jurnalis kalimantan barat

2009-12-22T09:46:00.000-08:00

Catatan Akhir Tahun 2009 (bagian 2)
Berlomba Tangani Korupsi

Hampir dapat dipastikan di setiap pengujung tahun selalu ada expose kinerja instansi/lembaga selama perjalanan satu tahun. Yang getol menjalankan tradisi ini adalah kepolisian dan kejaksaan. Meski tak ada aturan baku untuk melakukan ini, namun patut mendapat apresiasi sebagai upaya transparansi kepada publik. Alangkah lebih baik jika instansi lainnya juga berbuat demikian terutama yang terkait dalam criminal justice system.

Dulu, masyarakat masih apatis terhadap penegakan hukum hingga sering muncul ungkapan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sering diplesetkan ‘Karena Uang Habis Perkara. Produk hukum peninggalan penjajah Belanda itu memang yang sering digunakan penyidik dalam menangani kasus atau perkara. Cukup banyak pelaku kejahatan yang diadili dan masuk penjara karena jerat kitab tersebut di samping ratusan UU lain yang digunakan.

Seiring perjalanan waktu dan reformasi di internal kelembagaan aparat hukum, maka istilah KUHP itu sedikit demi sedikit mulai pudar meskipun belum hilang secara total. Keadilan sewajarnya tak bisa dibeli dengan uang dan bisa dipermainkan oleh mereka yang punya kekuatan finansial. Tiga jenis keadilan yakni sosial justice, moral justice dan keadilan materiil harus terpenuhi secara utuh dengan pelaksanaan sistem yang ‘sehat’ oleh aparat dan para pencari keadilan.

Satu hal yang dapat menjadi jaminan hukum menjadi panglima adalah melalui penguatan kontrol internal kelembagaan dan kontrol eksternal dari masyarakat. Di kepolisian telah ada lembaga pengawasan fungsional, Kompolnas. Demikian pula di kejaksaan ada komisi kejaksaan (Komjak) yang menangani pengawasan melekat. Sedangkan di kehakiman terdapat komisi yudisial yang jungkir balik menjaga ‘keagungan hakim’.

Sementara kontrol eksternal mulai tumbuh menjamur melalui teriakan para aktivis non pemerintah. Kebebasan mengemukakan pendapat juga dijamin. Ditambah peran media massa melalui fungsi kontrolnya yang berperan penting sebagai ‘jembatan’ dari semua elemen. Apabila semua sistem ini berjalan dengan baik, maka yakinlah tak ada lagi mafia hukum dan tak ada pula warga yang hak-haknya terabaikan karena intinya semua sama di mata hukum (equality before the law).

Dalam kurun 2009 ini di Kalbar masih didominasi kejahatan konvensional. Kasus-kasus lainnya yang menarik perhatian publik dan masuk kategori 10 atensi Kapolri tetap ada di antaranya kejahatan lingkungan (illegal logging, illegal mining, illegal fishing), illegal trading dan trafficking. Khusus tindak pidana korupsi (tipikor), polisi lumayan berperan.

Sebut saja dugaan korupsi bantuan untuk KONI Kalbar senilai Rp 2,14 miliar yang di pengujung tahun ini tengah disidik Poltabes Pontianak. Khusus Polda, menangani dugaan korupsi senilai Rp 1,751 miliar jalan Bunut-Mangin Kapuas Hulu.

Sedangkan peran kejaksaan dalam menangani tindak pidana yang tergolong extra ordinary crime ini korupsi masih dipertanyakan banyak pihak. Salah satunya kasus pengadaan obat cacing untuk anak SD di Kabupaten Sintang. Hingga kini belum diketahui apakah telah masuk persidangan atau malah mengendap. Target dua tahun lalu saja belum terlaksana sejak Kejati Kalbar dipimpin HM Salamoen Muslim Hadiputro yang menargetkan 43 kasus korupsi se-Kalbar. Tampuk pimpinan berganti ke tangan Wayan Sumitra. Semoga saja penanganan Tipikor lebih serius.

Masyarakat tak puas terhadap kinerja jaksa. Sepanjang tahun ini saja Komjak menerima 431 laporan pengaduan, sedangkan tahun lalu mencapai 427 laporan. Dari 431 laporan itu, 284 di antaranya telah disampaikan rekomendasinya kepada jaksa agung. Sedangkan tahun lalu hanya 251 laporan yang diteruskan kepada jaksa agung.

Kejaksaan dan kepolisian memang diperbolehkan menangani tipikor sejak penyelidikan. Ditambah lagi berdirinya KPK sebagai trigger mechanism, atau lembaga pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi. Kondisi ini menandakan prioritas penanganan karena korupsi yang membuat negara ini terseok-seok.

Piranti dan regulasi penanganannya semakin komplet. Apabila setiap daerah berlomba menangani kasus korupsi secara benar, maka sangat naif apabila Indeks Persepsi Korupsi (IPK) masih saja jeblok. Apa dan siapa yang tak beres? Semoga saja di akhir tahun ini Kalbar ikut berkontribusi dalam pengembalian keuangan negara yang dirampas para koruptor. Terpenting lagi, aspek pencegahan dan muncul efek jera agar siapa pun tak mencoba-coba untuk korupsi. Dalam hal ini, hakimnya pun mesti memutus seadil-adilnya. ***

2009-12-22T09:44:00.000-08:00

Catatan Akhir Tahun 2009 (bagian 1)
Kubu Raya atau Singkawang

“Beginilah ruangan kerja saya. Sempit dan sederhana,” ujar Muda Mahendrawan mengawali perbincangan ketika Equator berkunjung ke ruangan kerja Bupati Kubu Raya, awal bulan Desember lalu.

Di sudut ruangan terdapat meja kerja yang di atasnya bertumpuk berbagai dokumen yang menanti dikoreksi dan ditandatangani. Bupati yang terpilih dari jalur non Parpol (independent) itu menghentikan aktivitasnya sejenak dan asyik melayani Equator.

Perbincangan hangat dimulai dari rencana pembangunan Kantor Bupati yang sekarang sudah ditetapkan pemenangnya. Proses lelangnya beberapa waktu lalu memang terhambat dan terpaksa harus diulang. Muda terlihat cukup diplomatis menjabarkan soal kehati-hatiannya dalam tender bangunan kantor tersebut.

Sejurus kemudian Muda menelepon Panitia Lelang untuk meminta informasi perkembangan tender tersebut. “Ada surat dukungan alat yang harus dicek ke Jakarta,” ujarnya menjelaskan setelah selesai menelepon anak buahnya.

Selepas itu, Muda lebih banyak menjawab tentang efisiensi penggunaan anggaran, program dan hasil kerjanya selepas kepemimpinan Penjabat (Pj) di masa transisi. Anggaran yang tak penting dan sifatnya menghamburkan dana seperti seminar-seminar dan kegiatan yang tak menyentuh publik di setiap SKPD (satuan kerja perangkat daerah), terpaksa dipangkas.

Kabupaten ke 14 yang termuda di Kalbar ini ternyata tak muluk-muluk dalam mengejar target. Lahan pertanian yang luas terhampar diberdayakan sebagai asset utama menggerakkan sektor perekonomian masyarakat petani. Mekanisasi pertanian telah dimulai dengan memberikan bantuan hand tractor ke setiap Gapoktan.

Gabah petani juga telah dijamin tak telantar dan pasti terbeli dengan harga bersaing. Petani malah ditantang untuk intensifikasi dan ekstensifikasi hasil pertanian untuk mewujudkan KKR sebagai lumbung padi di Kalbar. Tahap awal telah launching beras lokal yang diberi nama Anggrek Super pada akhir Oktober 2009.

Beras ini untuk memenuhi kebutuhan sekitar 6 ribu lebih pegawai negeri sipil (PNS) di KKR. “Semua PNS mengambil beras produksi kita, langsung potong gaji. Sekarang malah ada permintaan untuk menyediakan stok bagi PNS di Pemprov Kalbar,” kata Muda.

Saking tak mau terlewatkan program yang pro petani ini, Muda merelakan anggaran untuk pengadaan mobil dinas merek Camry dihapus dan dialihkan untuk anggaran pertanian. Sangat langka terjadi, seorang kepala daerah berani menolak fasilitas seperti itu.

Mantan notaris yang berjiwa muda ini memiliki kebiasaan sharing pemikiran dengan berbagai kalangan. Saran dan kritik malah digunakan untuk merealisasikan program kepemimpinannya. Upaya menggugah masyarakat melalui mascot ‘Bung Kubu’ juga dilakukan Muda dengan menggelar pekan entrepreneur. Hasilnya terbilang sukses dan patut dibanggakan.

Para sarjana dari berbagai disiplin ilmu yang tak terikat sebagai PNS juga direkrut dan diturunkan ke kantong-kantong pemukiman di desa guna memberikan penguatan dan penyuluhan. Tahap awal telah ada 40 sarjana yang digerakkan dalam program Sarjana Pendamping Desa.

Demikian pula aspek pemberdayaan perempuan tak luput digarapnya. Terinspirasi oleh sepak terjang Muhammad Yunus di Bangladesh dalam mentransformasikan lembaga kreditnya bernama Grameen Bank (Bank Desa) lewat program kredit mikro hingga menyabet Nobel Perdamaian 2006.

Meski belum seperti Yunus, namun Muda telah membentuk Koperasi Grameen. Anggota koperasi ini terdiri dari puluhan kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari lima orang ibu-ibu rumahtangga. Mereka berkarya dan berusaha dari modal yang terkumpul.

Muda tampaknya tahu betul soal Human Development Indeks atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipengaruhi tiga variable yakni pendidikan, kesehatan dan pendapatan perkapita masyarakat. Jika ibu-ibu rumahtangganya saja dapat berprestasi. Maka bisa dibayangkan dampaknya bagi anak-anak mereka. Ibu biasanya yang lebih tahu soal kebutuhan pendidikan dan kondisi kesehatan anak.

“Berbeda dengan watak laki-laki yang cenderung banyak berspekulasi soal anak-anaknya,” ucap Muda yang seolah ingin terus sharing dengan Equator. Namun karena ada kesibukan lainnya yang menunggu, ditambah banyaknya tamu yang standby di ruang tunggu bupati, akhirnya Equator pun pamit. Muda mengantar kepergian Equator hingga pintu keluar ruangannya.

Pertemuan singkat dengan bupati yang berpasangan dengan Andreas Muhrotien itu lumayan memberikan gambaran tentang apa saja yang telah diperbuatnya selama setahun lebih menjabat bupati. Termasuk menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan perkebunan sisa kepemimpinan kabupaten induk (sebelum pemekaran) dan masa transisi Pj.

Lain ladang lain ilalang, lain lubuk lain ikannya. Bagaimana dengan kondisi Kota Singkawang di bawah pemerintahan Hasan Karman (HK) dan Edy R yacoub? Kota yang infrastruktur fisiknya telah lengkap dan tersedia ini belum ada perubahan spektakuler.

Singkawang terbiasa ‘manja’ dan larut dalam euforia sejak terbentuk delapan tahun lalu. Kabupaten induk yakni Kabupaten Sambas justru yang harus memulai dari awal karena kepindahannya ke ibukota kabupaten di Sambas, dan harus berjibaku mengurusi isu sentral pembangunan perbatasan.

Pemkot Singkawang hanya tinggal meneruskan saja dengan modal APBD yang dimiliki. Perjalanan pemerintahannya sejak kepemimpinan Walikota pertama Awang Ishak diliputi ‘hujan kritik’ konstruktif dari masyarakatnya. Terkadang kritik itu juga terjebak dalam lingkaran wacana mengembangkan konsep ‘menara gading’ tanpa fondasi kukuh menyejahterakan masyarakatnya.

Tradisi kritik berlanjut hingga sekarang pada masa HK di usia kepemimpinannya yang baru dua tahun. Belum terlihat secara konkret hasil pekerjaan HK kecuali hanya aktivitas rutin roda pemerintahan tanpa inovasi. Awalnya banyak orang berharap HK dapat mengembangkan Kota Singkawang sebagai barometer kota kedua setelah Kota Pontianak.

Kondisinya justru terbalik. Sebab, tahun pertama saja HK sibuk membenahi internal yang kurang solid. Energi habis terkuras seiring munculnya kelompok barisan sakit hati (BSH) yang tak terakomodasi. Pekerjaan pokok pun sedikit terkendala melayani berbagai polemic. Pembahasan APBD Perubahan saja mengharuskan HK untuk mengeluarkan Perwako. “Saya sangat hati-hati dalam hal anggaran. Ada BPK yang memeriksa. Kalau salah bisa masuk KPK,” kata HK beberapa waktu lalu kepada Equator.

Polemik Perwako bermula ketika penjelasan dari dewan tentang perubahan anggaran tahun 2008 dengan tenggat waktu yang tersedia hanya tinggal 25 hari lagi masa kerja. Sehingga tidak lagi memungkinkan untuk diadakan pembahasan Raperda Perubahan APBD 2008.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA-PPAS) 2009 sudah disampaikan eksekutif 31 Oktober 2008 dan diterima DPRD 3 November 2008. Sedangkan Raperda APBD 2009 belum disampaikan eksekutif kepada DPRD Singkawang. Perubahan APBD 2008 tidak dibahas alias ditolak karena dewan memprioritaskan pembahasan KUA-PPAS 2009 dan RAPBD 2009, sesuai kesimpulan pendapat dari ketua mewakili komisi, fraksi dan anggota DPRD Singkawang.

Penolakan telah dikonsultasikan Panitia Musyawarah DPRD Singkawang kepada Depdagri di Jakarta. Hasilnya, perubahan APBD dapat dilakukan apabila ada hal yang urgen dan mendesak seperti bencana alam. Dengan demikian perubahan APBD tidak mutlak harus dilakukan.

Tiba-tiba eksekutif secara sepihak menerbitkan Peraturan Walikota (Perwako) sebagai payung hukum perubahan APBD 2008 yang jelas-jelas ditolak DPRD Singkawang. Kondisi ini memicu perseteruan. Jangankan soal anggaran, masalah apapun di Singkawang selalu disikapi berlebihan. Hal ini dimungkinkan oleh pola social control di kota seribu kelenteng itu yang sangat dinamis. Hanya saja kontrol tersebut tak dikelola menjadi sebuah kekuatan dahsyat.

Akibatnya, terjadi dikotomi antara peran pemerintah dan legislatif yang mengatasnamakanmasyarakat. Masalah lain tak hanya itu. HK memiliki beban moral untuk membawa Singkawang ke arah lebih baik. Fakta kemajuan atau kemunduran bisa dilihat dari berbagai indikator. Misalnya saja, apakah terdapat peningkatan PAD, apakah pemerintahan makin tertata, bagaimana daya serap APBD untuk akses pelayanan publik dan segudang pertanyaan lainnya.

Contoh kecil saja, untuk mendongkrak potensi wisata yang objeknya sudah tersedia, ternyata masih ditangani konvensional. Penyerapan APBD untuk perbaikan infrastruktur wisata masih minim. Maka aspek wisata jangan berharap banyak dapat menyumbangkan PAD, selain dari pendapatan sah lainnya. Singkawang masih berkutat pada kucuran dana pusat (DAK dan DAU), belum bergerak pada tataran mengelola asset dan modal untuk berbuat inovatif.

Pun demikian HK masih memiliki kesempatan panjang, kurang lebih tiga tahun untuk menciptakan good governance dan menjalankan visi misinya meskipun efektifnya hanya dua tahun saja. Sebab setahun mendekati Pilkada biasanya sibuk urusan politik dan memikirkan untuk maju kembali dengan memperhitungkan lawan politik. Begitulah kondisi umum Kota Singkawang yang tak mau dipameokan ‘mengajari itik berenang’.

Dari dua daerah yang dibandingkan, terlihat perbedaan mencolok. KKR baru saja terbentuk. Kota Singkawang telah memasuki dua periode pemerintahan. Publik lah yang lebih objektif menilai dari pelaksanaan amanah sebagai kepala daerah (bupati/walikota).

Sebetulnya tak sulit menjalankan kewajiban sebagai bupati maupun walikota. Tinggal mengelola potensi dan memberlakukan diri seperti seorang Chief Executive Officer (CEO) sebuah perusahaan, mengelola APBD secara baik dan taat asas dan mengusahakan agar neraca tak tekor, tapi surplus. Program pun terlaksana, masyarakat berdecak kagum dan berujar, “ada kemajuan signifikan”. Semoga…

2009-12-22T09:40:00.000-08:00

Para Bupati Baru 2010

LIMA tahun dijadikan takaran waktu bagi pemimpin pemerintahan di negeri ini mulai dari presiden, gubernur, bupati dan walikota. Pilpres dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) senantiasa datang secara rutin ibarat sebuah siklus.

Rentang waktu lima tahun juga sering dikaitkan dengan suksesi mengukur sebuah keberhasilan kepala daerah dan wakilnya. Apa boleh buat. Aturan main mengharuskan demikian agar mereka yang terpilih dalam Pilkada mengoptimalkan pekerjaan merealisasikan visi dan misinya. Kalau mau jujur, sulit sekali menyatakan kesuksesan dengan masa kerja lima tahun kepemimpinan.

Masuk akal apabila seorang incumbent ingin kembali bertarung dalam Pilkada karena perlu menambah waktu untuk berkiprah merealisasikan program ‘yang menggantung’. Sebab belum tentu kandidat baru yang terpilih itu mau melanjutkan arah kebijakan sebelumnya. Meskipun terdapat rencana strategi jangka panjang.
Hal ini pula yang mendorong seorang kepala daerah maupun wakilnya untuk menjadi incumbent melalui pendekatan social welfare dan pendekatan kekuasaan. Tak sedikit juga yang tak mau terkena post power syndrome alias sindrom (psikologis) setelah berkuasa. Kesempatan sesuai aturan memang diberikan kepada incumbent dengan batasan maksimal dua periode saja berkuasa.

Pertengahan 2010 ini terdapat enam kabupaten di Kalbar yang akan melaksanakan Pilkada serentak yakni Kabupaten Bengkayang, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Melawi dan Sekadau. Tiga kabupaten di antaranya tak akan diikuti incumbent bupati Yacobus Luna (Bengkayang), Morkes Effendi (Ketapang) dan Tambul Husin (Kapuas Hulu) karena ketiganya sudah dua periode menjadi bupati.

Sejumlah nama calon kandidat banyak bermunculan di antaranya dari wakil bupati yang berminat menempati posisi bupati. Ditambah dari kalangan legislatif yang modal politiknya telah ada. Bagi wakil bupati yang ikut lagi di perhelatan 2010 tak ada rintangan berarti dari sisi popularitas maupun bukti telah mengabdi. Meskipun harus bergelut untuk mendapatkan tumpangan perahu dari partai-partai politik (Parpol).

Di Kapuas Hulu, santer disebut-sebut Wakil Bupati Y Alexander akan melaju pada Pilkada 2010. Wajah yang tak asing juga muncul dari jagat Parpol antara lain Abang M Nasir dan Agus Mulyana. Juga Baiduri, Kamsidi dan Anton Pamero. Dari Bumi Sebalo Bengkayang mencuat nama Moses Ahie dan Suryadman Gidot.

Sedangkan dari Sintang terlihat suasana dinamis memasuki Pilkada serentak se-Kalbar nanti. Wajah tak asing lagi, Milton Crosby dan Jarot Winarno. Jika keduanya berpasangan lagi maju untuk 2010, maka dipastikan tak terkalahkan. Fenomena lain akan muncul jika keduanya memilih ‘bercerai’. Kesempatan tetap terbuka untuk figure lain di antaranya Askiman, Krisantus Kurniawan, Yansen dll (secara lengkap ada dalam hasil riset Litbang Equator).

Di Melawi memang terkesan kurang mengemuka dan banyak figure yang malu-malu. Pun demikian terdapat sederet nama seperti Suman Kurik, Klusen, Pakanudin, Gunawan dan Firman. Demikian halnya di Sekadau. Wajar saja, sebab kedua daerah ini baru memasuki pilkada yang kedua kalinya pasca pemekaran wilayah. Nama-nama tersebut bisa saja mengerucut atau malah membengkak. Terlebih jika ada figure yang nekat melaju dari jalur independent.

Pilkada bukanlah ‘barang baru’ dan warga Kalbar sudah mulai terbiasa untuk memilih secara langsung. Dalam konteks trend pemilih ini, figure tak boleh konyol untuk memaksakan maju. Tetapi harus mengukur diri dari berbagai aspek. Sebab Pilkada tak terlepas dari konstelasi Parpol, kecenderungan pemilih, kehandalan mengelola cost politic tanpa harus melakukan praktik politik uang dan strategi pemenangan.

Indikator lain yang menjadi kekhususan Pilkada di Kalbar adalah fenomena power sharing (pembagian kekuatan) dari sisi primordialisme dan etnisitas. Hal ini sering tersembunyi namun berubah menjadi fakta di babak akhir yang menentukan kemenangan kandidat Pilkada. Sekilas memang isu-isu tersebut banyak dihindari, bahkan banyak yang mengingatkan agar tak ‘dijual’ dalam kancah demokrasi. Tapi kenyataan justru sebaliknya. Sebab di tingkat elite hingga kalangan bawah (grass root) masih menggunakan pola-pola seperti itu.

Sangat wajar apabila kemenangan pasangan kandidat sudah dapat diprediksi jauh sebelum tahapan maupun setelah penetapan bakal calon. Jika domainnya power sharing, maka upaya meraih simpatik dari kandidat pada masa kampanye atau menjelang pemungutan suara tak signifikan terhadap perolehan suara. Tak terkecuali kekuatan haram politik uang, termasuk penggunaan ‘serangan fajar’ akan mentah.

Figure Pilkada yang cerdas tentu saja tak cukup PD (percaya diri) saja. Melainkan mampu meneropong potensi, kelemahan dan peluang secara akurat. Politik tak lagi irrasional, tetapi politik dapat dikalkulasikan dalam hitungan matematis. Banyak lembaga riset yang mampu menjabarkannya dalam bentuk kajian sistematis dan ilmiah tentang persepsi masyarakat terhadap Pilkada. Hal lain yang dapat diketahui adalah siapa kandidat yang akan banyak dipilih dan apa saja harapan masyarakat terhadap figure.***

2009-07-15T09:57:00.000-07:00

Beda Versi Kespro

Begitu banyak masalah yang wajib ditangani negara, mulai soal ekonomi, hukum, politik, sosial, budaya dan lainnya. Semuanya akan dapat diatasi jika negara memiliki pemerintahan yang berwibawa dan tegas serta cepat menyikapi setiap persoalan.

