Kodam dan Isu Perbatasan

Oleh: R. Rido Ibnu Syahrie

Wacana pembentukan komando daerah militer (Kodam) di Kalimantan Barat kembali bergulir setelah sekian lama dilupakan. Kondisi saat ini dengan masa lalu tentu akan berbeda ketika wacana Kodam masih menjadi pertentangan dan belum dianggap perlu. Seiring tuntutan dan kebutuhan, perlunya kehadiran Kodam dengan sendirinya akan terjawab.
Bagi mereka yang menolak, sebetulnya masih terpatri pengalaman traumatis saat orde baru yang juga diidentikkan dengan masa militeristik. Tak sedikit aktivis pergerakan anti militer yang memposisikan berhadapan langsung terhadap pemolakan tersebut. Tetapi sekarang, apakah penolakan tersebut realistis atau hanya sekadar terbawa trauma. Padahal militer atau TNI sudah beberapa kali merubah paradigmanya sehingga semakin profesional. Pada masa pemerintahan Gus Dur, TNI bahkan diposisikan untuk kembali ke barak.
Antara TNI dengan rakyat, bukanlah musuh karena TNI berawal dari rakyat hingga ada istilah TNI manunggal rakyat. Memang tak selayaknya ada sekat pembatas yang menghalangi sehingga muncul sikap apriori tak beralasan. Kiprah TNI di Kalbar sekarang sedang dinantikan dalam hal pertahanan dan keamanan. Seiring tekad pemerintah pusat dan daerah yang hendak menjadikan perbatasan sebagai beranda sebuah negara. Maka tak bisa dipungkiri lagi perlunya perbaikan di kawasan perbatasan.
Kalbar yang memiliki banyak titik perbatasan di jalur darat dan laut dengan negara luar seperti Malaysia, bukan berarti tak ada resiko terhadap gangguan keamanan dan pertahanan negara. Belum lagi dampak negatif dari percepatan pembangunan kawasan perbatasan dimana akses kedua negara akan sangat mudah. Rencana kehadiran Kodam di Kalbar tentunya dapat menjawab semua itu meskipun pendekatan TNI diharapkan bukan represif karena pembangunan di perbatasan juga sudah diarahkan dengan prosperity approach. Tinggal TNI saja yang menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut jika memang wacana Kodam menjadi kenyataan.
Kalau mau jujur, banyak persoalan yang membutuhkan penanganan TNI khususnya terkait isu strategis perbatasan seperti kedaulatan negara, pembalakan hutan, trafficking serta kejahatan trans internasional yang pintu masuknya melalui perbatasan darat maupun laut.
Soal batas wilayah misalnya, sesuatu yang tak bisa ditawar lagi karena sudah harga mati bagi kedaulatan negara. Jangan sampai menyerahkan begitu saja pada saat terjadi konflik soal batas dengan negara lain seperti Sipadan dan Ligitan. Gejala awal hal seperti itu telah ada yakni batas di Tanjung Datuk dan Gosong Niger. Penanganan semua masalah tersebut tentu tidak bisa secara parsial melainkan harus terintegral, termasuklah didalamnya harus mengakomodir fungsi dan peran TNI.
Kalbar juga sudah terlanjur memiliki sejarah panjang pernah dilanda konflik sosial. Mengapa harus menolak pendirian Kodam, apa dasarnya? Disinilah pentingnya berpikir jernih dan rasional sehingga Kodam tak perlu lagi dipertentangkan.
Yang diperlukan sekarang justeru analisis dan kelayakan dari peningkatan status Korem menjadi Kodam, apakah sudah layak atau belum apabila dibandingkan dengan rumitnya masalah di perbatasan. Apakah juga cukup mengandalkan penjagaan jumlah personil yang alakadarnya. Berkaca di hampir setiap negara, pengamanan wilayah perbatasan selalu mendapat prioritas dan itu menjadi tugas pokok TNI.
Melihat kondisi sekarang, masyarakat Kalbar tampaknya sudah mulai jernih memandang perlunya kehadiran Kodam. Hal itu lebih disebabkan pendekatan selama ini dari TNI yang secara simultan mendapat simpatik rakyat karena memang TNI bermula dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.***