Catatan Akhir Tahun 2009 (bagian 1)
Kubu Raya atau Singkawang 

“Beginilah ruangan kerja saya. Sempit dan sederhana,” ujar Muda Mahendrawan mengawali perbincangan ketika Equator berkunjung ke ruangan kerja Bupati Kubu Raya, awal bulan Desember lalu. 

Di sudut ruangan terdapat meja kerja yang di atasnya bertumpuk berbagai dokumen yang menanti dikoreksi dan ditandatangani. Bupati yang terpilih dari jalur non Parpol (independent) itu menghentikan aktivitasnya sejenak dan asyik melayani Equator.

Perbincangan hangat dimulai dari rencana pembangunan Kantor Bupati yang sekarang sudah ditetapkan pemenangnya. Proses lelangnya beberapa waktu lalu memang terhambat dan terpaksa harus diulang. Muda terlihat cukup diplomatis menjabarkan soal kehati-hatiannya dalam tender bangunan kantor tersebut. 

Sejurus kemudian Muda menelepon Panitia Lelang untuk meminta informasi perkembangan tender tersebut. “Ada surat dukungan alat yang harus dicek ke Jakarta,” ujarnya menjelaskan setelah selesai menelepon anak buahnya.

Selepas itu, Muda lebih banyak menjawab tentang efisiensi penggunaan anggaran, program dan hasil kerjanya selepas kepemimpinan Penjabat (Pj) di masa transisi. Anggaran yang tak penting dan sifatnya menghamburkan dana seperti seminar-seminar dan kegiatan yang tak menyentuh publik di setiap SKPD (satuan kerja perangkat daerah), terpaksa dipangkas. 

Kabupaten ke 14 yang termuda di Kalbar ini ternyata tak muluk-muluk dalam mengejar target. Lahan pertanian yang luas terhampar diberdayakan sebagai asset utama menggerakkan sektor perekonomian masyarakat petani. Mekanisasi pertanian telah dimulai dengan memberikan bantuan hand tractor ke setiap Gapoktan. 

Gabah petani juga telah dijamin tak telantar dan pasti terbeli dengan harga bersaing. Petani malah ditantang untuk intensifikasi dan ekstensifikasi hasil pertanian untuk mewujudkan KKR sebagai lumbung padi di Kalbar. Tahap awal telah launching beras lokal yang diberi nama Anggrek Super pada akhir Oktober 2009. 

Beras ini untuk memenuhi kebutuhan sekitar 6 ribu lebih pegawai negeri sipil (PNS) di KKR. “Semua PNS mengambil beras produksi kita, langsung potong gaji. Sekarang malah ada permintaan untuk menyediakan stok bagi PNS di Pemprov Kalbar,” kata Muda.

Saking tak mau terlewatkan program yang pro petani ini, Muda merelakan anggaran untuk pengadaan mobil dinas merek Camry dihapus dan dialihkan untuk anggaran pertanian. Sangat langka terjadi, seorang kepala daerah berani menolak fasilitas seperti itu. 

Mantan notaris yang berjiwa muda ini memiliki kebiasaan sharing pemikiran dengan berbagai kalangan. Saran dan kritik malah digunakan untuk merealisasikan program kepemimpinannya. Upaya menggugah masyarakat melalui mascot ‘Bung Kubu’ juga dilakukan Muda dengan menggelar pekan entrepreneur. Hasilnya terbilang sukses dan patut dibanggakan.

Para sarjana dari berbagai disiplin ilmu yang tak terikat sebagai PNS juga direkrut dan diturunkan ke kantong-kantong pemukiman di desa guna memberikan penguatan dan penyuluhan. Tahap awal telah ada 40 sarjana yang digerakkan dalam program Sarjana Pendamping Desa. 

Demikian pula aspek pemberdayaan perempuan tak luput digarapnya. Terinspirasi oleh sepak terjang Muhammad Yunus di Bangladesh dalam mentransformasikan lembaga kreditnya bernama Grameen Bank (Bank Desa) lewat program kredit mikro hingga menyabet Nobel Perdamaian 2006.

Meski belum seperti Yunus, namun Muda telah membentuk Koperasi Grameen. Anggota koperasi ini terdiri dari puluhan kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari lima orang ibu-ibu rumahtangga. Mereka berkarya dan berusaha dari modal yang terkumpul. 

Muda tampaknya tahu betul soal Human Development Indeks atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipengaruhi tiga variable yakni pendidikan, kesehatan dan pendapatan perkapita masyarakat. Jika ibu-ibu rumahtangganya saja dapat berprestasi. Maka bisa dibayangkan dampaknya bagi anak-anak mereka. Ibu biasanya yang lebih tahu soal kebutuhan pendidikan dan kondisi kesehatan anak. 

“Berbeda dengan watak laki-laki yang cenderung banyak berspekulasi soal anak-anaknya,” ucap Muda yang seolah ingin terus sharing dengan Equator. Namun karena ada kesibukan lainnya yang menunggu, ditambah banyaknya tamu yang standby di ruang tunggu bupati, akhirnya Equator pun pamit. Muda mengantar kepergian Equator hingga pintu keluar ruangannya.

Pertemuan singkat dengan bupati yang berpasangan dengan Andreas Muhrotien itu lumayan memberikan gambaran tentang apa saja yang telah diperbuatnya selama setahun lebih menjabat bupati. Termasuk menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan perkebunan sisa kepemimpinan kabupaten induk (sebelum pemekaran) dan masa transisi Pj.  

Lain ladang lain ilalang, lain lubuk lain ikannya. Bagaimana dengan kondisi Kota Singkawang di bawah pemerintahan Hasan Karman (HK) dan Edy R yacoub? Kota yang infrastruktur fisiknya telah lengkap dan tersedia ini belum ada perubahan spektakuler.