Kerangka pengaturan sebuah tatanan berbangsa dan bernegara diaplikasi oleh para pmegang kebijakan dengan mengeluarkan regulasi dan program. Dalam kaitannya dengan degradasi moral bangsa ini memang menjadi tugas pengendali negara.

Dalam seminar Kesehatan Reproduksi Remaja (Kespro), Minggu (12/7) di Aula Kampus Universitas Muhammadiyah Pontianak terungkap banyak hal yang memicu peningkatan seks bebas, aborsi dan menjamurnya tayangan serta gambar-gambar yang mengumbar syahwat. Dampaknya kepada generasi penerus bangsa.

Kajian Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyatakan Kespro yang diadopsi dari International Conference Population Development (ICPD) ternyata memicu peningkatan praktik degradasi moral remaja tersebut. Sebuah program memang harus diuji, apakah mendatangkan manfaat atau justru sebaliknya.

Saat ini fakta yang bicara dan Kespro versi Islam telah memberikan tuntutan paripurna dan menyeluruh. Memang tak selamanya program yang secara teknis dan mendetail dijabarkan mendatangkan sisi positif. Terlebih ketika penggambaran dalam sosialisasi Kespro malah dituding HTI telah menjerumuskan para remaja ke liberalisasi seks.

Ratifikasi International Conference Population Development (ICPD) di Kairo, Mesir malah dianggap program titipan negara-negara barat. Sangat jelas sekali bertentangan dengan konsep Islam dan adat serta budaya timur yang mayoritas dianut masyarakat Indonesia.

Dalam hal ini, Paus Benedictus XVI juga menolak ratifikasi ICPD karena dianggap membuka peluang terjadinya seks bebas. Pernyataan ini sempat ramai diperdebatkan karena Uni Eropa menolak pernyataan Paus tersebut.
Program Kespro tak ada salahnya ditinjau ulang dan dievaluasi untuk lebih disempurnakan. Perbedaan versi pemahaman yang ditunjang oleh fakta dari hasil program itu dapat menjadi titik tolak apakah sosialisasi Kespro sudah sesuai tuntutan syariat? Pikirkanlah…***

2009-07-15T09:34:00.001-07:00

Kespro ICPD Picu Liberalisasi Seks

Seks pranikah menjamur. Janin korban aborsi berguguran. Hantaman teknologi mengumbar syahwat. Program Kespro digugat?

Pemaparan kesehatan reproduksi (Kespro) terkesan ilmiah dan diyakini dapat membendung aktivitas seks bebas. Namun fakta menyebutkan sosialisasi Kespro berpotensi menjerumuskan kaum remaja kepada liberalisasi seks.
“Sosialisasi Kespro sama saja menyuruh remaja melakukan seks bebas,” tegas anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), DR Rini MSi ketika menyampaikan materi pada seminar Kesehatan Reproduksi Remaja, Minggu (12/7) di Aula Kampus Universitas Muhammadiyah Pontianak.
Seminar dengan tema Kespro versi International Conference Population Development (ICPD) versus Kespro Islam itu diprakarsai Muslimah HTI. Puluhan peserta seminar yang semuanya Muslimah hanyut dalam perdebatan seputar manfaat dan mudarat Kespro versi ICPD.
Dijelaskan Rini, sejak Indonesia meratifikasi hasil ICPD tahun 1994, banyak terlihat kegagalan Kespro dalam mengatasi masalah seks bebas di kalangan remaja. “Pelaksanaan hasil konferensi Kairo itu justru membawa banyak dampak negatif bagi remaja,” tegasnya.
Jika ditinjau dari data survey Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) tahun 2008 di 33 Provinsi Indonesia, apa yang diungkapkan Rini itu sangat masuk akal. Selama 14 tahun atau bersamaan dengan diberlakukannya hasil ICPD, pelaku seks bebas di kalangan remaja (usia 10-19 tahun) mencapai 26,23 juta atau meningkat sebesar 32,7 hingga 52,7 persen dari data tahun 1994.
Fakta lain tak kalah miris dari hasil survey KNPA menyebutkan 97 persen remaja usia SMP dan SMA pernah menonton film porno. Dari jumlah tersebut, 93,7 persen di antaranya pernah berciuman, melakukan simulasi genital dan oral seks.
“Sekitar 25 persen atau 7 juta remaja yang melakukan seks pranikah ini mengakhiri nyawa janinnya di meja aborsi. Jika dibandingkan tahun 2002, angka ini meningkat lebih dari 50 persen,” ujar Rini sembari mengatakan bahwa para remaja tersebut rentan terinfeksi penyakit menular seksual.
Menurut wanita berjilbab itu, peningkatan jumlah remaja pelaku seks bebas ini tak terlepas dari pengetahuan seksualitas dan kesehatan reproduksi yang didapat melalui sosialisasi Kespro versi ICPD. Para remaja dijelaskan tentang alat kelamin, kehamilan dan cara pencegahan kehamilan tak diinginkan, aborsi aman, homo dan lesbi yang seolah-oleh dilegalkan.
“Sekilas dalam pemaparannya, mungkin terkesan ilmiah. Namun bila dicermati, isi dan ilustrasi yang diberikan tidak berbeda dengan tayangan porno yang jauh dari kata pantas dan layak dijelaskan kepada remaja SMP, SMA maupun remaja yang belum menikah. Sebab, sebagai manusia yang normal, bisa saja setelah mendapat penjelas itu akan terbentuk persepsi seksual yang merupakan stimulator munculnya keinginan seksual,” sesal Rini.
Bersamaan dengan itu, lanjut Rini, remaja dicekoki berbagai fakta yang mengotori benaknya dengan persepsi seksual yang membangkitkan nafsu syahwat. Remaja tidak lagi sulit menemukan perempuan berpakaian seksi, adegan mesum di angkutan umum dan tempat-tempat umum, buku, video game, hand phone, acara TV hingga internet.
“Arus pembangkitan syahwat itu sangat deras mengotori negeri ini. Associated Press bahkan menobatkan Indonesia sebagai negara terporno kedua di dunia setelah Rusia,” tandasnya.
Tak habis di situ, pemaparan Kespro versi ICPD ini juga sering dilandasi dengan paham kebebasan. Maksudnya setiap individu memiliki kendali terhadap organ vitalnya, melalui pilihan yang dipahami. Termasuk melakukan hubungan seks yang seolah-oleh dibungkus dengan kemasan bertanggung jawab.
“Parahnya lagi, persepsi tentang aborsi juga dikaburkan. Aborsi sering dibedakan dengan aborsi yang aman dan tidak aman. Padahal, tidak ada aborsi aman. Rahim seorang ibu laksana sutra yang sangat halus dan mudah rusak. Jadi jangan pernah memaksa cabang bayi untuk keluar. Biarkan cabang bayi itu melorot dengan sendirinya,” ingat Rini.
Dijelaskannya, Kespro versi ICPD ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. “Islam tidak mengenal kata pacaran, apalagi mojok atau sebagainya. Kalau memang sudah ingin berduaan, langsung kawin saja,” sarannya.
Berbeda dengan Rini. Pemateri dari Badan Pemberdayaan Perempuan Kota Pontianak, Dr Darmanelly MKes justru menyarankan agar anak-anak balita sudah harus diajarkan mengenali organ seksual mereka.
Menurut Nelly, pengetahuan tentang organ seks sejak dini sangat dibutuhkan bagi personal anak saat dewasa kelak. “Minimal remaja akan mengerti ada masa haid. Sehingga darah haid tidak dimainakannya atau berceceran ke mana-mana,” katanya.
Pemerhati remaja, Shabrina Karimah SPd mengatakan, kerusakan terhadap mental generasi muda dipengaruhi oleh tiga faktor. Yakni faktor individu, faktor masyarakat serta faktor negara.
“Faktor invividu adalah kerusakan mental karena personal. Faktor masyarakat adalah kerusakan mental remaja karena lingkungan tempat tinggal. Sementara faktor negara adalah kerusakan mental generasi mudah karena pemerintah kurang tegas mengawasi segala hal yang berbau pornografi,” singkatnya. (bdu)

Equator, 13 Juli 2009

2009-07-10T10:05:00.000-07:00

Fenomena Alam dan Kiamat

Siapa pun tak ada yang tahu kapan kiamat terjadi. Namun gejala-gejala kiamat atau hancurnya bumi dan alam semesta dapat diketahui. Umur bumi saat ini diperkirakan 4,5 miliar tahun. Sebuah umur yang cukup renta dan telah banyak kerusakan di darat, laut dan udara akibat ulah manusia.

Umur bumi itu diperkirakan sejak ditemukannya materi radioaktif. Bumi berotasi dari barat ke timur dengan periode 23 jam 56 menit. Akibatnya benda-benda langit beredar semu dari timur ke barat. Bumi juga berevolusi mengelilingi matahari dengan periode 365,3 hari.

Rotasi dan revolusi bumi itu terus menerus selama bermiliar-miliar tahun. Logikanya, sebuah benda yang berputar pada porosnya saja akan bergeser dan aus. Demikian pula bumi. Belum lagi diperparah oleh kerusakan dimana-mana antara lain efek rumah kaca (pemanasan global), menipisnya ozon, keluarnya semburan-semburan gas dari perut bumi, penghancuran habitat laut oleh aksi penangkapan ikan, gundulnya hutan akibat illegal logging, illegal mining, pembakaran lahan dan lain-lain.

Dalam tiga tahun terakhir ini saja, begitu banyak bencana alam. Semburan gas berlumpur Lapindo Jawa Timur makin meluas, disusul semburan serupa di Carenang Provinsi Banten. Kecelakaan transportasi udara akibat faktor cuaca juga semakin banyak. BMG pun sering kesulitan memprediksi cuaca.

Pada bulan ini saja, biasanya musim kemarau. Namun kenyataannya hujan (Equator, 11/7/2009). Musim sudah tak bisa diperkirakan lagi dan berpengaruh kepada pola musim tanam bagi petani. Apakah ini tanda-tanda alam untuk memperingatkan manusia? Bisa jadi iya. Apalagi alam tak dijadikan sahabat karena sering dirusak.

Dengan mengatasnamakan ‘memanfaatkan alam’ untuk kebutuhan manusia, namun sering eksplorasi berlebihan dan tak bertanggung jawab. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan pola sustainable development diabaikan. Kita memang tak boleh pasrah melihat kondisi bumi yang telah renta ini. Mulailah menjadikan bumi ini sebagai sahabat dan berharap es di kutub utara dan selatan tidak segera mencair. Save our planet, demi anak cucu.***

2009-07-08T10:22:00.000-07:00

Tugas Berat KPU

Pelaksanaan Pilpres telah menguras tenaga, biaya dan perhatian publik. Maklum saja, momentum tersebut merupakan pesta lima tahunan yang menentukan sejarah perjalanan bangsa ini.

Meskipun para capres-cawapres beserta tim sukses dan Parpol pengusungnya sibuk, namun ada yang lebih sibuk lagi yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilpres. Kesibukan bertambah ketika ditemukan berbagai macam masalah selama pelaksanaan Pilpres dan hari H pemungutan suara.

KPU dengan segenap perangkatnya mulai pusat hingga kabupaten/kota boleh dibilang sukses, meskipun tak terlalu sukses amat. Di sana sini terdapat banyak kekurangan. Harap maklum, tak ada gading yang tak retak. Tinggal dilihat saja, apakah retaknya banyak atau sedikit.

Protes kuat mulai menohok kinerja jajaran KPU sejak pelaksanaan pemungutan suara, Rabu (8/7). Kondisi keamanan memang masih terkendali. Hanya komplain dan ketidakberesan teknis saja yang ditemukan di setiap TPS.

Tugas KPU masih panjang menjelang penetapan rekapitulasi hasil Pilpres hingga penetapan capres-cawapres terpilih. Masih memungkinkan ada sengketa Pilpres. Dalam hal ini diperlukan kedewasaan berdemokrasi agar tak cedera akibat munculnya persoalan. Semua ada mekanisme sebagai rule of the game.

Bagaimanapun, apresiasi patut ditujukan kepada KPU pusat hingga KPU kabupaten/kota. Karena merekalah, Pilpres dapat berjalan seperti saat ini. Momentum ini memang milik rakyat Indonesia dan menjadi sorotan dunia internasional juga. Untuk itu, KPU jangan dibuat tambah pusing. Karena hanya akan menambah ‘populasi uban’ di kepala para personelnya sehingga akronim KPU diplesetkan sebagai ‘Kepala Penuh Uban’.***

2009-06-30T10:09:00.000-07:00

Memilih Untuk Apa

Kalau soal popularitas, tiga pasangan kandidat Pilpres 2009 tak diragukan lagi. Nomor urut 1 Megawati-Prabowo adalah sosok yang tak asing lagi. Mega adalah pemimpin parpol dan pernah menjadi presiden. Prabowo dikenal sebagai mantan Danjen pasukan elit, Kopassus (dulu, RPKAD).

Nomor urut 2 Jusuf Kalla-Wiranto. Keduanya banyak dikenal masyarakat Indonesia. JK adalah Wapres yang pada Pilpres ini menjadi Capres. Sosok pemberani dalam mengambil keputusan dan dikenal apa adanya memiliki banyak pemikiran cerdas. Ia didampingi Wiranto yang karier militernya sangat baik.

Nomor urut 3 SBY-Boediono. SBY termasuk sosok yang cepat melejit seiring perolehan suara demokrat hingga dirinya menjadi presiden. Sedangkan Boediono kurang begitu dikenal publik (terutama di daerah). Mantan Gubernur Bank Indonesia ini popularitasnya mencuat karena berpasangan dengan SBY.

Pilpres bukan lagi soal popularitas, melainkan soal adu strategi dan bertarung program. Dari rangkaian debat publik para petarung yang disiarkan media massa setidaknya memberikan guide atau panduan bagi calon pemilih. Setiap warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dapat memperkirakan siapa yang layak dipilih.
Pilihan itu tentu saja harus beralasan. Diharapkan tak sekadar suka atau tak suka, tetapi pada pengharapan ‘akan seperti apa Indonesia jika dipimpin si A dan si B”. Tak ada gading yang tak retak. Tiga pasang kandidat itu tetap saja memiliki sisi plus dan minus. Saatnya memilih kandidat yang sisi minusnya lebih sedikit.

Hal yang harus dicermati dan diantisipasi dalam kondisi saat ini adalah pemilih konvensional seperti di Kalbar. Sebab sangat rentan ‘dibodohi’ melalui black campaign maupun atribut menyesatkan. Baru saja Kalbar dihebohkan oleh spanduk C2 yang dilarang dipasang karena membodohi pemilih. Tak salah kiranya apabila warga yang telah melek politik ikut memberikan pencerahan kepada pemilih yang masih kurang wawasan. Bagaimanapun, warga Kalbar mesti cerdas dalam memilih.***

2009-06-26T10:00:00.000-07:00

Nyawa di Jalan Raya

Dalam sekejap, nyawa bisa melayang di jalan raya. Banyak faktor penyebab maraknya kecelakaan lalulintas (Lakalantas) antara lain human error atau kesalahan pengemudi. Bisa juga lantaran infrastruktur jalan yang banyak rusak, atau pengaruh kondisi alam.

Sudah sering kita menyaksikan betapa jalan raya menjadi mesin perenggut nyawa yang paling mengerikan. Pada peristiwa tabrakan maut, Jumat (26/6) sekitar pukul 04.15 pagi di Jalan Raya Gusti Sulung Mempawah kilometer 69,9 Lintas Desa Pasir, tiga orang meninggal dunia dan 13 orang lainnya luka-luka.

Semua orang dapat saja mengatakan peristiwa itu sebagai sebuah musibah. Namun bukan berarti tak bisa diantisipasi dengan menerapkan sikap hati-hati dan waspada. Andai saja, bangkai truk yang ringsek beradu dengan truk kontainer itu segera ditarik ke tempat aman, maka sangat kecil kemungkinan terjadi tabrakan susulan.

Andai saja, warga atau pengendara sepeda motor itu tak menyempatkan diri melihat bekas tabrakan di malam hari yang gelap itu, maka kecil kemungkinan mereka terseret minibus Sinka Express. Andai saja, pemerintah memerhatikan lampu penerangan jalan, maka risiko tabrakan dapat diminimalisir.

Andai saja petugas Polantas sigap menyediakan rambu-rambu dan mengevakuasi sisa tabrakan truk vs truk kontainer (tak membiarkannya teronggok di badan jalan), maka minibus Sinka Express tak terhambat mengantar penumpangnya menuju Bandara Supadio alias selamat sampai tujuan.

Kata-kata ‘andai’ itu tak lain adalah untuk langkah antisipasi agar terhindar dari risiko meninggal di jalan raya akibat lakalantas. Yang jelas, dari peristiwa memilukan ini dapat diambil banyak hikmah dan pelajaran terkait infrastruktur pelayanan publik.
Tak kalah pentingnya adalah sikap hati-hati si pengendara, siapapun dan di manapun dalam menjalankan kendaraan. Sebab, ribuan nyawa akan melayang di tangan sopir yang ugal-ugalan.***

2009-06-25T10:42:00.001-07:00

Minim Fungsi Intelijen Polisi

Kepolisian memegang peranan penting dalam mengatasi setiap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Institusi ini juga kerap disibukkan dengan penanganan kasus. Tak terkecuali melakukan upaya pencegahan hingga tindakan represif agar tak terjadi gejolak yang mengganggu Kamtibmas. Gangguan tersebut ada dan dapat terjadi kapan saja. Biasanya dipengaruhi pemicu yang dapat dianalisis untuk segera diambil langkah atau tindakan. Mayoritas gangguan itu sebetulnya dapat diprediksi lebih awal.

Dalam peristiwa penyerangan Polsek Mandor oleh massa, Senin (8/6) sekitar pukul 21.00, patut dijadikan cermin agar polisi bergerak lebih sigap lagi. Terlebih lagi penyerangan itu buntut dari penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Pasiran, Cagar Alam Mandor.
Mapolsek Mandor yang dibiarkan kosong melompong ketika massa datang menyerang adalah langkah menyelamatkan diri karena minimnya personel kepolisian. Massa pun leluasa merusak kaca bangunan markas polisi tersebut.

Massa begitu berani menyerang, termasuk ketika melempari mobil Dalmas Polres Landak yang sedang melewati pasar. Tak ada lagi rasa segan massa terhadap aparat karena massa merasa sumber penghidupannya dari PETI terganggu.

PETI dilarang, lebih parah lagi di wilayah cagar alam. Namun apakah mayoritas masyarakat itu sudah diberikan sosialisasi dan penjabaran tentang dampak PETI. Apakah mereka juga telah dibekali pengetahuan tentang pentingnya menjaga lingkungan dan alam. Sebab alam akan murka jika diganggu dan dieksploitasi secara serampangan.

Hal yang mengherankan, mengapa tidak ada antisipasi bahwa peristiwa itu bakal terjadi. Setidaknya ada analisis dari satuan intelijen kepolisian soal dampak dari penertiban itu yakni anarkisme massa. Setidaknya, inilah cobaan awal Polda Kalbar di bawah kepemimpinan Kapolda Kalbar Brigjen Pol Drs Edwin TP Lumban Tobing.

Sangat mustahil jika kepolisian tak tahu kondisi sosial di wilayah yang ditertibkan. Semoga saja peristiwa ini tak terulang lagi dan polisi tak lupa melupakan upaya preventif, preemtif dan represif sehingga wibawa polisi di Kalbar senantiasa terjaga.***

2009-06-25T10:34:00.000-07:00

Polisi Tegas, Polisi Ideal

Sekecil apapun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) harus disikapi cepat oleh aparat. Terlebih lagi melibatkan aksi massa yang beringas dan anarkis.
Dua peristiwa di Kabupaten Landak yang waktunya berdekatan telah disikapi serius jajaran Polda Kalbar. Buktinya, pada peristiwa penyerangan Mapolsek Mandor—akibat ketidakpuasan massa dalam penertiban PETI—Kapolda Kalbar Edwin TP Lumban Tobing langsung turun lokasi.

Kondisi ini harus dipahami sebagai signal terjadinya kerawanan sehingga mengharuskan Kapolda turun langsung mengecek kondisi Kamtibmas di negeri Intan tersebut. Hal lainnya, karena memang begitu seharusnya seorang Kapolda. Tak boleh hanya main perintah dan duduk di belakang meja.

Setidaknya tindakan tegas dan perintah langsung Kapolda untuk menyelesaikan aksi anarkis tersebut patut mendapat apresiasi. Termasuk dalam pengusutan insiden di lapangan sepak bola Meranti. Negara ini negara hukum. Ada aturan yang harus ditegakkan. Negara ini tak menggunakan hukum rimba, sehingga perlu supremasi hukum.

Satu hal yang harus dipahami, warga Kalbar pada umumnya masih sangat rentan tersulut provokasi yang mengatasnamakan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Untuk itu, tak ada salahnya apabila forum komunikasi setingkat kerukunan umat beragama diaktifkan kembali.

Demikian pula forum kemitraan polisi dan masyarakat maupun realisasi program Perpolisian Masyarakat (Polmas) terus dipacu. Momentumnya sangat pas menjelang Pilpres yang akan digelar 8 Juli 2009 mendatang. Kalbar akan aman dan nyaman ditinggali warga yang heterogen seiring perubahan paradigma dan sudut pandang masyarakat terhadap makna hidup kebihinekaan dalam bingkai negara kesatuan.

Namun apa jadinya jika tindak kejahatan dilakukan oleh polisi? Kelihatannya hal ini biasa saja dan manusiawi. Namun di balik itu terdapat kengerian karena polisi dibekali dengan berbagai keahlian untuk menyelami dunia kejahatan, sosial kemasyarakatan dan bidang lain.
Hanya saja, bekal disiplin ilmu itu dalam praktiknya digunakan untuk mencegah, menangkal dan menaklukkan aksi kejahatan. Polisi yang menjadi bagian dari proses penegakan hukum memiliki tugas dan tanggung jawab berat.

