Tiga Penghargaan Gubernur

Oleh: R. Rido Ibnu Syahrie

Tak terasa, Kalbar sudah empat tahun dipimpin pasangan H Usman Jafar-LH Kadir sebagai Gubernur dan Wagub. Hiruk pikuk Pilgub sudah semakin santer dibicarakan namun sedikit sekali yang berbicara untuk keluar dari kemiskinan, pemiskinan dan masalah sosial lainnya di Kalbar.
Kalbar di tingkat nasional baru-baru ini namanya kembali harum lantaran pada tahun ini gubernur mendapat penghargaan dari pemerintah RI atas keberhasilan Kalbar dalam menggerakkan pembangunan ketahanan pangan. Penghargaan lain tahun sebelumnya yakni keberhasilan di bidang pemberantasan buta aksara dan pemberdayaan perempuan.
Ucapan selamatpun mengalir meskipun belum tentu mengundang decak kagum warga Kalbar. Bagi gubernur sendiri mungkin penghargaan tersebut menjadi simbol kebanggaan yang tak ternilai harganya sebab jerih payah selama ini sudah terasa hasilnya.
Namun bagi kalangan yang realistis, tidak lantas bisa begitu saja menerima karena penghargaan itu harus dilihat juga dengan kondisi nyata pada masyarakat Kalbar. Apalah artinya sebuah penghargaan jika tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan di Kalbar dan ‘hanya di atas kertas’ saja. Rasanya tidak bijak jika tolok ukur keberhasilan hanya dilihat dari angka-angka saja yang (bisa saja) dibuat sedemikian rupa, namun mudah-mudahan hal itu tidak demikian.
Tidak bijak pula jika ada yang menjustifikasi pembangunan di Kalbar jalan di tempat bahkan mundur karena harus didukung juga dengan alasan-alasan jelas. Klaim terhadap keberhasilan maupun kegagalan pembangunan di Kalbar saat ini sudah sering dijadikan senjata, apalagi mendekati Pilgub sehingga dijadikan isu dan komoditas. Soal ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan pemberantasan buta aksara, betulkah Kalbar sudah layak dan dinilai berhasil dan berdampak pada pembangunan.
Jika dianggap betul maka Kalbar mengalami kemajuan lumayan dalam tiga hal tersebut. Namun kalau ternyata pembangunan di Kalbar terdistorsi maka masalah sosial akan kian serius seperti kemiskinan, tindak kekerasan, kerawanan sosial ekonomi, ketidakadilan terhadap perempuan dan meningkatnya pengangguran.
Seraya berharap semoga kemiskinan di Kalbar menurun, miskin dalam konteks kemiskinan struktural (peluang miskin karena sistem negara yang memunculkan disparitas si kaya dan miskin), kutural (karena budaya masyarakatnya yang malas) dan natural (karena kondisi alam dan lingkungan). Dengan demikian, kemiskinan di Kalbar yang mencapai 300 ribu jiwa dari total sekitar 4 juta jiwa penduduk Kalbar dapat teratasi. Salahsatunya melalui ketahanan pangan yang mantap, pengangguran makin sedikit dan warga Kalbar tak lagi buta huruf sehingga tak gampang menjadi objek pemiskinan. Potret kemiskinan yang dapat ditemui sehari-hari juga semoga terkikis seperti membeludaknya peminta-minta di perempatan lampu merah, anak jalanan yang tak terurus hingga warga di daerah terisolir yang sulit terjangkau pembangunan.
Kedatangan Mensos RI Bachtiar Chamsyah ke Kalbar, beberapa waktu lalu juga membicarakan peningkatan kesejahteraan sosial terkait pula dengan RUU Kemiskian dan RUU Sistem Kesejahteraan Sosial yang sekarang tengah digodok pusat. Mensos pada intinya mengharapkan agar kebutuhan dasar warga miskin terpenuhi.
Bagaimanapun langkah jitu harus segera ditempun Pemprov Kalbat untuk memperhatikan warga miskin termasuk didalamnya fakir miskin dan anak terlantar.Amanah UUD 45 mengharuskan langkah-langkah perlindungan sosial sebagai perwujudan kewajiban pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak dasar warganya tidak mampu, miskin atau marginal.
Soal pemberdayaan perempuan, di Kalbar masih trend kekerasan terhadap perempuan dan woman trafficking yang salahsatunya juga dipicu karena sulitnya mendapat lapangan kerja. Badan Pemuda Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan (Bapora PP)mencatat pada tahun 2006 terdapat 27 kasus kekerasan dalam rumah tangga, trafficking 210 kasus dan pelecehan seksual 18 kasus. Dibandingkan tahun sebelumnya data ini masih rendah. Tahun 2005 kekerasan dalam rumah tangga 36 kasus, perdagangan perempuan 439 dan pelecehan seksual ada 69 kasus. Jadi sangat pantas apabila gubernur mendapat penghargaan dalam bidang pemberdayaan perempuan. Semoga tiga buah penghargaan tersebut tak membuat kebanggan semu namun menjadi pemacu semangat memajukan Kalbar.***