Wacana Provinsi Baru

Proses pemekaran wilayah menyebabkan dinamika daerah semakin berkembang. Di era otonomi daerah ini, di Kalbar telah terbentuk kabupaten dan kota yang baru antaralain Pemkot Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Melawi dan Sekadau.
Kelahiran kabupaten dan kota tersebut telah memunculkan anggapan, Kalbar tidak ingin kehilangan kesempatan setelah sekian lama hidup dalam serba kekurangan akibat hegemoni pemerintahan pusat. Dari sisi sumber daya alam, Kalbar telah banyak menyumbangkan nilai ekonomis tinggi bagi pemerintah pusat. Namun timbal baliknya dirasakan sangat minim hingga muncul anggapan; pusat mengeruk kekayaan daerah.
Beruntung otonomi bergulir sehingga daerah dapat mengurangi ketergantungan kepada pusat. Meski manfaat otonomi daerah dirasakan belum begitu signifikan bagi masyarakat tetapi waktu akan menjawab harapan besar masyarakat itu terwujud. Paling tidak, dengan daerah otonom baru dapat mendobrak isolasi daerah yang tak tersentuh pembangunan fisik dan sarana publik. Konsekuensi logis pemekaran memang tak dapat dibendung lagi dengan bertambahnya kabupaten dan kota.
Secara langsung juga berpengaruh pada peluang untuk membentuk provinsi baru. Bagi Kalbar yang memiliki 14 kabupaten dan kota saat ini (menyusul kubu raya) sudah dirasakan ideal untuk dimekarkan. Dengan luas Kalbar mencapau 146.807 km persegi dan penduduk 4,2 juta penduduk dapat menjadi alasan pemekaran Provinsi Kalbar.
Ketika wacana pembentukan Provinsi Kapuas Raya bergulir, bukan hal yang aneh. Apalagi sikap optimisme cukup kuat dari lima kepala daerah wilayah timur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperpendek rentang kendali pemerintahan. Optimisme lima kepala daerah masih belum cukup, masyarakat di wilayah timur—Sintang, Melawi, Sanggau, Sekadau, dan Kapuas Hulu—dan stakeholder perlu bahu membahu mewujudkan keinginan tersebut.
Apabila syarat pemekaran sudah terpenuhi maka tidak ada alasan untuk menunda-nuda lagi pemekaran. Hanya saja semuanya memerlukan proses yang akan menghabiskan cukup banyak energi. Biarlah pemekaran ini berjalan secara alamiah tanpa harus menyedot perhatian kabupaten yang ada di wilayah timur Kalbar terutama yang juga baru terbentuk dari hasil pemekaran.
Sekarang tinggal bagaimana komitmen pusat yang akan menilai apakah Kalbar sudah layak dimekarkan dan Kapuas Raya perlu terbentuk. Para penggagas Kapuas Raya terlihat cukup mahir memunculkan wacana tersebut. Meskipun alasan politis ditepis namun tidak bisa begitu saja diabaikan. Buktinya momentum Kapuas Raya sangat berdekatan dengan pelaksanaan Pilgub. Apa hubungannya? Jelas pembentukan provinsi baru dapat menjadi isu politik yang strategis. Sangat tak mungkin jika para figur gubernur Kalbar—yang saat ini gencar sosialisasi—akan berani menolak jika tidak ingin kehilangan potensi suaranya di wilayah timur.
Kalau sudah demikian adanya, maka penguatan dan desakan ke pusat akan semakin kuat. Lima bupati secara langsung mendesak para pemegang kebijakan di tingkat provinsi untuk bersikap bukan hanya pernyataan tapi komitmen. Namun pada akhirnya semua akan berdalih, kepentingan politis hanya dampak ikutan saja karena tujuan utama pemekaran adalah percepatan pembangunan di wilayah timur Kalbar. Hal itu sangat masuk akal, jika tidak sekarang, kapan lagi dapat ‘menunggangi’ kepentingan politis para birokrat dan politisi yang hendak bertarung di Pilgub 2007.***