Institusi tersebut memikul amanah untuk melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Sangat wajar jika peranan dan cakupan polisi begitu luas dan selalu berhubungan dengan public services. Dalam hal ini diperlukan konsekuensi tingkah laku seorang polisi sebagai hamba yang patuh hukum, beretika, memiliki etos kerja tinggi dan pengabdian yang tulus.

Bagi polisi yang sangat idealis dalam menjalankan tugasnya, sering mendapat apresiasi dari masyarakat. Sering terdengar ada polisi yang kesehariannya menjadi imam salat di sebuah masjid atau surau. Ada pula yang rajin berceramah agama lazimnya seorang mubaligh. Masih banyak sisi positif lainnya yang sering diperbuat polisi.

Sosok petugas di institusi Polri ini begitu dikenal semua kalangan masyarakat. Tak ayal ketika sedikit saja ulah oknum polisi yang bertindak melanggar aturan, langsung akan mendapat reaksi keras. Hal ini patut disadari bahwa masyarakat merasa sangat memiliki terhadap polisi.

Sangat beralasan apabila, pemeliharaan citra dan kewibawaan polisi perlu dipertahankan. Ini bagian dari komitmen Kapolda Kalbar Brigjen Pol Erwin TP Lumban Tobing yang tidak main-main untuk menerapkan hukuman bagi anggotanya melanggar. Terhitung Januari-Juni 2009, sebanyak 132 anggota Polri di jajaran Polda Kalbar dihukum karena melakukan pelanggaran.***

2009-06-25T08:41:00.001-07:00

Dilematika PETI

Ketika alam sudah tak mau bersahabat dengan manusia, maka sejak itu pula akan terasa betapa besarnya manfaat lingkungan. Padahal sedikit demi sedikit, disengaja maupun tidak, sudah sering terjadi aksi perusakan dalam lingkup kecil. Akibatnya, ekosistem dan habitat terganggu.
Siapa yang berperan dalam perusakan lingkungan? Tiada lain adalah manusia yang sebetulnya diposisikan untuk memanfaatkan lingkungan secara lestari dan berkesinambungan. Namun sedikit sekali yang menyadari hal ini.

Kerusakan memang telah terjadi di darat dan laut bahkan udara melalui pencemaran dan polusi. Sebagai gambaran, banyak bukit yang awalnya ditumbuhi rindangnya pohon berubah menjadi gundul karena bukit tersebut dijadikan sebagai lokasi galian C (batu dan pasir).
Di sungai dan laut, banyak terumbu karang yang hancur. Tak terhitung pula kerusakan ekosistemnya akibat penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak atau pukat harimau. Belum lagi, sungai dan laut dialirkan limbah kimia atau terkena tumpahan minyak mentah dan senyawa merkuri.

Dalam kasus Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Mandor yang baru saja ditertibkan, juga demikian. Sumbangan bagi kerusakan lingkungan cukup banyak karena menyebabkan sedimentasi yang membuat sungai keruh. Lokasi yang dijadikan areal penambangan itu juga tercampur air raksa atau merkuri.

Merkuri yang digunakan sebagai senyawa untuk memisahkan butiran emas dengan lainnya ini, jika masuk dalam rantai makanan akan menyebabkan risiko berbahaya. Misalnya saja, senyawa dengan rumus kimia Hg ini ada dalam ikan, kemudian ikan tersebut dikonsumsi manusia, maka akan mengakibatkan gangguan kesehatan yang lazim disebut minamata syndrome.

Dalam penertiban oleh kepolisian, memang langkah yang patut mendapat apresiasi, sehingga aktivitas PETI dapat dihentikan. Tetapi upaya ini hendaknya dilanjutkan dengan menentukan wilayah pertambangan rakyat dikuatkan dengan regulasi.

Selain itu, para penambang juga diberikan sosialisasi tentang bahaya merkuri dan bagaimana menerapkan pembangunan lingkungan yang lestari (sustainable development). Sebagai contoh nyata, dalam proses untuk mendapatkan butiran emas menggunakan alat yang ramah lingkungan.

Dinas Pertambangan Kalbar pada 1996 pernah membuat percontohan alat yang ramah lingkungan yakni Amalgamating Barrels. Alat tersebut tak merusak kesehatan bagi para penambang maupun masyarakat sekitar. Sebab tidak mengakibatkan terjadinya pencemaran oleh merkuri.

PETI yang juga mengakibatkan dampak sosial ini sebetulnya bisa diatur. Sehingga para penambang tak kehilangan mata pencaharian. Intinya, alam ini bisa diatur dan bersahabat. Tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.***

2009-06-25T08:32:00.000-07:00

Pembunuh Sadis

Hal kecil bukan berarti harus dipandang remeh karena dapat berdampak malapetaka yang mengancam jiwa. Buktinya, seekor nyamuk yang kecil ternyata sanggup membunuh manusia secara sporadis.

Jika tak sampai meninggal dunia, berdampak pada rasa kesakitan luar biasa berupa demam, mengigigil dan gangguan kesehatan lainnya. Jenis nyamuk bermacam-macam di antaranya nyamuk malaria yang jika menghisap darah manusia sekaligus menularkan parasit melalui plasmodium. Makanya dikenal istilah malaria tertiana, tropika, falcifarum dan vivac.

Dalam beberapa bulan terakhir ini, Kalbar dilanda Demam Berdarah Dengue (DBD). Penyakit ini juga disebabkan oleh nyamuk jenis Aedes Aegepty. Satu persatu korban dirawat di rumah sakit.
Beberapa di antaranya meninggal dunia. Terhitung Januari-pertengahan Juni 2009, ditemukan 806 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) se-Kalbar, 17 orang di antaranya meninggal dunia.

Apabila dilihat teliti, Kota Pontianak menempati jumlah penderita dan korban jiwa cukup banyak dibandingkan kabupaten/kota lainnya yakni 425 penderita, 9 di antaranya meninggal dunia. Di Sanggau, KKU, Ketapang dan Kapuas Hulu malah tak ditemukan. Boleh jadi di daerah tersebut ada namun tak terdata oleh pihak rumah sakit.

Kondisi tersebut memang belum dinyatakan kejadian luar biasa (KLB), namun sangat penting diambil tindakan cepat agar tidak semakin banyak jatuh korban. Sangat wajar jika Gubernur Kalbar mengeluarkan surat peringatan bagi Pemkab dan Pemkot untuk mengambi langkah antisipasi.

Sejauh mana imbauan itu efektif? Tergantung peran pemerintah dan kemauan masyarakatnya untuk membudayakan hidup bersih. Apalagi nyamuk sangat mudah berkembang biak di tempat yang kotor dan genangan air.***

2009-06-25T08:24:00.000-07:00

Kalbar Dibagi Berapa

Otonomi daerah telah memberikan peluang terjadinya pemekaran daerah. Di Kalbar saja terdapat tujuh kabupaten baru yang terbentuk yakni Singkawang, Bengkayang, Melawi, Sekadau, Landak, Kubu Raya, Kayong Utara.

Apa manfaat pemekaran wilayah/pembentukan daerah baru? Lazim diketahui demi kesejahteraan masyarakat dan memperpendek rentang kendali pemerintahan. Pencapaian manfaat ini tentu saja memerlukan evaluasi.

Jangan sampai pembentukan daerah baru itu hanya berorientasi pada kekuasaan. Maklum saja, sebab setiap pemekaran sama dengan munculnya bupati/walikota baru. Setidaknya tak perlu berburuk sangka dulu soal ini karena telah menjadi semangat otonomi.

Tak perlu menoleh jauh. Lihat saja daerah terisolir dan yang awalnya tak pernah tersentuh, sejak kabupaten baru terbentuk langsung mendapat sentuhan. Segala hal menyangkut urusan administrasi dan pengelolaan alam serta lingkungan lebih tertata. Pun demikian, semua ini memerlukan evaluasi yang terukur.

Otonomi yang awalnya dianggap euforia, lambat laun dirasakan sebagai sebuah tuntutan dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Setelah Provinsi Kalbar memiliki 12 kabupaten dan 2 Pemkot, kelihatannya begitu luas. Terlebih syarat minimal berdirinya satu provinsi adalah lima kabupaten/kota.

Mengapa tidak Kalbar dibagi dua atau dibagi tiga? Inilah yang menjadikan gagasan pembentukan Provinsi Kapuas Raya. Perjalanan panjang telah ditempuh setahap demi setahap hingga sekarang telah mendapat respons DPR-RI. Kapuas Raya (yang berisi Sintang, Sanggau, Melawi, Kapuas Hulu, Sekadau) menandakan kebangkitan warga di wilayah timur Kalbar.
Pun demikian, Kapuas Raya nantinya tetap harus menjalin hubungan harmonis dengan Kalbar dalam lingkup NKRI yang dilandasi keinginan menyejahterakan masyarakatnya.

2007-01-31T10:01:00.000-08:00

Gerhan, Program ‘Hantu’

Sempat luput dari sorotan—gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan (GNRHL) yang juga dikenal sebagai Gerhan—sedianya program pemerintah ini berorientasi lingkungan hidup. Namun dalam pelaksanaannya tidaklah seperti apa yang telah diprogramkan.

Milyaran dana pemerintah mengucur ke beberapa provinsi termasuk Kalimantan Barat. Untuk tahun 2004 saja diplot Rp 46 miliar, tahun 2005 Rp 89 miliar dan tahun 2006 sebesar Rp 50 miliar. Penggunaan anggaran tersebut memang akan terlihat jelas dari realisasi di lapangan antaralain terkait jumlah areal yang direhabilitasi serta efektifitas pelaksanaannya.

Berbagai kalangan telah menilai, Gerhan merupakan program yang sia-sia lantaran hanya berorientasi proyek tanpa mengutamakan hasil. Kenyataan juga menunjukkan lahan kritis tidak tersentuh program tersebut. Bagi kalangan awam, Gerhan akan dapat terlihat hasilnya jika terdapat hutan dan lahan kritis yang ditanami pohon.

Memang ada beberapa diantaranya penanaman pohon tetapi hanya sekedar menanam saja. Urusannya akan menjadi lain ketika pohon yang ditanam tersebut cocok atau tidak dengan kondisi tanah. Bagaimana pola pembibitan dan kualitas tanamannya serta pengelolaan pascatanam. Karena berorientasi proyek itu, tak heran sering terdengar ribut-ribut soal pengadaan bibit.

Mereka yang terlibat dalam pelaksaan program tersebut sudah menganggap Gerhan ibarat ‘rezeki nomplok’ sebab kerjanya hanya sampai menanam saja. Terkadang tanamannya tak ada (bisa karena mati atau memang tak ditanam), Gerhan selesai saat seremonial penanaman pohon saja. Yang jelas mekanisme penentuan siapa yang berhak melaksanakan Gerhan juga patut dipertanyakan.

Apakah Gerhan bisa dipertahankan untuk diteruskan atau dievaluasi secara benar hingga penyimpanganpun terlihat. Artinya terdapat kerugian negara pada pelaksanaan program tersebut. Sebab programnya ada tapi hasilnya tak ada, jadilah Gerhan seperti program hantu.***

2007-01-31T09:50:00.000-08:00

Menunggu Dokter Handal

Berdirinya Fakultas Kedokteran (FK) Untan boleh jadi peristiwa monumental dalam sejarah pendidikan di Kalbar. Fakultas ini telah memiliki mahasiswa sejak tahun 2005 yang diseleksi dari setiap kabupaten dan kota se Kalbar.

Kamis (26 Januari 2007), gedung FK Untan tahap pertama yang dikerjakan selama tujuh bulan lebih, diresmikan dengan menelan biaya Rp 12,96 miliar. Sungguh investasi bidang pendidikan yang cukup besar meskipun dikeroyok bersama-sama.

Kebersamaan untuk merealisasikan fakultas kedokteran di Kalbar telah ditunjukkan setiap kabupaten dan kota dengan cara ‘iuran’ pertahunnya. Kabupaten Sekadau dan Melawi menyetor Rp 500 juta pertahun, sedangkan kabupaten dan kota sisanya menyetor Rp 1 miliar pertahun. Masa-masa sulit memiliki fakultas ini di Kalbar sudah sedikit terlewati.

Kompensasinya, setiap daerah tersebut mengirimkan tiga orang putra-putri terbaiknya untuk kuliah gratis hingga selesai. Seleksinya memang ketat karena mereka yang dikirim kuliah ini adalah pelajar terbaik di SLTA-nya. Bisa dibayangkan, Kalbar nantinya memiliki sarjana siap pakai sebagai tenaga medis handal guna menjawab kebutuhan selama ini. Para lulusan FK nantinya memang wajib mengabdi ke Pemkab atau Pemkot yang mengutusnya.

Banyak sisi positif dari pendirian FK tersebut sebab selama ini mahasiswa Kalbar yang berminat mendalami bidang kedokteran terpaksa keluar provinsi akibat tak ada pilihan lain. Kini hal itu sudah terjawab. Pertanyaan lainnya yang perlu dijawab adalah soal problematika pelayanan kesehatan di Kalbar. Meskipun jawabannya memerlukan solusi kompleks, namun dengan lahirnya dokter-dokter muda dari FK Untan nanti akan sedikit menjawab masalah tersebut.

Suatu saat nanti, dokter bisa ditemui di pelosok daerah terpencil sekalipun. Puskesmas dan Pustu pun harus diperbanyak dan tak lupa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Untuk mewujudkan itu memang memerlukan kebersamaan seperti halnya kebersamaan mendirikan FK.***

2007-01-11T09:48:00.000-08:00

Korupsi dan Imunitas Birokrasi

Meski terlambat menggelar evaluasi akhir tahun, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar tak urung mengundang unsur pers untuk mengekspos hasil kerja hingga penghujung tahun 2006. Persoalan yang mencuat antaralain seputar penanganan kasus korupsi terutama yang menimpa para pejabat publik.

Selama 2006, terdapat 18 kasus korupsi yang ditangani kejaksaan. Sepuluh kasus diantaranya ditangani Kejati dan delapan kasus oleh Kejari di masing-masing kabupaten/kota. Kajati Kalbar Amrizal Syahrin tak sungkan-sungkan lagi membeberkan sampai sejauhmana penanganannya, meskipun hanya segelintir saja yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Perbedaan perlakuan terhadap proses hukum terlihat dan bisa dipahami walau pada dasarnya semua orang dimata hukum adalah sama (equality before the law). Mungkin lain halnya jika para pejabat publik itu sudah berstatus mantan sehingga imunitas birokrasi telah hilang.
Kesulitan memeriksa tersebut dapat dipahami lantaran berbagai faktor seperti kedekatan dalam lingkup pekerjaan karena predikat ‘muspida’ masih melekat kuat.

Jaksa sepintas merasa sungkan dan risih, terbukti dari perkembangan yang masih jalan ditempat dengan dalih ijin pemeriksaan dari presiden tak kunjung turun. Nun jauh disana (di pusat), juga tidak diketahui pasti bagaimana kedekatan para pejabat publik tersebut dengan presiden.

Tebang pilih kasus dalam konteks korupsi memang tak selayaknya diterapkan, namun dalam praktiknya hal itu masih terjadi. Soal ijin presiden, terdapat landasan yuridis yang membolehkan jaksa by pass jika dalam batas waktu 60 hari tidak ada tanggapan. Karena tak dilaksanakan, akibatnya kejaksaan harus menelan pil pahit dan dikritik memiliki rapor merah.

Ibarat buah simalakama, kejaksaan di sisi lain juga harus kuat menjadi salahsatu institusi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan penegakkan hukum. Namun hukum bisa diinterpretasikan bermacam-macam lantaran prosesnya mempunyai rentang cukup panjang hingga memiliki kepastian hukum berdasarkan rasa keadilan materiil, sosial dan moral.

Uniknya, soal perlakuan lagi-lagi nyata terlihat karena tak seperti memproses non-pejabat publik, kejaksaan cenderung menerapkan kehati-hatian secara ekstra. Hal itu bisa disebabkan proses terhadap pejabat publik berkorelasi dengan urusan politis, hingga menempatkan hukum dan politik bagai kulit bawang yang batasannya tipis. Apalagi produk hukum juga bagian dari konsensus politik.

Terlepas dari semua itu, korupsi harus diperangi dengan tetap mengedapankan praduga tak bersalah (presumtion of innosence). Terpenting, adagium yang menyebutkan–lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tak bersalah—mutlak diterapkan. Disinilah tuntutan profesionalisme kejaksaan, mampukah kejaksaan? Rakyat menunggu.***

2006-12-14T09:03:00.000-08:00

Polarisasi Gerakan Mahasiswa Kalbar

Yel-yel, teriakan dan desakan dalam menanggapi aneka persoalan menjadi hal biasa bagi mahasiswa. Insan akademis berjuluk agen pembaharu (agent of change) itu malah tak segan-segan untuk turun ke jalan dengan memobilisasi massa dari kampus.
Jumlah massa mahasiswa dalam setiap aksi turun ke jalan memang tidak begitu ramai dalam menyikapi permasalahan di tingkat lokal. Hanya beberapa saja kekecualian pada saat aksi sporadis yang lingkupnya sudah menasional atau lingkup dunia internasional. Jumlah bukanlah ukuran karena masih banyak mahasiswa yang tak memiliki nilai ‘plus’ lantaran sekadar memenuhi rutinitas perkulihan. Ya, bolak-balik dari kampus-rumah atau tempat kos ke kampus.
Gerakan mahasiswa secara sporadis—atau paling tidak membuat jejaring dengan setiap aktivis lintas universitas dan perguruan tinggi lain—telah banyak terbukti dikabulkannya desakan atau tuntutan memperjuangkan kepentingan rakyat. Paling penting adalah bagaimana menyikapi sebuah isu dengan kejelasan gerakan agar aksi mahasiswa tidak terpolarisasi.
Dalam hal penegakkan hukum di Kalbar, momentum pergantian jabatan Kajati Kalbar tak luput dari kritikan mahasiswa yang langsung menohok dengan memberikan ‘ayam jantan’ kepada Amrizal Syahrin. Itu bukan ayam sembarang ayam, tetapi ayam yang bisa membuat Kajati lebih ‘jantan’ dalam menuntaskan kasus korupsi dan kasus-kasus lainnya.
Gelombang aksi mahasiswa ke kantor Kejati juga disusul dengan kehadiran Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat rakyat (Solmadapar) dan Sentra Informasi Kajian dan Demokrasi (Sikad). Masalah yang diangkatpun lebih spesifik yakni upaya pemberantasan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik. Mereka menyampaikan lima poin penting untuk Kajati Kalbar yang terindikasi tidak mampu dalam menuntaskan kasus korupsi pejabat publik.
Demi memberikan keyakinan atas respon tuntuan tersebut, Solmadapat dan Sikad berusaha mengirimkan faks berisi tuntutan tersebut ke Kejaksaan Agung sebagai instansi yang lebih tinggi dibandingkan kejati. Bisa jadi pola tersebut menandakan Solmadapar dan Sikad telah krisis kepercayaan kepada Kajati yang sebelumnya sudah diberi hadiah ayam jantan.
Dua aksi mahasiswa tersebut merupakan gambaran sedikit saja dari dinamika yang kaum intelektual kampus yang menaruh perhatian pada lingkungan di luar kampus. Pergerakan mahasiswa dikenal sejak dulu saat para aktivis meneriakan di jalan-jalan untuk melawan kesewenangan dan ketidakadilan pemerintah atau penguasa. Masing-masing gerakan tersebut sesuai era dan fasenya seperti aktivis 66, perlawanan orde lama-orde baru yang hingga kini telah memasuki tahap pasca reformasi. Bukan berarti selesai sampai disitu sebab segudang persoalan masih menumpuk, baik di tingkat lokal maupun nasional
Solmadapar dan Sikad—dianggap representasi gerakan mahasiswa—cukup cerdik memanfaatkan momen saat para pejabat publik berlomba-lomba meraih simpatik calon pemilih dalam Pilgub mendatang. Jelas sudah dapat mendatangkan efek domino pada cita-cita mulia agar gubernur dan wakil gubernur Kalbar yang akan dipilih harus bersih dari perilaku korupsi.
Logikanya sangat sederhana saja, jika penegakkan hukum oleh Kajati tersebut berjalan sesuai koridor. Maka para kandidat yang akan maju dari kalangan pejabat publik dan terindikasi korupsi akan memiliki peluang tipis. Namun, apakah Kejati Kalbar cukup berani memproses pengaduan dan temuan korupsi itu yang konon sudah dilidik bahkan ditetapkan tersangkanya. Apakah Kajati dapat menggunakan ‘kacamata kuda’ sehingga tak belok kiri dan kanan, hanya memandang jernih lurus ke depan berdasar materi hukum dan rasa keadilan masyarakat. Yang sangat dikhawatirkan malah sebaliknya, masih tengok kiri dan kanan. Terlebih label Muspida peninggalan orde baru yang tetap melekat meski bukan Muspida tidak dilembagakan.
Sedangkan dari sisi aksi mahasiswanya, polarisasi gerakan juga patut diwaspadai agar tidak berpeluang disusupi kelompok kepentingan. Kemurnian gerakan diharapkan tetap terjaga tanpa tendensi apapun sehingga krisis kepercayaan masyarakat tidak terjadi. Tetaplah menjadi agen pembaharu dan eksis memperjuangkan kepentingan masyarakat bukan kepentingan orang perorang maupun kelompok.***