Singkawang terbiasa ‘manja’ dan larut dalam euforia sejak terbentuk delapan tahun lalu. Kabupaten induk yakni Kabupaten Sambas justru yang harus memulai dari awal karena kepindahannya ke ibukota kabupaten di Sambas, dan harus berjibaku mengurusi isu sentral pembangunan perbatasan.

Pemkot Singkawang hanya tinggal meneruskan saja dengan modal APBD yang dimiliki. Perjalanan pemerintahannya sejak kepemimpinan Walikota pertama Awang Ishak diliputi ‘hujan kritik’ konstruktif dari masyarakatnya. Terkadang kritik itu juga terjebak dalam lingkaran wacana mengembangkan konsep ‘menara gading’ tanpa fondasi kukuh menyejahterakan masyarakatnya. 

Tradisi kritik berlanjut hingga sekarang pada masa HK di usia kepemimpinannya yang baru dua tahun. Belum terlihat secara konkret hasil pekerjaan HK kecuali hanya aktivitas rutin roda pemerintahan tanpa inovasi. Awalnya banyak orang berharap HK dapat mengembangkan Kota Singkawang sebagai barometer kota kedua setelah Kota Pontianak.

Kondisinya justru terbalik. Sebab, tahun pertama saja HK sibuk membenahi internal yang kurang solid. Energi habis terkuras seiring munculnya kelompok barisan sakit hati (BSH) yang tak terakomodasi. Pekerjaan pokok pun sedikit terkendala melayani berbagai polemic. Pembahasan APBD Perubahan saja mengharuskan HK untuk mengeluarkan Perwako. “Saya sangat hati-hati dalam hal anggaran. Ada BPK yang memeriksa. Kalau salah bisa masuk KPK,” kata HK beberapa waktu lalu kepada Equator.

Polemik Perwako bermula ketika penjelasan dari dewan tentang perubahan anggaran tahun 2008 dengan tenggat waktu yang tersedia hanya tinggal 25 hari lagi masa kerja. Sehingga tidak lagi memungkinkan untuk diadakan pembahasan Raperda Perubahan APBD 2008.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA-PPAS) 2009 sudah disampaikan eksekutif 31 Oktober 2008 dan diterima DPRD 3 November 2008. Sedangkan Raperda APBD 2009 belum disampaikan eksekutif kepada DPRD Singkawang. Perubahan APBD 2008 tidak dibahas alias ditolak karena dewan memprioritaskan pembahasan KUA-PPAS 2009 dan RAPBD 2009, sesuai kesimpulan pendapat dari ketua mewakili komisi, fraksi dan anggota DPRD Singkawang. 

Penolakan telah dikonsultasikan Panitia Musyawarah DPRD Singkawang kepada Depdagri di Jakarta. Hasilnya, perubahan APBD dapat dilakukan apabila ada hal yang urgen dan mendesak seperti bencana alam. Dengan demikian perubahan APBD tidak mutlak harus dilakukan.

Tiba-tiba eksekutif secara sepihak menerbitkan Peraturan Walikota (Perwako) sebagai payung hukum perubahan APBD 2008 yang jelas-jelas ditolak DPRD Singkawang. Kondisi ini memicu perseteruan. Jangankan soal anggaran, masalah apapun di Singkawang selalu disikapi berlebihan. Hal ini dimungkinkan oleh pola social control di kota seribu kelenteng itu yang sangat dinamis. Hanya saja kontrol tersebut tak dikelola menjadi sebuah kekuatan dahsyat.

Akibatnya, terjadi dikotomi antara peran pemerintah dan legislatif yang mengatasnamakanmasyarakat. Masalah lain tak hanya itu. HK memiliki beban moral untuk membawa Singkawang ke arah lebih baik. Fakta kemajuan atau kemunduran bisa dilihat dari berbagai indikator. Misalnya saja, apakah terdapat peningkatan PAD, apakah pemerintahan makin tertata, bagaimana daya serap APBD untuk akses pelayanan publik dan segudang pertanyaan lainnya. 

Contoh kecil saja, untuk mendongkrak potensi wisata yang objeknya sudah tersedia, ternyata masih ditangani konvensional. Penyerapan APBD untuk perbaikan infrastruktur wisata masih minim. Maka aspek wisata jangan berharap banyak dapat menyumbangkan PAD, selain dari pendapatan sah lainnya. Singkawang masih berkutat pada kucuran dana pusat (DAK dan DAU), belum bergerak pada tataran mengelola asset dan modal untuk berbuat inovatif. 

Pun demikian HK masih memiliki kesempatan panjang, kurang lebih tiga tahun untuk menciptakan good governance dan menjalankan visi misinya meskipun efektifnya hanya dua tahun saja. Sebab setahun mendekati Pilkada biasanya sibuk urusan politik dan memikirkan untuk maju kembali dengan memperhitungkan lawan politik. Begitulah kondisi umum Kota Singkawang yang tak mau dipameokan ‘mengajari itik berenang’.

Dari dua daerah yang dibandingkan, terlihat perbedaan mencolok. KKR baru saja terbentuk. Kota Singkawang telah memasuki dua periode pemerintahan. Publik lah yang lebih objektif menilai dari pelaksanaan amanah sebagai kepala daerah (bupati/walikota). 

Sebetulnya tak sulit menjalankan kewajiban sebagai bupati maupun walikota. Tinggal mengelola potensi dan memberlakukan diri seperti seorang Chief Executive Officer (CEO) sebuah perusahaan, mengelola APBD secara baik dan taat asas dan mengusahakan agar neraca tak tekor, tapi surplus. Program pun terlaksana, masyarakat berdecak kagum dan berujar, “ada kemajuan signifikan”. Semoga…