Beda Versi Kespro
Begitu banyak masalah yang wajib ditangani negara, mulai soal ekonomi, hukum, politik, sosial, budaya dan lainnya. Semuanya akan dapat diatasi jika negara memiliki pemerintahan yang berwibawa dan tegas serta cepat menyikapi setiap persoalan.
Kerangka pengaturan sebuah tatanan berbangsa dan bernegara diaplikasi oleh para pmegang kebijakan dengan mengeluarkan regulasi dan program. Dalam kaitannya dengan degradasi moral bangsa ini memang menjadi tugas pengendali negara.
Dalam seminar Kesehatan Reproduksi Remaja (Kespro), Minggu (12/7) di Aula Kampus Universitas Muhammadiyah Pontianak terungkap banyak hal yang memicu peningkatan seks bebas, aborsi dan menjamurnya tayangan serta gambar-gambar yang mengumbar syahwat. Dampaknya kepada generasi penerus bangsa.
Kajian Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyatakan Kespro yang diadopsi dari International Conference Population Development (ICPD) ternyata memicu peningkatan praktik degradasi moral remaja tersebut. Sebuah program memang harus diuji, apakah mendatangkan manfaat atau justru sebaliknya.
Saat ini fakta yang bicara dan Kespro versi Islam telah memberikan tuntutan paripurna dan menyeluruh. Memang tak selamanya program yang secara teknis dan mendetail dijabarkan mendatangkan sisi positif. Terlebih ketika penggambaran dalam sosialisasi Kespro malah dituding HTI telah menjerumuskan para remaja ke liberalisasi seks.
Ratifikasi International Conference Population Development (ICPD) di Kairo, Mesir malah dianggap program titipan negara-negara barat. Sangat jelas sekali bertentangan dengan konsep Islam dan adat serta budaya timur yang mayoritas dianut masyarakat Indonesia.
Dalam hal ini, Paus Benedictus XVI juga menolak ratifikasi ICPD karena dianggap membuka peluang terjadinya seks bebas. Pernyataan ini sempat ramai diperdebatkan karena Uni Eropa menolak pernyataan Paus tersebut.
Program Kespro tak ada salahnya ditinjau ulang dan dievaluasi untuk lebih disempurnakan. Perbedaan versi pemahaman yang ditunjang oleh fakta dari hasil program itu dapat menjadi titik tolak apakah sosialisasi Kespro sudah sesuai tuntutan syariat? Pikirkanlah…***
Begitu banyak masalah yang wajib ditangani negara, mulai soal ekonomi, hukum, politik, sosial, budaya dan lainnya. Semuanya akan dapat diatasi jika negara memiliki pemerintahan yang berwibawa dan tegas serta cepat menyikapi setiap persoalan.
Kerangka pengaturan sebuah tatanan berbangsa dan bernegara diaplikasi oleh para pmegang kebijakan dengan mengeluarkan regulasi dan program. Dalam kaitannya dengan degradasi moral bangsa ini memang menjadi tugas pengendali negara.
Dalam seminar Kesehatan Reproduksi Remaja (Kespro), Minggu (12/7) di Aula Kampus Universitas Muhammadiyah Pontianak terungkap banyak hal yang memicu peningkatan seks bebas, aborsi dan menjamurnya tayangan serta gambar-gambar yang mengumbar syahwat. Dampaknya kepada generasi penerus bangsa.
Kajian Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyatakan Kespro yang diadopsi dari International Conference Population Development (ICPD) ternyata memicu peningkatan praktik degradasi moral remaja tersebut. Sebuah program memang harus diuji, apakah mendatangkan manfaat atau justru sebaliknya.
Saat ini fakta yang bicara dan Kespro versi Islam telah memberikan tuntutan paripurna dan menyeluruh. Memang tak selamanya program yang secara teknis dan mendetail dijabarkan mendatangkan sisi positif. Terlebih ketika penggambaran dalam sosialisasi Kespro malah dituding HTI telah menjerumuskan para remaja ke liberalisasi seks.
Ratifikasi International Conference Population Development (ICPD) di Kairo, Mesir malah dianggap program titipan negara-negara barat. Sangat jelas sekali bertentangan dengan konsep Islam dan adat serta budaya timur yang mayoritas dianut masyarakat Indonesia.
Dalam hal ini, Paus Benedictus XVI juga menolak ratifikasi ICPD karena dianggap membuka peluang terjadinya seks bebas. Pernyataan ini sempat ramai diperdebatkan karena Uni Eropa menolak pernyataan Paus tersebut.
Program Kespro tak ada salahnya ditinjau ulang dan dievaluasi untuk lebih disempurnakan. Perbedaan versi pemahaman yang ditunjang oleh fakta dari hasil program itu dapat menjadi titik tolak apakah sosialisasi Kespro sudah sesuai tuntutan syariat? Pikirkanlah…***
posted by R.Rido Ibnu Syahrie @ 9:57 AM
0 Comments:
Post a Comment
<< Home