2006-12-12T02:18:00.000-08:00

Kodam dan Isu Perbatasan

Oleh: R. Rido Ibnu Syahrie

Wacana pembentukan komando daerah militer (Kodam) di Kalimantan Barat kembali bergulir setelah sekian lama dilupakan. Kondisi saat ini dengan masa lalu tentu akan berbeda ketika wacana Kodam masih menjadi pertentangan dan belum dianggap perlu. Seiring tuntutan dan kebutuhan, perlunya kehadiran Kodam dengan sendirinya akan terjawab.
Bagi mereka yang menolak, sebetulnya masih terpatri pengalaman traumatis saat orde baru yang juga diidentikkan dengan masa militeristik. Tak sedikit aktivis pergerakan anti militer yang memposisikan berhadapan langsung terhadap pemolakan tersebut. Tetapi sekarang, apakah penolakan tersebut realistis atau hanya sekadar terbawa trauma. Padahal militer atau TNI sudah beberapa kali merubah paradigmanya sehingga semakin profesional. Pada masa pemerintahan Gus Dur, TNI bahkan diposisikan untuk kembali ke barak.
Antara TNI dengan rakyat, bukanlah musuh karena TNI berawal dari rakyat hingga ada istilah TNI manunggal rakyat. Memang tak selayaknya ada sekat pembatas yang menghalangi sehingga muncul sikap apriori tak beralasan. Kiprah TNI di Kalbar sekarang sedang dinantikan dalam hal pertahanan dan keamanan. Seiring tekad pemerintah pusat dan daerah yang hendak menjadikan perbatasan sebagai beranda sebuah negara. Maka tak bisa dipungkiri lagi perlunya perbaikan di kawasan perbatasan.
Kalbar yang memiliki banyak titik perbatasan di jalur darat dan laut dengan negara luar seperti Malaysia, bukan berarti tak ada resiko terhadap gangguan keamanan dan pertahanan negara. Belum lagi dampak negatif dari percepatan pembangunan kawasan perbatasan dimana akses kedua negara akan sangat mudah. Rencana kehadiran Kodam di Kalbar tentunya dapat menjawab semua itu meskipun pendekatan TNI diharapkan bukan represif karena pembangunan di perbatasan juga sudah diarahkan dengan prosperity approach. Tinggal TNI saja yang menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut jika memang wacana Kodam menjadi kenyataan.
Kalau mau jujur, banyak persoalan yang membutuhkan penanganan TNI khususnya terkait isu strategis perbatasan seperti kedaulatan negara, pembalakan hutan, trafficking serta kejahatan trans internasional yang pintu masuknya melalui perbatasan darat maupun laut.
Soal batas wilayah misalnya, sesuatu yang tak bisa ditawar lagi karena sudah harga mati bagi kedaulatan negara. Jangan sampai menyerahkan begitu saja pada saat terjadi konflik soal batas dengan negara lain seperti Sipadan dan Ligitan. Gejala awal hal seperti itu telah ada yakni batas di Tanjung Datuk dan Gosong Niger. Penanganan semua masalah tersebut tentu tidak bisa secara parsial melainkan harus terintegral, termasuklah didalamnya harus mengakomodir fungsi dan peran TNI.
Kalbar juga sudah terlanjur memiliki sejarah panjang pernah dilanda konflik sosial. Mengapa harus menolak pendirian Kodam, apa dasarnya? Disinilah pentingnya berpikir jernih dan rasional sehingga Kodam tak perlu lagi dipertentangkan.
Yang diperlukan sekarang justeru analisis dan kelayakan dari peningkatan status Korem menjadi Kodam, apakah sudah layak atau belum apabila dibandingkan dengan rumitnya masalah di perbatasan. Apakah juga cukup mengandalkan penjagaan jumlah personil yang alakadarnya. Berkaca di hampir setiap negara, pengamanan wilayah perbatasan selalu mendapat prioritas dan itu menjadi tugas pokok TNI.
Melihat kondisi sekarang, masyarakat Kalbar tampaknya sudah mulai jernih memandang perlunya kehadiran Kodam. Hal itu lebih disebabkan pendekatan selama ini dari TNI yang secara simultan mendapat simpatik rakyat karena memang TNI bermula dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.***

2006-12-12T02:16:00.000-08:00

Wacana Provinsi Baru
Proses pemekaran wilayah menyebabkan dinamika daerah semakin berkembang. Di era otonomi daerah ini, di Kalbar telah terbentuk kabupaten dan kota yang baru antaralain Pemkot Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Melawi dan Sekadau.
Kelahiran kabupaten dan kota tersebut telah memunculkan anggapan, Kalbar tidak ingin kehilangan kesempatan setelah sekian lama hidup dalam serba kekurangan akibat hegemoni pemerintahan pusat. Dari sisi sumber daya alam, Kalbar telah banyak menyumbangkan nilai ekonomis tinggi bagi pemerintah pusat. Namun timbal baliknya dirasakan sangat minim hingga muncul anggapan; pusat mengeruk kekayaan daerah.
Beruntung otonomi bergulir sehingga daerah dapat mengurangi ketergantungan kepada pusat. Meski manfaat otonomi daerah dirasakan belum begitu signifikan bagi masyarakat tetapi waktu akan menjawab harapan besar masyarakat itu terwujud. Paling tidak, dengan daerah otonom baru dapat mendobrak isolasi daerah yang tak tersentuh pembangunan fisik dan sarana publik. Konsekuensi logis pemekaran memang tak dapat dibendung lagi dengan bertambahnya kabupaten dan kota.
Secara langsung juga berpengaruh pada peluang untuk membentuk provinsi baru. Bagi Kalbar yang memiliki 14 kabupaten dan kota saat ini (menyusul kubu raya) sudah dirasakan ideal untuk dimekarkan. Dengan luas Kalbar mencapau 146.807 km persegi dan penduduk 4,2 juta penduduk dapat menjadi alasan pemekaran Provinsi Kalbar.
Ketika wacana pembentukan Provinsi Kapuas Raya bergulir, bukan hal yang aneh. Apalagi sikap optimisme cukup kuat dari lima kepala daerah wilayah timur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperpendek rentang kendali pemerintahan. Optimisme lima kepala daerah masih belum cukup, masyarakat di wilayah timur—Sintang, Melawi, Sanggau, Sekadau, dan Kapuas Hulu—dan stakeholder perlu bahu membahu mewujudkan keinginan tersebut.
Apabila syarat pemekaran sudah terpenuhi maka tidak ada alasan untuk menunda-nuda lagi pemekaran. Hanya saja semuanya memerlukan proses yang akan menghabiskan cukup banyak energi. Biarlah pemekaran ini berjalan secara alamiah tanpa harus menyedot perhatian kabupaten yang ada di wilayah timur Kalbar terutama yang juga baru terbentuk dari hasil pemekaran.
Sekarang tinggal bagaimana komitmen pusat yang akan menilai apakah Kalbar sudah layak dimekarkan dan Kapuas Raya perlu terbentuk. Para penggagas Kapuas Raya terlihat cukup mahir memunculkan wacana tersebut. Meskipun alasan politis ditepis namun tidak bisa begitu saja diabaikan. Buktinya momentum Kapuas Raya sangat berdekatan dengan pelaksanaan Pilgub. Apa hubungannya? Jelas pembentukan provinsi baru dapat menjadi isu politik yang strategis. Sangat tak mungkin jika para figur gubernur Kalbar—yang saat ini gencar sosialisasi—akan berani menolak jika tidak ingin kehilangan potensi suaranya di wilayah timur.
Kalau sudah demikian adanya, maka penguatan dan desakan ke pusat akan semakin kuat. Lima bupati secara langsung mendesak para pemegang kebijakan di tingkat provinsi untuk bersikap bukan hanya pernyataan tapi komitmen. Namun pada akhirnya semua akan berdalih, kepentingan politis hanya dampak ikutan saja karena tujuan utama pemekaran adalah percepatan pembangunan di wilayah timur Kalbar. Hal itu sangat masuk akal, jika tidak sekarang, kapan lagi dapat ‘menunggangi’ kepentingan politis para birokrat dan politisi yang hendak bertarung di Pilgub 2007.***

2006-12-12T02:12:00.000-08:00

Dingdong Bikin Dongkol

Aktivitas permainan ketangkasan seperti dingdong, bola ketangkasan atau bingo dan mickey mouse sedikit mengalami penurunan setelah gencar operasi terhadap game yang banyak diminati itu. Awalnya, di pelosok daerah di Kalbar selalu saja ditemukan permainan ketangkasan itu. Tetapi bukan berarti sama sekali hilang, ada beberapa yang masih berpraktik secara sembunyi-sembunyi.
Kelihaian pengusaha jenis ini dalam mengemas arena bisnisnya terkadang dapat mengelabui para pengunjung. Bukan saja orang dewasa yang datang tetapi juga anak-anak menyukai permainan yang dikendalikan mesin tersebut. Venus Wonderland (VW) di Jalan Gajah Mada sekarang sudah tutup setelah Poltabes Pontianak menggrebeknya. Kasusnya sudah masuh di persidangan PN Pontianak.
Sementara belum ada keputusan hukum tetap terhadap kasus tersebut, namun kepolisian telah berkeyakinan VW itu terkategori judi. Dalam hukum memang memerlukan pembuktian walaupun secara kasat mata praktik judi itu cukup jelas terlihat. Pun demikian kasus VW tak lantas membuat jera para pengusaha permainan ketangkasan.
Buktinya, masih banyak lokasi serupa seperti Kaisar Wonderland di lantai III gedung Kaisar Jalan Pattimura, juga menyediakan mesin ketangkasan. Cukup banyaknya pengunjungnya karena bernilai hiburan bagi sebagian orang, tetapi cukup dengan satu jari memencet tombol pilihan dapat mendatangkan nilai ekonomis. Pemiliknya mengaku, usaha yang dijalankannya itu tak masuk dalam perjudian.
Kalau mau jujur, di seputar Kota Pontianak masih banyak lagi tempat-tempat serupa bahkan mengantongi ijin dari Pemkot Pontianak. Alasan pengeluaran ijin itu sebagai tempat usaha dan hiburan. Persepsi hukum terhadap judi memang masih kabur alias buram meskipun telah ada pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis KUHP jo UU Nomor 7 tahun 1974 dan PP No 9/1981 jo Inmedagri No 5/1981.
Semua harus sepakat, apapun bentuknya jika terkategori judi mesti disikat dan pemiliknya diseret ke pengadilan. Untuk memutus mata rantai perjudian memang cukup panjang. Orang bisa saja mengundi nasib dengan cara lain sehingga kepada para pelaku juga harus diganjar. Yang sangat mengkhawatirkan apabila para pemainnya malah anak-anak kecil atau mereka yang masih berstatus pelajar. Tentu akan meruskan generasi mendatang yang dijejali panjang angan-angan mendapatkan uang tanpa kerja keras.
Untuk itu, segenap elemen harus bersatu padu menyatakan perang terhadap segala bentuk perjudian termasuk aparat kepolisian sebagai ujung tombaknya. Tetapi kadang kala persoalan keluarnya ijin sangat membuat repot. Pemkot atau pemerintah di kabupaten/kota lain sangat mudah memberikan ijin lantaran pemiliknya mengajukan hanya sebagai tempat permainan biasa tanpa unsur judi.
Dalam perjalanannya, ijin itu biasanya berobah dan bukan lagi sebagai tempat game semata. Terhadap hal ini, perlu kiranya pemerintah daerah selalu meninjau ulang secara periodik terhadap ijin-ijin tersebut. Sehingga pada saat kepolisian menemukan bukti kuat terjadi praktik perjudian maka ijin tersebut tak dijadikan tameng untuk menjustifikasi.
Sampai saat ini, kordinasi Pemkor/Pemkab dengan kepolisian tampaknya belum sinkron. Institusi yang satu mengeluarkan ijin, institusi lain merazianya. Misalnya, dingdong, telah cukup banyak membuat dongkol para orangtua. Betapa tidak, anak-anak sering membelot sekolah lantaran lebih tertarik bermain ke tempat permainan ketangkasan. Pulang sekolah bukan langsung ke rumah tetapi berlama-lama mampir di arena permainan ketangkasan. Yang lebih ekstrim lagi, sudah banyak terjadi uang untuk membayar SPP malah dihabiskan didepan mesin pengundi nasib. Kalau sudah begini kenyataannya, generasi muda akan menjadi generasi penjudi.***

2006-12-07T10:06:00.000-08:00

Memang Enak Jadi Legislator

Oleh: R. Rido Ibnu Syahrie

Menjadi anggota dewan atau legislator telah diminati banyak orang. Asalkan aktif dalam parpol dengan nomor urut memungkinkan saat caleg dalam pemilu, maka peluang terpilih akan semakin besar, apalagi bergabung dalam parpol yang konstituennya banyak.
Menjadi legislator adalah sebuah pilihan yang didasari dengang berbagai macam alasan dan motivasi. Ada yang murni ingin memperjuangkan nasib rakyat. Tak sedikit pula yang terdorong oleh besarnya gaji dan tunjangan serta bonus lain di luar pendapatan yang lazim. Besar atau kecilnya gaji sangat relatif sebab terdapat indikator kinerja yang diperbuat.
Terbitnya PP Nomor 37 Tahun 2006 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD banyak disambut gembira kalangan legislatif. Yang dianggap paling penting dengan keluarnya PP tersebut—setelah beberapa kali direvisi—adalah soal penyesuaian pendapatan alias gaji legislator. Sungguh nilai nominal yang cukup besar sebab untuk unsur pimpinan saja bisa memperoleh pendapatan Rp 40 juta perbulannya, sedangkan bagi anggota berkisar Rp 20 juta perbulan. Jumlah itu terkatrol naik dari insentif komisi bagi anggota dewan sebanyak Rp 9 juta perbulannya dan bagi unsur pimpinan insentif komisinya Rp 18 juta.
Bagi kalangan rakyat jelata yang seharusnya menjadi objek pertama diperjuangkan legislator, jumlah tersebut sangat besar dan fantastis. Segala kebutuhan hidup sudah pasti dapat terpenuhi dari penganggaran uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan,tunjangan Panmus, tunjangan komisi, tunjangan Panang, tunjangan badan kehormatan dan tunjangan alat kelengkapan lainnya.
Anggota dewan yang rada ‘nakal’ bahkan masih mencari peluang untuk memperoleh tambahan seperti dengan cara bermain proyek atau ‘bermain’ dengan kalangan birokrat. Lingkup kerja dewan sangat memungkinkan mendapat penghasilan tambahan walaupun belum tentu ‘kehalalannya’. Tak heran kalau dalam beberapa tahun terakhir ini, dewan banyak didorong kasusnya naik ke kejaksaan. Apalagi kalau bukan bermasalah dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebab dewan mempunyai tugas dalam ‘budgetting’ dan tak hanya sekadar mengontrol eksekutif berkaitan dengan jalannya pemerintahan.
Peraturan pemerintah (PP) sebagai landasan hukum kenaikan gaji jika dilihat sepintas memang legal. Yang membuat ilegal ketika dewan yang sudah digaji besar itu ternyata tak menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Sama halnya dengan PNS yang makan ‘gaji buta’. Lalu, dari sisi mana dewan bisa dipersalahkan dengan kenaikan insentif itu? Ya sudah jelas dari indikator kinerja yang tak hanya terukur dengan banyaknya jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang diproduksi walaupun banyak yang tak efektif.
Dalam keseharian sudah bisa dilihat mana anggota dewan yang rajin bekerja dan mana yang malas. Lembaga DPRD sebagai sebuah lembaga yang melahirkan keputusan kolektif juga sering dihadapkan dengan korupsi berjamaan. Namun tak jarang juga pertanggungjawaban pribadi anggota dewan sulit diperlihatkan. Selama ini pertanggungjawaban personal lebih ditikberatkan pada sejauhmana si legislator dapat merangkul atau ‘turun’ menyambangi konstituennya.
Kecenderungannya, akibat gaji besar yang tak diimbangi bobot kerja itu akhirnya dapat membuat legislator bekerja iseng. Sehingga kenaikan insentif sering dipersepsikan dengan naiknya tunjangan untuk ‘kenakalan suami’ di luar rumah. Mudah-mudahan saja, gaji besar bukan untuk memproduksi film atau adegan mesum seperti kasus anggota DPR RI baru-baru ini yang memang gajinya lebih besar lagi dibandingan anggota DPRD.
Kini tahun baru segera datang disusul dengan kenaikan gaji DPRD yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tahun baru, gaji baru, kendaraan baru dan lain-lain yang baru bisa tercapai. Tinggal masyarakat menilai apakah pemberian insentif itu layak dan patut. Apakah pula PP 37 itu sudah sejalan dengan rasa keadian masyarakat. Jika dirasakan tidak adil maka sangat terbuka peluang untuk me-yudisial review-kan PP 37 tersebut.***

2006-12-07T04:00:00.000-08:00

---Berburu Mobil Bodong---

Oleh R. Rido Ibnu Syahrie

Resiko sekaligus keunikan bagi Kalbar sebagai salahsatu daerah di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain. Kalbar-Malaysia memiliki kedekatan dari sisi letak geografis. Kehidupan warga di perbatasan bahkan seolah sudah tanpa batas identitas negara, seperti bagi warga Siding Bengkayang atau warga Temajuk Paloh di Sambas yang kerap saling kunjung mengunjungi ke Teluk Melano Malaysia. Begitu juga di beberapa titik lain seperti Aruk, Jagoi Babang dan Entikong.
Sisi keunikan letak geografis dan sosial itu bukan berarti tidak mengandung resiko, sebab ancaman besar tetap ada menyangkut keutuhan negara dalam hal batas wilayah. Juga akses keluar masuknya manusia dan barang di kedua negara tersebut, perambahan hutan serta kejahatan trans internasional.
Dalam beberapa tahun terakhir di Kalbar terlihat berseliweran mobil-mobil asing Malaysia dalam berbagai jenis dan merek produksi. Ya, mobil tersebut memang gampang masuk ke Kalbar tetapi lebih banyak yang tak kembali ke negara asalnya. Ada yang masih asli berplat Malaysia dan ada pula yang diragukan plat kendaraannya setekah dimodifikasi. Belakangan ini, mobil-mobil asing tersebut tidak kelihatan lagi seiring gencarnya razia mobil asing.
Di Mapolda Kalbar dan Mapoltabes Pontianak terlihat berjejer mobil asing hasil tangkapan. Entah berapa jumlah sebenarnya belum diketahui pasti termasuk jika dijumlahkan dengan hasil tangkapan Polres maupun Polsek yang berada di wilayah perbatasan.
Soal jumlah di Mapolda dan Mapoltabes belum ada keterangan resmi walaupun sebagian memang dibiarkan menjadi besi rongsokan. Namun tak sedikit yang bernilai ekonomis dan diduga telah berpindahtangan kepemilikan. Sejauh ini baru diketahui beberapa modus yang terjadi untuk memanfaatkan kehadiran mobil asing tersebut. Keterangan pihak kepolisian menjelaskan mobil Malaysia itu digadaikan oleh pemiliknya kepada warga negara Indonesia. Namun oleh pemiliknya dilaporkan hilang agar yang bersangkutan dapat mengajukan klaim asuransi di Malaysia.
Mobil-mobil tersebut kemudian ‘diamankan’ karena izin masuknya sudah habis alias kadaluarsa tetapi tidak kembali ke Malaysia. Mobil asing itu memang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia apabila dikemudikan warga asing yang memiliki izin di Border saat masuk ke Indonesia dalam batas waktu tertentu.
Masalah lain akan muncul jika mobil-mobil asing—lazim disebut mobil bodong—menjadi barang bukti di kepolisian ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi atau operasional institusi. Jelas tak boleh diganggu-gugat terkecuali melalui prosedur hukum. Pertanyaannya, adakah proses hukum yang bisa melegitimasi penggunaan mobil bodong itu? Lalu, apa status dari tumpukan mobil bodong yang ada di Mapolda dan Mapoltabes. Apakah sebagai barang bukti, barang temuan atau barang rongsokan yang besinya bisa ditimbang?
Kalau statusnya barang bukti, berarti kemungkinan ada tersangkanya. Namun jika barang temuan, tentu saja dapat dilelang karena tak ada pemiliknya. Mungkin saja dari sekian banyak mobil bodong tersebut terdapat pemiliknya tetapi di Malaysia. Kepolisian Kalbar akan terseok-seok apabila dibebankan untuk mengongkosi perpindahan barang itu ke Malaysia.
Yang menjadi keheranan, lontaran Kapoltabes Pontianak Kombes Pol Drs Panjang Yuswanto yang menyebutkan ada beberapa mobil asing itu digunakan sebagai operasional dinas dan penyelidikan Poltabes Pontianak. Penggunaan itu sudah melalui izin para pemiliknya. Betulkah sudah ijin ke pemiliknya? Jika demikian adanya berarti telah terjadi persekongkolan jahat melibatkan warga dari kedua negara sebab pemilik aslinya seolah-olah kehilangan mobil, kemudian mendapat klaim asuransi. Padahal mobilnya ada di Pontianak.
Bagaimanapun, ini menyangkut harga diri bangsa seandainya nyata-nyata digunakan kendaraan operasonal institusipenegak hukum. Sungguh sangat naif sekali walaupun disadari minimnya anggaran pemerintah untuk operasional sebuah institusi pemerintah. Indikasi modus lain bahkan beredar, mobil bodong itu dimiliki oknum tertentu yang memburu mobil bodong. Caranya diperoleh melalui ‘lelang-lelangan’ dan yang memenangkannya pun ‘orang-orang’ tertentu saja. Terlepas dari benar tidaknya, sudah saatnya dicarikan solusi untuk menangani bertumpuknya mobil bodong di halaman Mapolda dan Mapoltabes Pontianak.
Di kalangan DPRD Provinsi Kalbar pernah diwacanakan untuk membuat peraturan daerah (Perda) tentang mobil asing. Hanya saja berbenturan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga wacana itupun kandas. Rasanya sangat mustahil tidak ada cara lain menemukan jawaban dari masalah ini, sehingga mobil bodong dapat dimanfaatkan tanpa harus melanggar aturan.***

2006-12-07T03:58:00.000-08:00

Menggugat Panitia Anggaran

Seiring semangat pemberantasan korupsi, berbagai temuan dan dugaan penyimpangan terus bermunculan mulai dari potensi kerugian negara dalam skala kecil hingga besar. Meski baru sedikit dari temuan tersebut yang ditindaklanjuti dengan proses hukum, namun tak mengendurkan aksi para penggiat anti korupsi untuk terus mengekspose ke publik.
Hasil audit lembaga pemeriksa keuangan kini sudah barang langka lagi yang harus disembunyikan karena sudah mulai longgar dapat diperoleh. Kalaupun tidak, para pegiat anti korupsi rajin mencari dan menganalisis. Hasilnya diberikan kepada publik untuk diketahui telah terjadi indikasi korupsi. Dengan kondisi seperti ini seharusnya kejaksaan dan kepolisian di daerah yang mendapat kewenangan menindaklanjuti temuan dengan penyelidikan atau penyidikan, seharusnya bersyukur. Tidak perlu repot-repot menggali data, tinggal meminta keterangan demi memperoleh fakta hukum kemudian membuat berita acara pemeriksaan. Jika fakta hukumnya kuat maka tinggal dilimpahkan ke pengadilan.
Memang tak semestinya kejaksaan maupun kepolisian diajari dalam hal ini sebab sama saja mengajari bebek berenang. SDM intelijen dan penyidik di dua lembaga tersebut sudah cukup handal, namun kemauan dan keseriusan yang belum terbangun. Akibatnya laporan masyarakat hanya menjadi onggokan sampah saja sebab masih berlaku istilah kasus dihentikan penyelidikan atau penyidikannya. Ada juga kasus yang ‘dipetieskan’ hingga membeku dan tak pernah mencair.
Dari sekian banyak temuan sepanjang kurun waktu dua tahun terakhir ini—sejak Presiden SBY mengeluarkan Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi—didominasi pengaduan soal penyimpangan dana anggaran pendapat dan belanja daerah (APBD) provinsi, kabupaten serta kota. APBD sangat luas cakupannya dalam pembiayaan pembangunan mulai dari belanja publik hingga aparatur. Pengalokasian dana juga sangat banyak mulai dari pembangunan infrastuktur fisik hingga pembiayaan yang tak tampak secara kasat mata.
APBD merupakan produk peraturan daerah yang dibuat eksekutif dan legislatif secara bersama-sama. Tak jarang prosesnya diwarnai dengan ‘barganing’ yang sarat kepentingan pribadi maupun kelompok. Alhasil, APBD harus didesain sedemikian rupa agar semua kepentingan dapat diakomodir. Hal tersebut jelas menyalahi dari tujuan awal APBD untuk kepentingan masyarakat luas, salahsatunya; apakah APBD sudah mengakomodir program dengan skala prioritas demi kesejahteraan rakyat secara umum.
Pada kenyataannya, masih banyak ditemukan mata anggaran dalam APBD yang kurang berpihak pada rakyat. Contoh lainnya, hasil audit BPK-RI menemukan penyimpangan dana di tujuh APBD provinsi, kabupaten/kota di Kalbar tahun anggaran 2005. Tujuh APBD yang dimaksud BPK meliputi: Provinsi Kalbar, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang dengan total nilai Rp 5,29 miliar (Equator, Senin 4/12).
Dari dugaan penyimpangan tersebut ditengarai sebagai pemicunya adalah keberadaan lingkar musyawarah pimpinan daerah (Muspida) yang merupakan lembaga produk orde baru. Sejak berlaku UU 32 Tahun 2004 maka Keppres Nomor 10/1986 yang melegitimasi Muspida itu secara langsung tak ada lagi.
Tetapi dalam praktiknya akan sulit menghapus Muspida, bahkan Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi menganggap Muspida harus tetap ada sebagai wadah komunikasi. Keduanya juga membantah kalau Muspida diberikan sejumlah dana dalam APBD. Belum jelas yang dimaksudkan, apakah tahun-tahun sebelumnya diberikan ‘jatah’ atau khusus dalam APBD tahun 2006 ini saja yang tidak diberikan.
Bagi si penerima ‘bantuan’ dalam lingkup Muspida di luar eksekutif dan legislatif (baca; instansi vertikal), pemberian sejumlah dana dianggap mendapatkan durian runtuh. Toh, mereka juga memiliki anggaran sendiri. Apalagi jika instansi vertikal tersebut tidak meminta dianggarkan maka hampir dapat dipastikan hanya inisiatif eksekutif dan legislatif saja, dalam hal ini panitia anggaran. Bocornya APBD terkait bantuan ke instansi vertikal itu bisa ditelusuri siapa yang bertanggungjawab.***

2006-12-07T03:56:00.000-08:00

Wacana Provinsi Baru

Proses pemekaran wilayah menyebabkan dinamika daerah semakin berkembang. Di era otonomi daerah ini, di Kalbar telah terbentuk kabupaten dan kota yang baru antaralain Pemkot Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Melawi dan Sekadau.
Kelahiran kabupaten dan kota tersebut telah memunculkan anggapan, Kalbar tidak ingin kehilangan kesempatan setelah sekian lama hidup dalam serba kekurangan akibat hegemoni pemerintahan pusat. Dari sisi sumber daya alam, Kalbar telah banyak menyumbangkan nilai ekonomis tinggi bagi pemerintah pusat. Namun timbal baliknya dirasakan sangat minim hingga muncul anggapan; pusat mengeruk kekayaan daerah.
Beruntung otonomi bergulir sehingga daerah dapat mengurangi ketergantungan kepada pusat. Meski manfaat otonomi daerah dirasakan belum begitu signifikan bagi masyarakat tetapi waktu akan menjawab harapan besar masyarakat itu terwujud. Paling tidak, dengan daerah otonom baru dapat mendobrak isolasi daerah yang tak tersentuh pembangunan fisik dan sarana publik. Konsekuensi logis pemekaran memang tak dapat dibendung lagi dengan bertambahnya kabupaten dan kota.
Secara langsung juga berpengaruh pada peluang untuk membentuk provinsi baru. Bagi Kalbar yang memiliki 14 kabupaten dan kota saat ini (menyusul kubu raya) sudah dirasakan ideal untuk dimekarkan. Dengan luas Kalbar mencapau 146.807 km persegi dan penduduk 4,2 juta penduduk dapat menjadi alasan pemekaran Provinsi Kalbar.
Ketika wacana pembentukan Provinsi Kapuas Raya bergulir, bukan hal yang aneh. Apalagi sikap optimisme cukup kuat dari lima kepala daerah wilayah timur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperpendek rentang kendali pemerintahan. Optimisme lima kepala daerah masih belum cukup, masyarakat di wilayah timur—Sintang, Melawi, Sanggau, Sekadau, dan Kapuas Hulu—dan stakeholder perlu bahu membahu mewujudkan keinginan tersebut.
Apabila syarat pemekaran sudah terpenuhi maka tidak ada alasan untuk menunda-nuda lagi pemekaran. Hanya saja semuanya memerlukan proses yang akan menghabiskan cukup banyak energi. Biarlah pemekaran ini berjalan secara alamiah tanpa harus menyedot perhatian kabupaten yang ada di wilayah timur Kalbar terutama yang juga baru terbentuk dari hasil pemekaran.
Sekarang tinggal bagaimana komitmen pusat yang akan menilai apakah Kalbar sudah layak dimekarkan dan Kapuas Raya perlu terbentuk. Para penggagas Kapuas Raya terlihat cukup mahir memunculkan wacana tersebut. Meskipun alasan politis ditepis namun tidak bisa begitu saja diabaikan. Buktinya momentum Kapuas Raya sangat berdekatan dengan pelaksanaan Pilgub. Apa hubungannya? Jelas pembentukan provinsi baru dapat menjadi isu politik yang strategis. Sangat tak mungkin jika para figur gubernur Kalbar—yang saat ini gencar sosialisasi—akan berani menolak jika tidak ingin kehilangan potensi suaranya di wilayah timur.
Kalau sudah demikian adanya, maka penguatan dan desakan ke pusat akan semakin kuat. Lima bupati secara langsung mendesak para pemegang kebijakan di tingkat provinsi untuk bersikap bukan hanya pernyataan tapi komitmen. Namun pada akhirnya semua akan berdalih, kepentingan politis hanya dampak ikutan saja karena tujuan utama pemekaran adalah percepatan pembangunan di wilayah timur Kalbar. Hal itu sangat masuk akal, jika tidak sekarang, kapan lagi dapat ‘menunggangi’ kepentingan politis para birokrat dan politisi yang hendak bertarung di Pilgub 2007.***

2006-12-03T08:36:00.000-08:00

Kambing Hitam di KPUD

Oleh: R. Rido Ibnu Syahrie

Para anggota komisi pemilihan umum daerah (KPUD) Provinsi Kalbar saat ini sedang dibuat gerah setelah dilaporkan LSM Kontak Rakyat Borneo atas tuduhan korupsi. Lembaga yang ikut andil dalam suksesnya Pemilu 2004 lalu itu kini dirundung malang dan berharap-harap cemas menunggu panggilan dari Kejaksaan Tinggi Kalbar.
Sebagai lembaga yang lebih banyak berkomunikasi dengan partai politik, dapat dipastikan KPUD juga mahir dalam urusan perpolitikan. Urusan hukum seperti pada proses tindak pidana korupsi memang tak bisa dicampurkan dengan urusan politik. Namun politik bisa saja mengintervensi hukum sebab hukum juga merupakan produk politik yang dilegitimasi melalui wakil rakyat secara kolektif.
Berkaca pada korupsi di KPU Pusat yang sudah memakan korban, tak lepas dari keikutsertaan permainan politik didalamnya. Buktinya, tak semua anggota KPU berhasil diseret ke meja hijau padahal keputusan apapun di KPU biasanya ditempuh lewat musyawarah melalui pleno. Di KPUD Provinsi Kalbar juga sudah sering didengar pleno termasuk pleno soal penggunaan anggaran, berapa jumlahnya dan dipakai apa.
Guna menepis tuduhan korupsi itu, KPUD Kalbar terlihat sudah mulai berpolitik untuk membersihkan nama seolah-olah tuduhan Kontak Rakyat Borneo itu pepesan kosong saja. Agar tak sia-sia dalam pencarian kebenaran dalam penegakkan hukum maka peran kejaksaan sangat penting dalam memberikan kepastian hukum. Penanganan korupsi juga diharapkan tak diintervensi masalah politik dan wacana-wacana picisan yang tujuannya mementahkan proses hukum.
Dalam perlawanan terhadap tuduhan korupsi itu, KPUD Kalbar semakin berupaya memberikan pembelaan agar diketahui publik. Dalam sebuah forum resmi diskusi yang digelar badan eksekutif mahasiswa (BEM) STAIN Pontianak Sabtu (2/11), Aida Mochtar terlihat melakukan pembelaan meskipun basi dan terkesan mengada-ada.
Aida yang alumnus STAIN Pontianak dan Mantan Ketua HMI Cabang Pontianak itu ‘ngomong politik alias ngompol’ dengan menggelindingkan permasalahan baru soal administrasi keuangan KPUD yang diakuinya ‘bobrok’ akibat tenaga bidang administrasi keuangan yang didrop Pemda tak memahami masalah keuangan.
Memang kedengarannya sangat lucu dan menggelikan karena menyalahkan orang setelah menikmati buah dari kesalahan itu dengan tenang dan tanpa beban. Tetapi setelah diaudit dan terungkap ada potensi korupsi didalamnya, baru sadar. Kalau memang SDM bidang administrasi keuangan itu tak layak, mengapa tidak cepat meminta ganti agar dicarikan SDM lain yang handal. Lontaran Aida itu sama saja ‘menepuk air di dulang keciprat muka sendiri’. Muka Pemprov Kalbar juga ikut kecipratan karena dianggap tak memiliki SDM berkualitas dalam bidang administrasi keuangan, mustahil.
Aida juga mengandai-andai, jika saja KPUD punya kewenangan merekrut SDM bidang tersebut dan tidak melalui proses minta didrop dari Pemda. Ini juga sangat aneh, sebab tak ada prosedurnya seperti itu. Untuk meminimalisir bisa saja meminta pergantian ke Pemda agar didrop tenaga administrasi keuangan yang dianggap KPUD profesional dan memahami proses administrasi keuangan. Lagi-lagi semuanya sudah terlambat, badan pemeriksa keuangan sudah mengaudit dan muncul angka-angka mencengangkan yang diduga sulit dipertanggungjawabkan.
Kasihan sungguh kasihan, tenaga administrasi keuangan di KPUD Provinsi Kalbar ternyata dijadikan ‘kambing hitam’ dan instansi pemerintah dijewer telah menempatkan mereka ke KPUD secara asal-asalan. Soal tidak adanya personil yang membantu bendaharawan lembaga itu juga jadi alasan yang berujung pada lolosnya pembayaran pajak. Keheranan lain akan muncul, mengapa sampai lolos tak bayar pajak? Apakah memang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu karena untuk gaji anggota KPUD saja dikenakan pajak, apalagi sebuah tender pengadaan dan lainnya.
Biarlah kejaksaan yang mengungkap semua teka-teki tersebut sekaligus meladeni semua pembelaan Aida secara pribadi maupun dirinya sebagai Ketua KPUD Provinsi Kalbar. Masih banyak waktu untuk membuat pembelaan dan menolak semua tuduhan dengan beragam justifikasi. Hanya saja dalam hukum dikenal kebenaran absolut berdasarkan fakta, keadilan moral dan keadilan masyarakat. Siapa lagi menyusul hendak dikambinghitamkan KPUD.***

2006-12-03T08:34:00.000-08:00

Untuk Apa Senpi Itu?

Oleh: R. Rido Ibnu Syahrie

Akan muncul kengerian luar biasa apabila penggunaan senjata api (Senpi) sudah tak terkontrol lagi. Senpi ditangan petugas atau aparat dapat membantu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Bagi polisi, kebanyakan senpi didesain hanya untuk melumpuhkan lawan berkaitan dengan tugas Kamtibmas.
Meski semua Senpi lazimnya dapat mematikan namun dalam hal penggunaan akan sangat berbeda dengan Senpi yang biasa digunakan TNI. Mayoritas senjatanya memang reaktif hingga dapat mematikan sasaran maupun objek tembaknya. Sangat wajar sebab TNI penjaga kedaulatan negeri ini, siapapun yang mencoba merusak keutuhan NKRI maka lebih dahulu harus berhadapan dengan TNI.
Namun apa jadinya kalau Senpi (ilegal) ternyata dimiliki oleh warga sipil seperti halnya di daerah-daerah rawan konflik sosial. Kalbar pernah mengalami pengalaman traumatis saat dilanda kerusuhan sosial yang terakhir meletus cukup besar pada 1997. Penggunaan senpi kala itu sudah tidak lagi terkontrol karena begitu mudahnya warga sipil merakit atau memproduksi sendiri. Dalam skala besar juga ditemukan home industry senpi ilegal.
Era konflik di Kalbar kini sudah lewat, upaya kepolisian dan TNI yang mengimbau persuasif kepada warga untuk menyerahkan senpi telah sering dilakukan namun bukan berarti dapat menjamin senpi ilegal menghilang. Buktinya dari beberapa kasus tindak kriminal masih banyak ditemukan pelakunya menggunakan senpi—rata-rata jenis senpi genggam—yang menyerupai colt pistol dan FN. Beberapa diantaranya senapan laras panjang yang biasa disebut senapan lantak untuk berburu tetapi tidak ditemukan penggunaannya untuk kejahatan di kota-kota.
Senpi sangat gampang ditiru, benda yang dapat melepaskan proyektil dengan dorongan gas propelan berkecepatan tinggi itu sudah bukan barang langka lagi. Dengan bahan baku selongsong besi maupun cetakan, para perakit senpi ilegal juga dapat membuat senjata mendekati kemiripan dengan produsen senjata aslinya.
Terungkapnya ‘pabrik’ senjata api rakitan di Desa Galang, Sungai Pinyuh, Rabu (29/11) cukup mencengangkan. Betapa tidak, bukan saja senpi jenis genggam yang ditemukan, tetapi juga jenis revolver dan senjata bahu kaliber 9 milimeter yang lazimnya digunakan untuk ‘perang’ terbuka. Sangat sedikit sekali tindak kejahatan di kota-kota seperti penodongan dan perampokan yang menggunakan jenis senpi revolver dan bahu.
Lima buah senpi yang berhasil digerebek Tim Resintel Gegana Polda Kalbar itu sebetulnya akan digunakan untuk apa oleh para tersangkanya? Masih menjadi pertanyaan besar yang dapat dikorek dari tersangka Bd, 46, dan Is, 63, purnawirawan TNI AD. Apakah mereka masuk dalam sindikat peredaran senpi ilegal dalam jumlah besar? Jika demikian, kemana saja mereka menjualnya dan apakah sudah luas jaringannya? Serta sederet pertanyaan lain lagi yang perlu jawaban untuk mengungkap modus operandi kejahatan para tersangka. Dalih sementara tersangka untuk aksi curas, masih dapat dikembangkan tak hanya mentok sampai disitu. Apalagi turut ditemukan juga tiga buah magazine dan 17 buah amunisi berlabel PT Pindad—perusahaan resmi produsen senjata api— di Indonesia.
Tak lama setelah terbongkarnya kasus senpi ilegal itu, Kota Pontianak juga dikejutkan dengan aksi kejahatan disiang hari yang lima pelakunya menggunakan senjata api genggam. Sasarannya toko Mas di Jalan Panglima Aim Pasar Seruni. Dengan kejadian tersebut, patut diwaspadai peredaran senpi ternyata sudah menyentuh pada tahap mengkhawatirkan karena menjadi ancaman serius dalam Kamtibmas.
Disatu sisi, pengungkapan produsen senpi ilegal itu ibarat kado yang dipersembahkan bagi Kapolda yang baru saja bertugas di Kalbar. Baginya, penanganan soal ini sudah cukup matang lantaran Kapolda Kalbar yang sekarang pernah lama berdinas di daerah konflik yakni Poso. Dilain sisi, harapan besar tentu saja Kalbar tidak bernasib sama dengan Poso meskipun daerah ini pernah dirundung konflik yang spektrumnya meluas hingga menjadi sorotan dunia internasional.
Kita sangat khawatir sekali dengan trend kejahatan menggunakan senpi sebab bisa saja meluas pada kasus lain yang besar. Kalbar harus tetap mempertahankan suasana kondusifnya sebab jika tidak maka para investor pun akan mikir dua kali menanamkan modalnya di Kalbar kalau tak aman. Hanya investor gila saja yang berani berinvestasi di daerah konflik atau daerah tak aman dengan status garis merah. Bagaimanapun kedua kasus ini, produsen senpi ilegal dan perampokan bersenpi, tak boleh dianggap remeh. Polda mesti secepatnya mengungkap tuntas demi jaminan keamanan masyarakat.***

2006-12-03T08:30:00.000-08:00

AIDS Bukan Penyakit?

Oleh: R. Rido Ibnu Syahrie

Sebuah fakta yang tak terbantahkan, penyebaran human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome (HIV/AIDS) menunjukan grafik meningkat. Fenomena gunung es yang menggambarkan penyebarannya mengasumsikan serangan virus tersebut semakin hari akan semakin bertambah.
Hari ini, Jumat (1/12) seluruh dunia memperingati hari AIDS. Peringatan itu tentunya bukanlah sebuah perayaan tetapi lebih pada momentum untuk mengingatkan dan mewanti-wanti agar penyebaran HIV/AIDS tidak melaju cepat. Paling tidak dapat diperkecil dengan cara menghindarkan diri dari pola hidup dan prilaku yang menjadi penyebab utama.
Selama ini telah sering didengar kampanye agar terhindar dari AIDS berikut penjelasan soal bagaimana virus mematikan itu menggerogoti kekebalan tubuh manusia. Masyarakat juga sudah sering dijejali informasi penularannya, namun benarkan AIDS itu penyakit?
Teringat perkataan seorang dokter umum di Kota Singkawang dr Emir Elmaswan saat bersama Equator ngalor ngidul membicarakan seluk beluk HIV/AIDS. Ia sangat tidak yakin HIV/AIDS dapat diberantas atau penyebarannya dihentikan. Alasannya sangat sederhana sebab AIDS bukanlah penyakit tetapi perilaku. Dalam pemikiran dokter lulusan Universitas Sumatera Utara (USU) itu, AIDS tak akan muncul jika prilaku dapat dijaga sebab kemunculannya juga diawali dengan prilaku sepanjang manusia hidup. Tak jauh beda dengan sphilis atau raja singa (gonorhoe).
Kampanye AIDS selama ini harus segera dirobah dengan pendekatan dan paradigma merobah pola dan sikap hidup manusia. Pun demikian, tetap saja AIDS adalah penyakit yang lebih banyak disebabkan prilaku menyimpang manusia. Sejak jaman Nabi Luth telah ditemukan perilaku menyimpang manusia dimana laki-laki menyukai jenisnya sendiri, hanya saja saat itu belum ada istilah homo namun (mungkin) telah ada penyakit akibat intim dengan sesama jenis itu.
Seiring roda jaman, penyakit tersebut mengalami perkembangan penularan dengan cara seks yang tidak aman. Termasuk dengan lain jenis misalnya keintiman dengan pekerja seks komersial (PSK) yang telah tertular AIDS, penggunaan jarum suntik atau alat-alat penusuk seperti tato, tindik, dan cukur yang tercemar HIV.
Juga transfusi darah atau produk darah yang mengandung HIV, ibu hamil pengidap HIV kepada janin atau bayinya dan pecandu narkoba jenis suntik. Fenomena gunung es pun tetap berlaku sebab penyakit itu merambah segmentasi sangat luas hingga kepada keluarga seperti ibu-ibu yang melahirkan bayi dan bayi-bayi yang dilahirkan dari orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
Sejarah diketahuinya Virus HIV secara ilmiah pada 1983 oleh Lug Montaigneur, seorang ahli mikrobiologi Prancis. Setahun kemudian, mikrobiolog Amerika Serikat, Robert Gallo mengumumkan penemuan yang sama. Di Indonesia, penemuan kasus HIV/AIDS bermula pada 1987 ketika seorang turis asal Belanda, Edward Hop berusia 44 tahun meninggal di Rumah Sakit Sanglah Bali. Belakangan diketahui turis itu meninggal akibat AIDS. Setelah itu mulailah diketahui banyak penderita penyakit mengerikan itu.
Di Kalbar, penderita gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya kekebalan tubuh ini sudah semakin menjamur pada 2006. Yang diketahui saja misalnya pada Pebruari lalu, dua penghuni lokalisasi Merano terkena HIV/AIDS berdasarkan hasil pengambilan sampel darah. Ak, warga Kapuas Hulu bersama istrinya, T warga Sekadau dan bayinya, Js dinyatakan positif mengidap virus HIV/AIDS dari hasil pemeriksaan Dinkes Kalbar dan RSUP dr Soedarso Pontianak.
Kemudian warga Malaysia penghuni Rutan Sei Raya Dalam, TYC, meninggal dunia di RSUD Soedarso, Selasa (31/10), tim medis memprediksikan korban adalah suspect HIV/AIDS. Masih banyak lagi korban berjatuhan namun tak banyak dipublikasikan karena sifatnya rahasia seperti arahan dari organisasi kesehatan dunia (WHO) demi menghindari diskriminasi bagi para penderitanya.
Hal itu ada sisi negatif dan positifnya. Para penderita dapat terhindar dari pengucilan dalam kehidupan bermasyarakat, namun sisi buruknya jika tidak diketahui justeru dapat mempercepat penularan ke individu lainnya. Kecuali pemerintah dan organisasi yang concern dengan HIV/AIDS dapat mengawasi terus dalam setiap detiknya. Tetapi itu mustahil, karena perilaku manusia tak dapat secara detil diawasi setiap saat. Sangat mustahil lagi jika para pengidap harus dikarantina atau diisolir karena akan berhadapan dengan pelanggaran HAM. Rasanya tak perlu muncul ketakutan berlebihan dengan para penderita. Terpenting, memulai dari diri sendiri untuk berprilaku positif.***

2006-11-29T09:58:00.000-08:00

Pengangguran dan Hujan Batu

Mobilitas warga Kalbar yang bekerja ke Malaysia dengan cara resmi atau ilegal masih terus berlangsung. Akses menuju negeri jiran itu semakin hari semakin gampang saja, terlebih dengan dibukanya border yang menghubungkan kedua negara. Warga Kalbar bahkan sebelum dibuka border menempuh jalan tikus menyeruak masuk via hutan.
Kalbar mempunyai 1 border resmi yakni di Sanggau yang menghubungkan Entikong-Tebedu. Pada 2007 segera dibuka Badau (Kapuas Hulu) -Lubuk Antu, Aruk (Sambas)-Biawak. Akan disusul border Jagoi Babang (Bengkayang) dan Senaning (Sintang)-Sri Aman. Dapat dibayangkan jika pembukaan border yang terintegrasi dalam program border development center (BDC) itu terwujud. Aktivitas hilir mudik manusia dan barang pada kawasan itu akan meningkat yang pada gilirannya menggerakan sektor ekonomi di perbatasan.
Namun kondisi sekarang BDC masih dalam proses karena bukan semata tugas pemerintah daerah melainkan juga pemerintah pusat. Krisis ekonomi berkepanjangan menyebabkan warga Kalbar banyak mengadu nasib di Malaysia. Itu telah menjadi pilihan untuk mempertahankan hidup karena di daerah sendiri tidak begitu menjanjikan penghidupan layak. Minimnya ketersediaan lapangan kerja di daerah sendiri merupakan salahsatu pemicu mobilitas warga Kalbar untuk bekerja di negara orang.
Pasca industri perkayuan collaps disusul sumber daya hutan berupa kayu yang terus menipis karena dieksplorasi, menambah daftar panjang jumlah pengangguran di Kalbar. Bagi yang sanggup bertahan, mungkin dapat memperoleh pekerjaan di sektor informal atau mungkin membuka usaha kecil-kecilan. Namun bagi yang tak memiliki modal dan minus jiwa enterpreneur, tentu memilih bekerja di perusahaan para pemilik modal walaupun harus berkompetisi ketat. Namun bagi yang terlanjur menyerah maka pilihannya adalah menjadi pengangguran terbuka.
Sajian data Biro Pusat Statistik (BPS) Kalbar per 4 September 2006 cukup melegakan karena angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) sedikit menurun. Dari 171.724 orang pada tahun 2005 menjadi 139.054 orang di tahun 2006. Mengapa angka tersebut bisa menurun, apakah dipengaruhi mobilitas warga yang ke luar Kalbar termasuk menjadi TKI di Malaysia? Mungkinkah pertanda dunia usaha di Kalbar sudah menggeliat dan secara perlahan mendongkrak sektor riil.
Gubernur Kalbar pernah menjelaskan TPT disebabkan dua faktor; pertama, ketidakseimbangan antara persediaan dan kebutuhan tenaga kerja dari sisi kualitas maupun kuantitas yang dibutuhkan pasar kerja. Kedua, ketidakseimbangan akibat kesenjangan informasi antara perusahaan pengguna dan pencari kerja sehingga sulit mendapatkan tenaga kerja yang sesuai kualifikasi dan jabatan tersedia. Lamgkah Pemprov soal TPT itu menggelar pameran bursa kerja yang dimaksudkan sebagai mediasi pemerintah daerah untuk percepatan pertemuan antara pencari kerja dan pengguna tenaga kerja.
Penyelesaiannya tentu bukan hanya itu saja sebab yang paling penting adalah pembukaan lapangan kerja. Ditambah perlunya aksi nyata Pemprov dalam hal kebijakan dan pengembangan sektor riil ekonomi masyarakat. Tetapi sejauh mana itu telah dilakukan dengan kondisi lesunya iklim dunia usaha di Kalbar dan investasi dari luar yang baru sebatas perjanjian nota kesepahaman.
Jika kenyataannya demikian maka sangat diharapkan sebuah kebijakan untuk memperhatikan sektor riil agar tak dibiarkan berjalan sendiri tanpa stimulus. Kecenderungan sekarang, pertumbuhan ekonomi Kalbar yang berkisar 4,23 persen ternyata didominasi sektor finansial. Hal ini yang berimbas pada persoalan pengangguran terbuka dan kemiskinan.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalbar 2007 yang sedang digodok saat ini menyentuh angka Rp 1,071 triliun. Semoga dari anggaran tersebut setelah disyahkan nantinya dapat mengakomodir kebijakan guna menggairahkan sektor riil ekonomi masyarakat, jumlah pengangguran pun dapat terus menurun. Para pencari kerja tak mesti harus bersusah payah ke negara orang, sekaligus diharapkan dapat membalikan pameo; hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Kalbar sekarang harus bisa membuat hujan emas di negerinya sendiri.***

2006-11-29T09:43:00.000-08:00

Duh.. Nasibmu Guru

Baru saja berlalu peringatan hari guru 25 November. Seperti peringatan setiap tahunnya di Kalbar, hanya sebatas seremonial saja diisi upacara bendera. Para pendidik mulai dari tingkat sekolah dasar, SLTP hingga SLTA inipun kembali menjalankan rutinitasnya mengajar di kelas. Tanggungjawab yang diemban para guru tidaklah ringan sebab berpengaruh pada kualitas anak didik dan kelangsungan sumber daya manusia.
Di pundak guru terpikul amanah sangat besar karena bukan saja soal transfer ilmu pengetahuan, melainkan juga mengajarkan tentang moral, sikap, etika dan bahkan agama dengan segala pengertiannya yang menyeluruh. Guru dalam konotasi orang yang harus digugu (diikuti) dan ditiru menjadikan sosok manusia yang satu ini harus berhati-hati dalam segala sikap dan tindakan.
Belum lagi dituntut memiliki wawasan dan kreativitas agar sanggup menghadapi muridnya dengan beragam karakter. Guru juga harus paham ilmu jiwa anak (psikologi) dus materi pengajaran formal. Jika tidak, bersiap-siaplah memiliki murid yang minim penguasaan ilmu pengetahuan. Atau bisa jadi murid ternyata lebih pintar dari gurunya karena memperoleh informasi pengetahuan bukan hanya di bangku sekolah.
Wajar apabila para guru wajib ikut tes kompetensi guna meningkatkan kemampuannya dalam hal penguasaan materi pelajaran yang hendak disampaikan kepada muridnya. Jika mau jujur, tuntutan profesi sebagai guru sangat tinggi tetapi berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan. Terlebih guru yang berada di daerah terisolir atau pedalaman yang serba minim sarana dan prasarana. Untuk menjangkau ke sekolah setiap hari saja memerlukan waktu berjam-jam karena terhambat akses jalan.
Tak mengherankan jika mendapati seorang guru yang bekerja sambilan di luar jam sekolah. Ada pula yang memilih meninggalkan pekerjaannya sebagai guru karena pekerjaan lain cukup menjanjikan. Hanya guru yang ikhlas mengabdi dan mencintai profesi saja dapat bertahan andai perhatian pemerintah terhadap guru masih tetap seperti sekarang ini.
Sekelumit gambaran tersebut hanya sebagian kecil saja dari kondisi guru di Kalbar. Belum lagi soal beban kerja guru yang sering berlipat ganda karena harus menangani beberapa kelas dalam setiap harinya. Di Sambas, Sanggau, Ketapang dan daerah perbatasan masih ditemukan pemandangan betapa sibuknya guru menangani proses belajar-mengajar.
Lontaran Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Persada Khatulistiwa Sintang Prof Dr Hamid Darmadi MPd.Sc yang menyatakan Kalbar kekurangan guru memang cukup mencengangkan. Jumlah tenaga guru di Kalbar belum memadai. Kalbar masih memerlukan 8.023 guru kelas SD, 2.429 guru olahraga SD, 318 guru PKN SMP, 569 guru bahasa Indonesia SMP, 522 guru matematika SMP, 502 guru biologi, 368 guru sejarah, 421 guru geografi, 311 guru ekonomi koperasi SMP, 430 guru Penjaskes SMP, 365 guru bahasa Inggris SMP, dan 466 guru fisika SMP.
Sajian data itu tentu bukan pepesan kosong belaka karena beberapa kecenderungan lulusan universitas atau perguruan tinggi sedikit yang berminat menjadi guru. Penyebab lain, untuk menjadi guru tidaklah sembarangan. Walaupun sudah menyandang predikat sarjana juga harus mengantongi akta IV sebagai pengakuan formal tanda memperoleh kewenangan untuk mengajar.
Data kekurangan guru di Kalbar itu bisa jadi profesi guru mulai tidak populer dan tak diminati. Sedangkan guru-guru yang telah mengabdi puluhan tahun sudah memasuki masa pensiun, sementara tidak ada penerus dari generasi dibawahnya. Pertanyaannya, kemana lulusan universitas dan perguruan tinggi di Kalbar. Padahal kalau dihitung-hitung dalam setiap enam bulan sekali mengeluarkan ratusan sarjana. Kondisi ini tentu tak bisa dibiarkan berlarut-larut dan perlu segera dicarikan jalan keluarnya demi kelangsungan pendidikan di Kalbar. Seiring perkembangan informasi dan teknologi di segala bidang, cikal bakal pendidik mutlak disiapkan institusi pendidikan tinggi.
Jangan hanya bisa menuntut pendidik agar meningkatkan kemampuan atau seabrek tuntutan pendidikan formal—karena guru harus sarjana—tetapi juga dipertimbangkan, apa yang telah dibuat pemerintah untuk memberikan stimulus bagi para guru di Kalbar. Sudahkan APBN atau APBD menganggarkan minimal 20 persen untuk pendidikan seperti amanah perundangan. Kesannya perlakuan terhadap guru hanya punishment saja tanpa ada reward.
Alih-alih mewujudkan kesejahteraan memadai atau memeberikan layanan kesehatan, misalnya membuatkan rumah sakit guru seperti halnya ada rumah sakit tentara dan rumah sakit polisi. Semoga ragam persoalan guru dan kurangnya jumlah guru di Kalbar mendapat perhatian, jika tidak akan ada kemerosotan SDM sebab indek pembangunan manusia (IPM) dapat dipastikan akan menurun.***

2006-11-29T09:41:00.000-08:00

Tugas Berat Kapolda

Hal lumrah dan sudah biasa ketika menyaksikan sebuah prosesi serahterima jabatan (Sertijab) setiap instansi atau lembaga manapun. Mapolda Kalbar baru saja menggelar prosesi tersebut yang berlangsung penuh suka cita. Dengan Sertijab itu tentu saja ada penyegaran jabatan pada posisi kepala kepolisian daerah (Kapolda) dan promosi jabatan baru bagi Kapolda lama yang meninggalkan Kalbar.
Irjen Polisi Drs H Nanan Soekarna kini telah good bye dan jabat erat bersama Brigjen Pol Drs Zainal Abidin Ishak MSi pun telah berlalu. Nanan untuk (sementara waktu) ini meninggalkan kesan mendalam di hati warga Kalbar karena beberapa prestasinya yang patut mendapat apresiasi. Pin anti KKN yang dicanangkan dan senantiasa melekat di dada kanan setiap anggota polisi Kalbar malah tak sempat dievaluasi terlebih dahulu, tetapi Nanan keburu pergi.
Gencarnya program Nanan untuk memberantas aksi kejahatan hutan berupa illegal logging (IL) juga menyisakan pekerjaan rumah (PR) bagi Kapolda yang baru karena Nanan, lagi-lagi keburu pergi. Salahsatu PR itu adalah soal barang bukti (BB) alat berat dan tunggakan kasus yang belum sempat diserahkan ke pengadilan. Momentum pergantian Kapolda kemudian bersamaan dengan munculnya masalah baru berupa berpindahnya 5 alat berat jenis Catepilla D7, lelang 17 alat berat (12 BB diantaranya) menohok Kapolda melalui rencana gugatan dari kuasa hukum dari Dirut Ling Kock Seong Enterprise SDN BHD Malaysia.
Gebrakan pertama Zainal memunculkan gregetnya dengan tekad hendak membersihkan internal personil di Mapolda Kalbar. Tak lain dipicu oleh BB alat berat yang memang cukup ‘berat’ hingga dapat melibas anggota dibawahnya. Propam Polda sibuk memeriksa kemungkinan keterlibatan sejumlah perwira tetapi proses pemeriksaan internal itu sangat sulit terendus pihak luar, mungkin hanya soal etika saja jika harus buka-bukaan.
Gebrakan tersebut kini masih ditunggu publik yang sudah mencium gelagat tak baik soal alat berat. Ragam pertanyaan masih belum terjawab, mengapa lima BB dapat berpindah walaupun akhirnya kembali ke tempat asal yakni di Mapolda, itu setelah perintah Kapolda. Mengapa BB begitu cepat dilelang sementara perkaranya belum inkraht. Bagaimana pola hubungan kemitraan yang telah dilakukan selama ini oleh Polda dengan institusi pengadilan dan kejaksaan. Serta segudang pertanyaan lain tentang langkah apa yang akan ditempuh dalam menghadapi gugatan.
Yang jelas penindakan oknum-oknum dalam kasus lima BB alat berat belum terlihat hasilnya. Sedangkan pemilik 12 BB alat berattelah memasukkan gugatan terhadap Polda Kalbar ke Pengadilan Negeri Pontianak. Kita memang harus sepakat kejahatan dalam berbagai bentuk harus dimusnahkan termasuk pembalakan liar yang membuat gundul hutan Kalbar. Namun semuanya ada proses seperti halnya si advokat yang berusaha membela kliennya.
Paling tidak, masuknya upaya pembelaan pengacara semakin memunculkan titik terang dalam penegakkan hukum. Tinggal tunggu saja apakah Kapolda bisa mementahkan gugatan tersebut. Menurut pihak pemilik 12 alat berat, disewa secara legal oleh PT BKM melalui Dirutnya, HM yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan masih menjalani pemeriksaan di Polres Melawi.
Alat berat tersebut sudah jelas kiriman dari Malaysia, yang berarti juga IL kerap dikaitkan dengan kejahatan lintas negara. Urusannya akan menjadi repot sebab telah banyak tersangka IL yang—nyata-nyata menjadi cukong kayu dan beroperasi di Kalbar—adalah warga Malaysia. Telah menjadi rahasia umum kalau kegiatan IL di Kalbar marak tetapi sedikit sekali cukong yang ditangkap. Masih belum lekang dari ingatan, sosok Aseng yang warga Malaysia sudah bertahun-tahun masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Petugas kita tak berdaya ketika si tersangka masuk ke Malaysia. Sangat minim sekali jalinan kerjasama dengan Malaysia dalam hal pemberantasan IL meski terdapat forum resmi seperti Sosek Malindo, Patroli Perbatasan, Latihan Gabungan dan sederet kegiatan lainnya.
Ringkasnya, Kapolda baru benar-benar dihadapkan pada PR yang cukup serius. Namun Kapolda tidaklah sendirian sebab asalkan ada kemauan menegakkan hukum pasti selalu ada jalan. Jajaran di bawah Kapolda memang tak semestinya berdiam diri, namun persoalannya Kapolda masih harus menyelesaikan ‘pembersihan’ di tingkat internalnya sendiri.***

2006-11-29T09:39:00.000-08:00

Kayong Utara dan Otonomi

Hanya tinggal menghitung hari saja, Kayong Utara resmi berpisah dari Kabupaten Ketapang dan menjadi kabupaten baru. Secercah harapan untuk membuat lebih maju daerah tersebut telah di depan mata. Hasil perjuangan tim pemekaran dan seluruh warganya tidaklah sia-sia. Terbentuknya Kabupaten baru itu buah dari otonomi daerah. Harapan utama dapat mempercepat pertumbuhan dan kemandirian sebuah daerah dengan sasaran akhir masyarakatnya menjadi tersejahterakan.
Otonomi daerah memang harus didudukkan pada hakikat yang sesungguhnya dan bukan sekedar untuk membuktikan hapusnya sistem sentralistis pemerintahan. Pada era ini di Kalbar terdapat satu pemerintahan kota yang terbentuk yakni Pemkot Singkawang, disusul Kabupaten Bengkayang, Melawi dan Sekadau. Dengan tambahan satu lagi kabupaten baru terbentuk maka Kalbar resmi memiliki 15 kabupaten/kota. Entah berapa kabupaten atau kota lagi yang akan terbentuk, setakat ini juga telah diwacanakan Kabupaten Kubu Raya dan Sambas Utara.
Namun yang pasti peluang pemekaran masih terbuka lebar—bukan kabupaten/kota saja melainkan provinsi baru pecahan dari Kalbar—sepanjang memenuhi persyaratan terutama soal kemampuan sebuah daerah agar dapat hidup mandiri. Jadi tidak hanya mengharapkan dana alokasi umum saja karena kurang mampu mengumpulkan pendapatan daerah yang ujung-ujungnya masih saja bergantung pada pusat.
Semakin banyak kabupaten/kota yang dimekarkan maka semakin besar pula membentuk provinsi baru. Cukup masuk akal jika ada juga wacana provinsi Kapuas Melawi Raya atau Kalbar Utara. Pemekaran sering disebut-sebut sarat kepentingan elit politik. Itu salahsatu alasan pusat sehingga hati-hati menggolkan pengajuan pemkeran wilayah. Direktur Eksekutif Pusbangda Indonesia DR Mansyur Achmad saat berkunjung ke Pontianak lebih gamblang menyebut pemekaran membebani pusat dan menyedot uang negara.
Lontaran pusat (mungkin) tak perlu dihiraukan sebab kerelaan melepaskan daerah dengan otonominya masih setengah hati. Tinggal keteguhan daerah memantapkan semangat pada kerangka kesejahteraan masyarakat.
Semangat tersebut hendaknya mewarnai Kayong Utara yang segera berbenah mempersiapkan penunjukan pejabat sementara (Pj), menyusun struktur organisasi perangkat daerah. Demikian halnya harus ada DPRD Kayong Utara sebagai representasi dari rakyat di lima kecamatan. Anggota legislatifnya tentu saja dari DPRD Ketapang Dapil III ditambah nomor urut caleg pada pemilu lalu untuk mencukupkan jumlahnya. Langkah awal tersebut sangat menentukan agar Kayong Utara dapat mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya.***

2006-11-24T08:57:00.000-08:00

Kutu Loncat yang Sakit Hati

Oleh: R. Rido Ibnu Syahrie

Cukup mengasyikan mengamati sepak terjang para politisi saat bermain-main dengan manuver politiknya masing-masing. Suguhan menarik baru saja tersaji dari salahseorang fungsionaris parpol yang berpindah haluan. Buntutnya mengharuskan dua parpol di Kalbar yakni Partai Golkar (PG) dan Partai Demokrat (PD) mengambil sikap.
Rekrutmen maupun pengkaderan sebuah parpol tak terlepas dari tujuan utama untuk membesarkan dan mempertahankan kelangsungan partai. Target memperoleh suara dalam Pemilu atau mengantarkan pasangan calon pada Pilkada hanyalah sasaran antara saja, sebab terkadang ada tujuan lain dibalik itu semua.
Pada pelantikan pengurus DPD PD Kalbar, menyisakan seteru yang dipicu munculnya nama Drs H Ria Nursan SH sebagai pengurus harian dengan jabatan Wakil Bendahara I PD Kalbar. Padahal yang bersangkutan masih resmi menempati posisi Wakil Ketua I DPD PG Kabupaten Pontianak.
Paling kebakaran jenggot dalam hal ini dari kubu PG yang langsung menuding PD tak memiliki etika politik karena asal comot untuk memenuhi susunan kepengurusan. Melalui ketua DPD PG Kabupaten Pontianak juga keluar klaim soal banyaknya kader PG diambil oleh partai baru. Disini jelas terjadi arogansi PG terhadap PD yang memang terbilang parpol baru tetapi berhasil mengantarkan orang terbaiknya menjadi RI-1.
Bagi siapapun, PG memang sudah dianggap partai gaek dan tak bisa dipisahkan dari historis Golkar –parpol peninggalan jaman tempo dulu— yang kemudian ber-paradigma baru. Pohon beringinnya telah mengurat akar dan sangat sulit tercerabut, sangat wajar jika masuk sebagai partai dominan meskipun tak lagi menjadi kekuatan tunggal. Tetapi jangan salah, PD juga parpol yang mulai memiliki tempat di hati masyarakat dan konstituennya. Usia partai boleh muda tetapi sepak terjang politik sangat diperhitungkan lawan-lawan politik lainnya.
Keunggulan kedua parpol tersebut secara umum menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat hingga harus menentukan pilihan apakah masuk ke PG atau PD. Demikian halnya bagi simpatisan, kader maupun pengurusnya mulai dari tingkat pusat, wilayah, daerah hingga ke ranting-ranting di kecamatan dan desa boleh jadi berpindah selera.
Pada peristiwa kepindahan H Ria Nursan ke PD mungkin saja dipengaruhi oleh selera tersebut. Mungkin pula yang bersangkutan menganggap parpol yang lama tidak lagi kondusif karena tidak terakomodir kepentingannya untuk berkarir di jalur politik. Anggapan banyak orang, pasti akan mencap Nursan sebagai ‘kutu loncat’ yang sakit hati.
Tak selamanya kutu loncat itu berkonotasi negatif karena siapa tahu yang bersangkutan sudah gerah atau bahkan tak klop lagi dengan aturan main di parpol yang hendak ditinggalkannya. Indikatornya sederhana saja, apakah Nursan cukup akur dengan unsur pimpinan PG Kabupaten Pontianak?
Yang jelas, Nursan kini tengah diperebutkan dua parpol dengan kans besar meskipun sementara ini belum ada kejelasan sikap dari PG untuk merelakan kepindahan Nursan. Dari DPD PD Kalbar menanggapi hal ini cukup diplomatis dan tak kehabisan akal. Ketua DPD PD Henri Usman memastikan nama yang bersangkutan telah dikirim ke DPP yang berarti status kepengurusannya legal. Itu sesuai aturan dan mekanisme partai demokrat.
Biasanya masing-masing pucuk pimpinan parpol di tingkat provinsi menggencarkan lobi dengan umpan posisi dalam struktur pengurus. Jangan heran jika pada awalnya hanya masalah satu orang pengurus, justeru akan merembet pada pertarungan nama baik parpol sebab parpol juga perlu menjaga imej. Tak terjaganya imej parpol, sedikit banyak akan berpengaruh pada aspek pencitraan dan kelangsungan parpol di masa mendatang.***

2006-11-24T08:52:00.000-08:00

Etika Organisasi di MABT

Oleh: R. Rido Ibnu Syahrie

Peran serta organisasi adat dan budaya di Kalbar dirasakan cukup besar pengaruhnya bagi denyut nadi kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks pluralisme, tercatat organisasi yang berbasiskan etnis seperti MABM, MAD, IKAMRA, S4, KKSS dan lainnya. Semuanya tetap seiring sejalan sebab tujuan utama pembentukan organisasi tersebut pada dasarnya lebih untuk menciptakan iklim kondusif dengan membangun komunikasi internal dan lintas etnis.
Namun lazimnya sebuah organisasi, friksi di kalangan internal pengurusnya merupakan hal wajar untuk mencerminkan tumbuhnya dinamika organisasi. Seperti pada polemik Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) pasca pengunduran diri ketua umumnya telah cukup menyita perhatian berbagai kalangan. MABT yang awal tumbuhnya dari hasil komunikasi internal etnis dan lintas etnis, pada hakikatnya menjadi bagian masyarakat Kalbar.
Sangat disayangkan jika hanya karena tak mampu menyelesaikan masalah internal pengurusnya berimbas pada berakhirnya komunikasi Tionghoa dengan etnis lainnya. Andai MABT bubar tentu saja ada mata rantai komunikasi etnis yang terputus sebab organisasi yang resmi berdiri 1 Agustus 2005 ini sudah dianggap representasi dari masyarakat Tionghoa. Beragam tanggapan di kalangan masyarakat Tionghoa menunjukan betapa MABT memang merupakan bagian dari urat nadi dinamika kehidupan masyarakat Tionghoa.
Meskipun baru seumur jagung namun diharapkan dapat berfungsi sebagai wadah resmi yang menjadi penghubung pada organisasi adat dan budaya lainnya. Kini persoalannya hanya terletak pada SDM yang dapat dipercaya membawa organisasi tersebut untuk berinteraksi dan menunjukan kiprahnya. Tak salah jika MABT juga membuka pintu selebar lebarnya kepada masyarakat Tionghoa yang ada untuk berpartisipasi, toh sebenarnya SDM yang ada di masyarakat Tionghoa banyak memiliki kemampuan dari segi finansial maupun dari segi pemikiran strategis dan sumbangan intelektual lainnya.
Ketika di tingkat pengurus belum ada gejolak, tampaknya tenang-tenang saja hingga terbentuk delapan dewan pengurus daerah di Kabupaten dan kota se Kalbar. Babak baru telah datang, ketua umum telah mengundurkan diri yang berarti ada tantangan bagi para pengurus yang ingin berbuat untuk MABT. Bursa ketua umumpun sudah mengemuka, masing-masing menginginkan figur ketua umum yang kredibel. Ada pula pertentangan soal figur dari kalangan tua atau muda, tetapi itu lagi-lagi sebuah dinamika.
Yang pasti, untuk berbuat tentu saja tidak harus menunggu sampai ketua umum mundur baru kemudian tampil. Satu hal yang patut dicatat dari polemik ini adalah etika organisasi etika organisasi. Demi menjaga kemurniannya, MABT telah mewanti-wanti untuk tak masuk dalam ranah politik. Meskipun bukan sesuatu yang diharamkan namun demi menjaga netralitas dan kepercayaan masyarakat Tionghoa, maka segala sesuatu berbau politik praktis untuk sementara diseampingkan.
Kasarnya, masyarakat Tionghoa tidak mungkin mau ada pengurus yang memanfaatkan aji mumpung untuk kepentingannya sendiri. Apa jadinya apabila pengurus membawa MABT untuk menaikkan namanya sendiri, seperti pada perhelatan Pilkada dan ikut parpol berkampanye. Kalau itu yang terjadi maka organisasi ini milik seseorang atau parpol tertentu.
Kini pilihan ada di tangan pengurus dan masyarakat Tionghoa sendiri untuk memilih figur bersih, kredibel dan berwawasan. Sedangkan agenda mendesak bagi pengurus yang tersisa adalah memfasilitasi untuk menggelar musyawarah memilih ketua umum agar MABT tidak gamang dan tak tentu arah. ***

notes: terimakasih kepada kanda Andreas Acui Simanjaya yang mengilhami penulisan tajuk tentang MABT ini

2006-11-24T08:48:00.000-08:00

Melawan Sindikat Trafficking

Oleh: R. Rido Ibnu Syahrie

Sebuah keprihatinan cukup mendalam saat menyaksikan kisah tragis perempuan Kalbar yang pulang ke tanah air setelah ‘babak belur’ dieksploitasi di negeri jiran. Tak sedikit juga kisah lain menimpa perempuan bahkan masih anak-anak yang terpaksa kehilangan haknya setelah menjadi korban tindak pidana perdagangan perempuan (trafficking).
Rajutan kesedihan semakin bertambah ketika menyaksikan puluhan anak-anak remaja atau ABG yang berhasil dikembalikan ke kampung halamannya karena pengiriman mereka ke luar negeri berhasil digagalkan aparat. Tak terbayangkan jika calon korban itu lolos dari pantauan, dapat dipastikan akan menjadi korban trafficking. Nasib buruk tentu telah banyak menimpa para korban yang terlanjur dieksploitasi dan tak mempunyai pilihan lagi kecuali harus bekerja sebagai pekerja seks komersial.
Saking tak tahannya, beberapa korban ada yang memilih untuk melarikan diri karena tak tahan disiksa majikan atau lelah dengan keadaan karena harus bekerja di sebuah pub dan melayani pekerjaan yang tak sepantasnya. Masih banyak lagi kisah kepedihan para korban trafficking dari warga Kalbar yang terampas haknya untuk hidup dan bekerja layak.
Kalbar sekarang ini dihadapkan pada permasalahan krusial yang kompleks akibat kasus perdagangan perempuan dan anak. Sejumlah korban dikirim ke luar pulau bahkan ke Malaysia dan negara lain dengan diming-imingi pekerjaan di sebuah perusahaan padahal kenyataannya tidak. Modus kejahatan yang menyertai trafficking lebih didominasi bujuk rayu soal pekerjaan karena memang lapangan pekerjaan di daerah sendiri sangat sulit.
Minimnya pengetahuan korban dan pengawasan dari pemerintah, menyebabkan trafficking cenderung semakin meningkat yang diperparah dengan keluwesan praktik jaringan atau sindikat trafficking. Kalbar tak boleh berbangga diri soal itu sebab saat ini masuk dalam 4 provinsi dengan kasus trafficking terbesar berdasarkan catatan Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Keempat daerah tersebut secara runut adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Kalbar dan Nusa Tenggara Barat.
Letak geografis Kalbar sebagai salahsatu wilayah perbatasan juga mempengaruhi trend kejahatan yang satu ini. Sedikitnya, terdapat tujuh titik rawan praktik perdagangan perempuan ke luar negeri khususnya ke kawasan jiran Malaysia melalui lintas batas Entikong-Tebedu. Sindikat perdagangan ini di kedua wilayah, Indonesia-Malaysia yang dijadikan wanita penghibur (Equator, 24/11). Tujuh titik rawan trafficking di Kalbar itu ada di Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Kapuas Hulu, Kota Pontianak, Kota Singkawang, dan Kabupaten Sintang. Badan Pemuda Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan (Bapora PP) Kalbar mencatat sepanjang kurun waktu tahun 2006terdapat 210 kasus trafficking. Pada tahun sebelumnya 439 kasus perdagangan perempuan.
Dari data itu cukup mengerikan sehingga mengharuskan peran serta berbagai elemen untuk menyatakan perang melawan sindikat trafficking. Tak salah jika dikampanyaken seperti halnya kampanye HIV/AIDS sebab keduanya sama-sama seperti fenomena gunung es. Artinya jika dibiarkan maka akan semakin membesar.
Pencegahan dari sisi pemerintah kesannya belum terintegrasi antara instansi yang satu dengan lainnya. Seperti pemalsuan identitas dan umur di tingkat aparat desa/kelurahan hingga kecamatan agar korban dapat bekerja ke luar negeri. Akibatnya Imigrasi pun tak memperketat pengawasan sehingga meloloskan anak-anak dibawah dapat memperoleh paspor. Belum lagi tindakan dari ‘makelar’ dan pengerah tenaga kerja ilegal yang tak bertanggungjawab mengirimkan para perempuan dan anak yang seolah-olah akan bekerja di sektor industri, rumahtangga dan perkebunan. Padahal kenyataannya terbalik.
Sejumlah peraturan perundangan telah tersedia mulai dari Pergub, Keppres Rencana Aksi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak telah tersedia. Menyusul Raperda trafficking yang tengah digodok di DPRD Kalbar, syukur-syukur RUU trafficking juga lolos dibahas di tingkat pusat. Pusat-pusat informasi bentukan Pemprov juga telah ada, demikian halnya kalngan NGO yang konsen menangani trafficking, tak ketinggalan peran kepolisian.
Namun semua itu belum cukup tanpa tekad bersama semua lini yang diwujudkan dalam aksi nyata dan bukan hanya sekedar program atau jargon semata. Misalnya saja, mengapa Pemprov masih sungkan untuk membuat rumah singgah atau rehabilitasi bagi para korban trafficking sebab bukan panti rehabilitasi narkoba saja yang perlu. Bukankah bisa dianggarkan dalam APBD demi kelangsungan SDM Kalbar agar tidak terus merosot akibat pembangunan yang terdistorsi? Mudah-mudahan Kalbar mendapat penghargaan, bukan hanya bidang ketahanan pangan saja tetapi juga dalam bidang penanganan trafficking.***

2006-11-24T08:46:00.000-08:00

Tiga Penghargaan Gubernur

Oleh: R. Rido Ibnu Syahrie

Tak terasa, Kalbar sudah empat tahun dipimpin pasangan H Usman Jafar-LH Kadir sebagai Gubernur dan Wagub. Hiruk pikuk Pilgub sudah semakin santer dibicarakan namun sedikit sekali yang berbicara untuk keluar dari kemiskinan, pemiskinan dan masalah sosial lainnya di Kalbar.
Kalbar di tingkat nasional baru-baru ini namanya kembali harum lantaran pada tahun ini gubernur mendapat penghargaan dari pemerintah RI atas keberhasilan Kalbar dalam menggerakkan pembangunan ketahanan pangan. Penghargaan lain tahun sebelumnya yakni keberhasilan di bidang pemberantasan buta aksara dan pemberdayaan perempuan.
Ucapan selamatpun mengalir meskipun belum tentu mengundang decak kagum warga Kalbar. Bagi gubernur sendiri mungkin penghargaan tersebut menjadi simbol kebanggaan yang tak ternilai harganya sebab jerih payah selama ini sudah terasa hasilnya.
Namun bagi kalangan yang realistis, tidak lantas bisa begitu saja menerima karena penghargaan itu harus dilihat juga dengan kondisi nyata pada masyarakat Kalbar. Apalah artinya sebuah penghargaan jika tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan di Kalbar dan ‘hanya di atas kertas’ saja. Rasanya tidak bijak jika tolok ukur keberhasilan hanya dilihat dari angka-angka saja yang (bisa saja) dibuat sedemikian rupa, namun mudah-mudahan hal itu tidak demikian.
Tidak bijak pula jika ada yang menjustifikasi pembangunan di Kalbar jalan di tempat bahkan mundur karena harus didukung juga dengan alasan-alasan jelas. Klaim terhadap keberhasilan maupun kegagalan pembangunan di Kalbar saat ini sudah sering dijadikan senjata, apalagi mendekati Pilgub sehingga dijadikan isu dan komoditas. Soal ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan pemberantasan buta aksara, betulkah Kalbar sudah layak dan dinilai berhasil dan berdampak pada pembangunan.
Jika dianggap betul maka Kalbar mengalami kemajuan lumayan dalam tiga hal tersebut. Namun kalau ternyata pembangunan di Kalbar terdistorsi maka masalah sosial akan kian serius seperti kemiskinan, tindak kekerasan, kerawanan sosial ekonomi, ketidakadilan terhadap perempuan dan meningkatnya pengangguran.
Seraya berharap semoga kemiskinan di Kalbar menurun, miskin dalam konteks kemiskinan struktural (peluang miskin karena sistem negara yang memunculkan disparitas si kaya dan miskin), kutural (karena budaya masyarakatnya yang malas) dan natural (karena kondisi alam dan lingkungan). Dengan demikian, kemiskinan di Kalbar yang mencapai 300 ribu jiwa dari total sekitar 4 juta jiwa penduduk Kalbar dapat teratasi. Salahsatunya melalui ketahanan pangan yang mantap, pengangguran makin sedikit dan warga Kalbar tak lagi buta huruf sehingga tak gampang menjadi objek pemiskinan. Potret kemiskinan yang dapat ditemui sehari-hari juga semoga terkikis seperti membeludaknya peminta-minta di perempatan lampu merah, anak jalanan yang tak terurus hingga warga di daerah terisolir yang sulit terjangkau pembangunan.
Kedatangan Mensos RI Bachtiar Chamsyah ke Kalbar, beberapa waktu lalu juga membicarakan peningkatan kesejahteraan sosial terkait pula dengan RUU Kemiskian dan RUU Sistem Kesejahteraan Sosial yang sekarang tengah digodok pusat. Mensos pada intinya mengharapkan agar kebutuhan dasar warga miskin terpenuhi.
Bagaimanapun langkah jitu harus segera ditempun Pemprov Kalbat untuk memperhatikan warga miskin termasuk didalamnya fakir miskin dan anak terlantar.Amanah UUD 45 mengharuskan langkah-langkah perlindungan sosial sebagai perwujudan kewajiban pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak dasar warganya tidak mampu, miskin atau marginal.
Soal pemberdayaan perempuan, di Kalbar masih trend kekerasan terhadap perempuan dan woman trafficking yang salahsatunya juga dipicu karena sulitnya mendapat lapangan kerja. Badan Pemuda Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan (Bapora PP)mencatat pada tahun 2006 terdapat 27 kasus kekerasan dalam rumah tangga, trafficking 210 kasus dan pelecehan seksual 18 kasus. Dibandingkan tahun sebelumnya data ini masih rendah. Tahun 2005 kekerasan dalam rumah tangga 36 kasus, perdagangan perempuan 439 dan pelecehan seksual ada 69 kasus. Jadi sangat pantas apabila gubernur mendapat penghargaan dalam bidang pemberdayaan perempuan. Semoga tiga buah penghargaan tersebut tak membuat kebanggan semu namun menjadi pemacu semangat memajukan Kalbar.***

2006-11-20T10:03:00.000-08:00

Demokrasi=Suara Terbanyak

Pemilihan rektor (Pilrek) Universitas Tanjungpura telah melewati pemungutan suara di tingkat dosen. Hasilnya terpilih tiga besar calon rektor yakni Chairil Effendi (259 suara), Maswardi M Amin (119 suara) dan Alamsyah (114 suara). Babak selanjutnya, tiga nama tersebut dibahas dalam rapat senat Untan.
Banyak kalangan menilai proses Pilrek tersebut telah berjalan demokratis dengan tolok ukur besarnya jumlah partisipasi pemilih karena hanya sedikit saja dosen yang tidak menyalurkan hak pilihnya. Kenyataan ini tentu saja menguatkan legitimasi kampus sebagai kawah candradimuka pendidikan— yang didalamnya juga sarat dengan muatan demokrasi tentang bagaimana menghormati perbedaan pendapat, disiplin ilmu hingga keunggulan SDM masing-masing dan lain-lain.
Pilrek paling tidak mereview demokrasi dalam tataran teoritis ke dalam ranah praktis sehingga bisa diketahui, apakah lembaga pendidikan berikut orang-orangnya didalam mampu memaknai hakikat ‘benda’ yang bernama demokrasi itu. Di tingkat dosen sudah tidak ada masalah, tetapi di tingkat senat (mungkin) sedikit masalah dimana terdapat 47 anggota Senat Untan yang akan memberikan pertimbangan terhadap 3 besar calon rektor tersebut sebelum dikirim ke presiden.
Kegalauan sementara ini tertuju pada sikap apa yang keluar dari rapat senat itu. Bagaimana jadinya jika suara senat ternyata tidak berbanding lurus dengan hasil pemungutan suara. Betulkah premis demokrasi sama dengan suara terbanyak, sebab vox populi vox dei bisa dipersepsikan: suara dosen sama dengan suara Tuhan.***

2006-11-20T09:55:00.000-08:00

Ketika Api Dipersalahkan

Oleh: R. Rido Ibnu Syahrie

Kebakaran ruang ICU/ICCU RSUD dr Soedarso, Senin (13/11) dini hari menambah deret panjang potret suram pelayanan kesehatan di Kalbar. Kebakaran tersebut merupakan kali kedua dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini dan cukup melumpuhkan layanan medik. Banyak pasien yang seharusnya mendapat kenyamanan saat dirawat, terpaksa harus kaget dan panik. Mereka berhamburan keluar dan dievakuasi ke tempat aman. Beberapa pasien bahkan kabur dan tak kembali karena trauma.
Seperti lazimnya peristiwa kebakaran, siapapun akan mengatakan itu sebagai insiden atau musibah amukan api. Korsleting atau hubungan arus pendek sudah menjadi hal lumrah penyebab kebakaran. Namun masalahnya bukan hanya sekedar itu, terlebih yang terbakar adalah instalasi penting bidang medik dengan fungsi utamanya memberikan pelayanan. Bagaimana sesungguhnya piranti pengamanan terhadap api di RSUD dr Soedarso? Apakah pihak pengelola rumah sakit sudah memiliki prosedur tetap (protap) atau sistem pencegahan dini?
Perasaan miris akan terus menggelayut saat pasien yang sudah terbebani dengan penyakit ternyata harus mendapat beban tambahan akibat insiden tersebut. Bagi pasien penyakit jantung mungkin akan memperparah denyut jantungnya gara-gara ketakutan melihat api membakar bangunan dan perabotan dalam ruangan rumah sakit. Bahkan ruangan yang seharusnya memberikan layanan gawat darurat ternyata benar-benar dalam serba darurat.
Kondisi darurat tersebut akan bertambah super darurat lagi apabila pihak manajemn rumah sakit mengabaikan tiga faktor penting yang dapat menciptakan iklim buruk pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Pertama; kurang seriusnya pemerintah dalam memperbaiki pelayanan. Indikator utamanya, anggaran yang disediakan untuk sektor kesehatan minim. Rata-rata pertahun anggaran yang disediakan pemerintah untuk sektor kesehatan hanya 2,2 % dari Produk Domestik Bruto (PDB), sementara anjuran yang dikeluarkan oleh badan kesehatan dunia (WHO) minimal anggaran untuk sektor kesehatan adalah 5% dari PDB. Sudahkan Pemprov Kalbar patuh pada prinsip dasar anggaran kesehatan tersebut?
Kedua; mahalnya ongkos pelayanan kesehatan yang dibayar masyarakat tetapi tidak diimbangi kualitas institusi kesehatan dan pegawai institusi itu. Hasil kajian Kontak Rakyat Borneo, RSUD dr Soedarso sebagai satu-satunya RSUD dibawah Pemprov Kalbar, pada tahun 2003-2004 saja, tercatat kurang lebih Rp 12,9 milyar dari pendapatan RSUD Soedarso merupakan retribusi langsung yang dipungut dari masyarakat. Sementara alokasi anggaran yang langsung dinikmati masyarakat ditahun 2003-2004 sebesar Rp 7,7 milyar atau 59% dari retribusi yang disetor masyarakat ke RSUD Soedarso.
Ketiga; terpaan kasus korupsi yang dampaknya sangat besar dan memerlukan pemulihan cukup lama. Terungkapnya hasil audit BPK dan BPKP atas beberapa proyek yang dikelola RSUD Soedarso sepanjang tahun 2001-2004 menguatkan dugaan bahwa korupsi pengelolaan pelayanan kesehatan di Kalbar bukan omongan belaka. Terdapat 2 titik rawan yakni pada proyek-proyek kesehatan, seperti PPD PSE, PKPS BBM, JPS BK, Yankes, JKPM, PPPM. Bahkan Asia Development Bank (ADB) yang kerap memberi utangan untuk sektor kesehatan mengakui dana mereka dikorupsi hingga mencapai 40 persen.
Bagaimanapun lahapan si jago merah terhadap bangunan dan peralatan rumah sakit itu tetap saja berimbas pada sejumlah dana yang harus dirogoh. Perhitungan sementara pihak manajemen RSUD dr Soedarso menyebut kerugian berkisar Rp 600 juta rupiah. Lagi-lagi pihak rumah sakit merengek agar pemerintah memberikan bantuan dari alokasi dana khusus dengan dalih menyangkut kepentingan umum. Mudah-mudahan saja jika kelak disetujui kucuran tersebut bukan lantas seenaknya memberikan celah bagi api menggasak rumah sakit untuk kesekian kalinya. Harapan lainnya, pengelolaan keuangan itu tidak berorientasi pada proyek yang selalu menyalahkan api, padahal ‘kebocoran’ bisa dipangkas habis. Demikian halnya api, juga bisa diantisipasi agar dana rakyat tak dimakan ‘api’.***

2006-11-20T09:41:00.000-08:00

Kisruh Barang Bukti IL

*Oleh: R. Rido Ibnu Syahrie

Andai semua aparat penegak hukum mampu menjalankan tugas dan fungsinya pada koridor semestinya, penyelesaian perkara tentu saja tidak akan rumit. Kerumitan biasanya sengaja diciptakan dengan memanfaatkan celah-celah hukum guna kepentingan pribadi atau segelintir kelompok saja.
Pada kasus berpindahnya barang bukti (BB) Illegal Logging (IL) berupa 5 alat berat jenis Caterpillar D7 cukup membuat rumit masalah. Padahal yang harus menjadi prioritas utama kasus itu adalah proses terhadap tersangka sebab BB hanyalah memperkuat sebuah tindak kejahatan. Yang terjadi sekarang justeru mengotak-atik BB dengan dalih lelang, perbaikan dan penitipan.
Bagaimanapun BB alat berat itu memang bernilai ekonomis tinggi sehingga sangat wajar jika ada orang yang tergiur untuk mendapatkannya. Hanya saja prosedur dan piranti hukum telah mengatur semuanya tanpa harus mentradisikan ‘rebutan barang bukti’. Kita tentu sepakat BB tersebut diperbaiki kemudian dilelang yang hasil lelangnya masuk ke kas negara. 5 alat berat tersebut sebetulnya belum seberapa nilainya jika dibandingkan dengan akibat kerusakan global dari tindak kejahatan kehutanan. Kalau penanganannya asal-asalan dan penuh rekayasa maka efek jera kepada pelaku tidak akan tercapai dus pengembalian kerugian lingkungan dan negara.
Mengapa aparat harus terkonsentrasi penuh pada BB? Alasan apa yang menguatkan beringsutnya alat berat dari Mapolda Kalbar? Paling tidak harus ada penetapan dari pengadilan negeri, apalagi menyangkut locus delicti sebuah perkara. Kemudian, mungkinkah ada BB lain yang tak jelas juntrungannya karena lolos dari pengawasan? Semua itu hanya bisa dijawab oleh para aparatur penegak hukum. Jika tak ada jawaban, bisa bertanya pada rumput yang bergoyang sebab alam telah mengajarkan kejujuran dan ketundukan pada kebenaran.
5 alat berat yang digunakan membalak hutan secara liar itu diamankan Kodim 1205 Sintang dalam sebuah operasi gabungan bersama tim Intel Korem 121/ABW di kawasan Senaning, 24 Maret 2004. Kemudian diserahkan ke Polres Sintang untuk selanjutnya dikirim ke Mapolda Kalbar. Sam, tersangka pemilik alat berat masih menjalani persidangan di PN Sintang, terkait 17 alat berat di PT MS di Kabupaten Melawi.
Aneh memang aneh, kasusnya begitu berlarut-larut padahal peradilan di Indonesia mendengungkan proses cepat dan biaya murah. Karuan saja lama proses hukumnya, toh aparatnya saja sibuk ngurusin BB yang jumlahnya juga masih simpang siur. Benarkah jumlah awalnya 22 buah, 5 diantaranya digeser ke Mapolda Kalbar dan 17 sisanya masih di Polres Sintang.
Keunikan lain pada kisruh BB IL itu terkait masa transisi Kapolda Kalbar dari Irjen Pol Drs H Nanan Soekarna ke Brigjen Pol Drs Zainal Abidin Ishak Msi. Memang ada dugaan skenario besar dibalik bergesernya BB itu dengan Sertijab Kapolda. Yang pasti, Kapolda Kalbar yang baru mengaku sama sekali tidak tahu soal itu. Namun Ia buru-buru memberikan pernyataan untuk segera melakukan ‘pembersihan’ di internal Mapolda Kalbar. Kalau demikian adanya, tentu ada apa-apanya sebab harus diketahui juga siapa ‘dalang’ yang mengotak-atik BB tersebut.
Langkah strategis dan tegas Kapolda sangat ditunggu agar kisruh tak berkepanjangan dan kasus IL diantarkan hingga ke lembaga peradilan. Kejadian ini juga menjadi gambaran sikap apa yang harus ditekankan pada para personil di jajaran Polda Kalbar agar murni mengabdi pada negara, masyarakat dan hukum.
Satu hal lagi yang patut digaris bawahi adalah pola hubungan dengan sesama aparat penegak hukum. Polisi harus intens menjalin kerjasama dengan TNI, Kejaksaan dan Pengadilan dalam lingkup criminal justice system, juga dengan segenap elemen. Seraya kita berharap BB tidaklah hanya menjadi buruan semata karena fokus utama law enforcement adalah terciptanya rasa keadilan di masyarakatm bukan orang perorang, pejabat atau kelompok tertentu.(*ditulis pada tajuk berita di harian Equator)

2006-11-12T05:58:00.000-08:00

Ketua Umum Menodai MABT
*Pengurus Siapkan Langkah Strategis

Oleh R. Rido Ibnu Syahrie

Garis tegas organisasi MABT yang memaklumatkan diri untuk tidak masuk dalam ranah politik ternyata ‘dinodai’ dengan sepak terjang ketua umumnya, Adhie Rumbee. MABT sempat dibawa-bawa dalam kampanye Pilkada Sambas Juni 2006 lalu. Protes dewan presidium, pembina dan para pengurusnya membuahkan hasil dengan mundurnya Adhie dari posisi ketua umum (Ketum) periode 2005-2008.
Surat tertanggal 6 November 2006 yang ditujukan Adhie kepada para pihak berisi beberapa alasan pengunduran diri. Surat itu juga sekaligus memungkasi protes selama ini dari kalangan Tionghoa yang tak rela nama MABT dibawa-bawa untuk kepentingan pribadi atau kelompok maupun parpol tertentu. Adhie bukan saja ikut berkampanye melainkan begitu percaya diri ikut ke bursa Pilkada gubernur. Tak heran kalau kemundurannya dari posisi Ketum diaminkan para pengurus.
"Itu hak beliau selaku pribadi dan tak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Saya memahami beliau sedang mempersiapkan diri untuk tampil sebagai calon wagub dalam Pilkada 2007. Ini merupakan sikap gentle yang ditunjukkan sebagai contoh bahwa beliau tidak mau membawa MABT ke dalam kancah politik dan untuk kepentingan pribadinya," kata Sekjen DPP MABT Kalbar, Ir Andreas Acui Simanjaya, Sabtu (11/10).
Artinya, jelas Acui, protes para pengurus DPP MABT selama ini mendapat respons positif sebab yang bersangkutan menyadari kesalahannya. Awal mula protes menyeruak saat Adhie Rumbee selaku ketua umum berkampanye di Sambas dengan membawa nama MABT. Ia bahkan sempat orasi dengan menyerang salah seorang calon yakni Burhanuddin AR (sekarang Bupati Sambas). Sambas selama kepemimpinannya dikatakan tidak ada prestasi dan lain-lain.
"Pernyataan Adhie jelas mengindikasikan adanya upaya memosisikan Tionghoa untuk membela kepentingan sekelompok orang atau partai politik tertentu. Ini akan menjebak Tionghoa yang pada akhirnya akan membahayakan Tionghoa. Mendukung calon pada Pilkada boleh saja tetapi jangan bawa nama MABT," ujarnya.
Ditanya soal langkah strategis menyikapi lowongnya posisi Ketum tersebut, DPP MABT Kalbar segera mempertegas posisi MABT. Organisasi ini tidak dibentuk untuk kepentingan politik melainkan suatu upaya untuk menyatukan aspirasi Tionghoa dalam berpartisipasi terhadap pembangunan di Kalbar. Juga sebagai wadah melakukan komunikasi secara internal maupun pada organisasi adat yang ada di Kalbar seperti MABM, MAD, IKAMRA, KKSS, S4 dan lainnya. "Saya selaku Sekjen belum bisa mengomentari sebab keputusan yang diambil berdasarkan rapat presidium dalam minggu-minggu ini," ujar Acui.
Namun ada beberapa hal yang bisa ditempuh seperti menunjuk salah satu di antara enam ketua untuk menggantikan posisi Ketum dan diputuskan dalam rapat presidium. Cara lainnya, momentum ini digunakan untuk re-organisasi DPP MABT dengan memilih kepengurusan baru melalui Musdalub. Dengan begitu terdapat kesempatan kepada masyarakat Tionghoa yang peduli pada MABT untuk tampil sebagai pemimpin atau pengurus.
"Selama belum ditunjuk ketua umum definitif pascapengunduran diri Adhie, diharapkan para pengurus DPP MABT Kalbar tidak bertindak sendiri-sendiri dengan mengatasnamakan DPP MABT baik lisan maupun tertulis," harap Acui.*

Kronologi Pengunduran Diri Adhie Rumbee
6 April 2006, protes keras muncul ketika Adhie R ikut berkampanye di Pilkada Sambas dan menjelek-jelekkan masa kepemimpinan Bupati Burhanuddin A Rasyid.
7 April 2006, Sekjen DPP MABT menggelar rapat menyikapi ‘penodaan’ terhadap MABT yang dilakukan Ketum MABT dan berencana menggelar Musdalub
25 April 2006, klipping koran berisi ekspos keterlibatan Adhie disebarkan pada pemilihan DPD MABT Kota Pontianak, reaksi protes makin keras
6 November 2006, Adhie mengundurkan diri

2006-11-05T21:31:00.000-08:00

Resensi Buku:
Menemukan Jati Diri yang Hilang

Buku : Mengatasi Kegoncangan Jiwa. Perspektif Al-Quran dan Sains
Pengarang : Drs. Mas Rahim Salaby
Penerbit : PT. Remaja Rosdakarya Bandung
Tebal : xvii + 165 halaman
Peresensi : R.Rido Ibnu Syahrie

PERKEMBANGAN ilmu pengetahuan dan tekhnologi semakin pesat seiring dengan peningkatan tuntutan hidup yang serba kompleks, semua ini mendorong manusia untuk terus menerus mengejar keduniaan dan kemewahan hidup. Tak jarang manusia mengerahkan segenap upaya dan waktu demi mencapai maksud yang diinginkannya tersebut. Namun dalam kenyataannya manusia tetap memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan problematika hidup. Hanya ada dua kemungkinan yang akan diperoleh yaitu keberhasilan dan kegagalan. Jika harapan tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan maka perjuangan seseorang dalam mengatasi kesulitan hidup dinilai gagal. Kegagalan dapat mengakibatkan seseorang mengalami goncangan kejiwaan (stres) yang merupakan gejala awal dari terganggunya kondisi psikologis. Dari kondisi seperti ini akan muncul bermacam-macam penyakit fisik hingga mental penderitanya menurun (Depresi). Orang yang dihadapkan pada tekanan jiwa karena stres menyebabkan distres dengan gejala awal mengidap penyakit psychosomatic atau sakit jiwa (psychose). Akibat psychosomatic ini akan muncul beberapa penyakit seperti hipertensi, diabetes, wazir, exim, sakit jantung dll. Banyak orang yang mampu menyembuhkan penyakit tersebut dengan kekuatan bathin baik tabib, paranormal maupun dukun. Mereka mampu menaikan voltase energi jiwa sang pasien, hanya saja proses penyembuhannya ada yang bertentangan dengan Sunnah Nabi. Para psikiater mampu mencarikan obat yang tepat tetapi tidak mampu membangkitkan energi bathin si pasien. Obat yang paling ampuh adalah dengan kekuatan jiwa (bathin). Siapapun pasti pernah mengalami stres atau depresi. Melalui buku ini, pembaca dipandu dari awal untuk mengenali kondisi tubuh dan jiwanya dengan pendekatan metafisika, biologi dan psikologi. Secara tidak langsung Penulis berharap agar pembaca melakukan koreksi diri (al-intiqod), karena kita akan berhasil mengidentifikasi sendiri tentang kelainan jiwa dan penyakit yang diderita. Disamping itu, penulis beranggapan bahwa semua jenis penyakit berawal dari jiwa yang sakit, maka tak mengherankan jika pada permulaan telah ditawarkan terapi spiritual menurut Sunnah Rosulullah lewat kekuatan doa (hal 76) disusul kemudian dengan teknik penyembuhan melalui zona refleksi. Pada sisi lain, Mas Rahim salaby juga tidak mengesampingkan pentingnya gizi untuk membangun kekuatan syaraf yang melemah akibat timbunan toxin dalam tubuh. Ia telah membuktikan upaya penyembuhan ini dengan memberikan terapi mental dan anjuran mengkonsumsi juice bagi penderita penyakit kurang waras. Beberapa klien yang datang berkonsultasi, megalami penyembuhan setelah mempraktekan metode tersebut (hal 92). Yang lebih menarik adalah paparan penulis tentang pentingnya membangkitkan kekuatan spiritual diri sendiri dengan menjauhkan diri dari kemungkinan terkena hukum syirik. Orang yang beriman, selalu pasrah dan tawakkal kepada Allah SWT, jiwanya akan mengeluarkan getaran atau gelombang 7-14 hertz (gelombang Alfa) sehingga akan mengalahkan daya syetan dan kekuatan pikiran jahat yang dikirim dukun pelet, guna-guna atau penyihir yang berada pada gelombang Delta (antara 0,54 hertz) dn gelombang Theta (antara 4-7 hertz). Buku setebal 165 halaman ini lebih cocok jika disebut panduan praktis sebab didalamnya terdapat kupasan sistematis tentang jenis penyakit, penyebabnya, tinjauan Al-Quran dan sains serta tahap-tahap penyembuhannya. Pembaca juga tidak perlu mengerutkan keningnya untuk mencerna isi bacaan, semua pesan disampaikan dalam bahasa yang lugas. Kejelian penulis untuk memberikan contoh konkret dalam mengatasi segala bentuk gangguan kejiwaan lebih terasa dengan menghadirkan pola hidup dan prilaku Nabi Muhammad SAW sebagai sosok dan figur yang telah teruji dan sukses menjalani kehidupannya. Salah satu metode yang terbukti keampuhannya adalah melalui dzikir. Sebab dengan berdzikir, dapat membuat tubuh dialiri tenaga/arus bioelektisitet sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Anfal:2. Selain itu, upaya menstabilkan diri agar tidak terjadi goncangan kejiwaan juga dipengaruhi pola makan dan minum, pernafasan serta latihan fisik dan mental. Semuanya dijelaskan secara tuntas disertai dasar dalil-dalil naqli (Al-Quran dan Hadist). Pada halaman terakhir buku ini, pembaca akan menemukan rahasia sholat yang multifungsi jika dikerjakan secara sunnah. Melalui gerakan-gerakan dalam shalat, secara eterik energi yang tercemar dalam pikiran dapat terbuang. Jadi selain berfungsi sebagai Ibadah, Shalat juga merupakan Riyadhah (latihan fisik dan eterik). Bagi pembaca yang jiwanya tengah diliputi kegoncangan akan kembali menemukan jati dirinya yang hilang dengan menerapkan metode dan upaya penyembuhan yang ditawarkan buku ini. Insyaallah. (dimuat Pontianak Post 6 Agustus 2000)

2006-11-05T21:02:00.000-08:00

Konghucu, Pengakuan yang Tertunda

*R. Rido Ibnu Syahrie

Agama merupakan salahsatu hak asasi warga negara yang harus diakomodir oleh negara. Kehadiran Khonghucu di Indonesia hingga diakui menjadi agama di Indonesia telah melalui perjalanan panjang. Penganut agama Khonghucu di Indonesia yang identik dengan Tionghoa mengalami berbagai tekanan dalam hal perlakuan negara kepada rakyatnya.
Konghucu dapat dikatakan metamorfosa dari konfusianisme, muncul dalam bentuk agama di beberapa negara. Dalam bahasa Tionghoa, agama Khonghucu seringkali disebut sebagai Kongjiao atau Rujiao. Agama Khonghucu di Indonesia merujuk kepada pemeluk kepercayaan tradisional Tionghoa yang awalnya bukan suatu agama. Namun karena pemeluk kepercayaan tradisional Tionghoa tidak diakomodir negara maka muncullah agama Khonghucu sebagai penaung pemeluk kepercayaan tersebut.
Warga Tionghoa tentu merasakan betapa sakitnya menjalani kebebasan memeluk agama saat zaman orde baru, pemerintahan Soeharto melarang segala bentuk aktivitas berbau kebudayaaan dan tradisi Tionghoa di Indonesia.
Ini menyebabkan banyak pemeluk kepercayaan tradisional Tionghoa menjadi tidak berstatus sebagai pemeluk salah satu dari 5 agama yang diakui (Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Budha). Pemaksaan terhadap hak asasipun terjadi, mereka diharuskan memeluk salah satu agama yang diakui sehingga mayoritas menjadi pemeluk agama Kristen atau Buddha.
Pergantian orde pemerintahan kemudian membawa angin segar bagi penganut Khonghucu seiring pencarian kembali atas pengakuan identitas mereka. Akhirnya, tepat saat pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gusdur)-Megawati, Khonghucu diakui sebagai agama.
Namun pada pelaksanaannya, negara belum sepenuhnya memberikan jaminan pemeluk agama ini benar-benar mendapat pengakuan. Buktinya praktik diskriminasi masih kerap terjadi seperti pada pencantuman agama saat pengurusan KTP, permohonan pencatatan perkawinan masyarakat Konghucu di Kantor Catatan Sipil atau administrasi lainnya. Itu lantaran Khonghucu di Indonesia identik dengan Tionghoa sehingga sering menjadi objek dan korban dari kebijakan pemerintah yang tidak bijak. Akibatnya perlakuan diskriminatif dari oknum birokrat kerap kali muncul.
Sekarang, sistem telah dijalankan dan negara telah mengakomodir hak warga negara untuk memeluk agama. Namun uniknya, para aparatur masih belum sepenuhnya ‘merelakan’ Tionghoa (Khonghucu) menjadi bagian dalam masyarakat Indonesia. Belum cukupkah mereka membuktikan sebagai bagian dari bangsa ini? Sampai kapan mereka terus-terusan menjadi objek penderita?
Kita patut bersyukur dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mendagri kepada seluruh kepala daerah, No.470/336/SJ tertanggal 24 Februari 2006 tentang pencantuman Konghucu dalam setiap administrasi kependudukan. Juga rancangan undang-undang (RUU) yang mencantumkan sejumlah sanksi kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bertindak diskriminasi. Termasuk dikenakannya sanksi yang diatur dalam PP No.30/1980 tentang Disiplin PNS. Kini tinggal keberanian dari para penganut Agama Khonghucu untuk melaporkan jika terjadi tindakan diskriminatif tersebut.
Seiring otonomi daerah, Bupati-Walikota, mendapat tugas baru dengan surat edaran Mendagri dimaksud yakni harus menerima laporan dari warga beragama Khonghucu yang dirugikan. Yang kita harapkan tentu saja tindakan pro aktif Bupati-Walikota yang harus mengecek ke instansi catatan sipil, kecamatan bahkan desa-desa atau kelurahan. Semua itu agar Khonghucu diakui sebagai agama meskipun Khonghucu pada prosesnya menjadi sebuah pengakuan negara-masyarakat yang tertunda.(wartawan harian Equator di Pontianak)

2006-11-05T08:41:00.000-08:00

Menanti Realisasi Program Palsa

Oleh R Rido Ibnu Syahrie

Sejumput harapan pemerataan pembangunan di Kabupaten Sambas masih tertuju pada program kawasan khusus yang dikenal dengan Paloh-Sajingan (Palsa). Dalam pelaksanaan program tersebut berjalan perlahan ditengah minimnya infrastruktur. Padahal di sepanjang dua kecamatan tersebut menanti konsep yang harus diwujudkan yakni kawasan industri, perdagangan dan pariwisata yang orientasinya ke pasar Internasional.
Target pengembangan Palsa dalam blue print Palsa adalah hingga 2024 dan memerlukan upaya dan kerja keras. Tak terhitung presentasi dari Pemkab Sambas ke pemerintah pusat hanya untuk sekedar meyakinkan soal pembangunan kawasan perbatasan. Pembangunan perbatasan memang bukan hanya tanggungjawab pemerintah di daerah semata dan Kabupaten Sambas dengan luas wilayah 6.395, 7 kilometer persegi memerlukan sentuhan pembangunan nyata.
Kejelian Pemkab Sambas menggaungkan Palsa patut mendapat apresiasi lantaran pada kedua kecamatan yakni Paloh dan Sajingan Besar berbatasan langsung dengan Serawak (Malaysia Timur) serta menghadap ke Laut Natuna (Laut Cina Selatan). Hanya saja, kondisi saat ini sangat sulit akan terrealisasi program Palsa tersebut. Paling tidak ada kesalahan telak yakni soal penguasaan lahan oleh kalngan yang ‘mengatasnamakan investor’. Kesalahan lainnya, kata kunci memajukan wilayah perbatasan adalah membuka jalur atau border resmi dengan Malaysia, namun upaya itu tak diperjuangkan secara maksimal.
Kondisi miris di perbatasan seperti dari hasil kunjungan kerja Komisi B DPRD Sambas beberapa waktu lalu ke Sebubus, mendapatkan potret suram kehidupan warga perbatasan dengan segala kekurangannya. Dulu masih lumayan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan tertopangnya masalah ekonomi oleh potensi sumber daya alam yang ada. Kini setumpuk masalah masih menanti lantaran persoalan baru muncul sementara persoalan yang lalu belum selesai.
Penduduk yang berada di kawasan Palsa saat ini mencapai 22.653 jiwa di Kecamatan Paloh, di Kecamatan Sajingan Besar 7.869 jiwa. Luas wilayah yang masuk pada pengembangan dan pembangunan kawasan Palsa antaralain Desa Sebubus dan Desa Temajok seluas 63.674, 64 hektar dan Kecamatan Sajingan Besar (Desa Sei Bening, Desa Santaban, Desa Senatab, Desa Sebunga dan De sa Kaliau) seluas 48.596, 88 hektar. Total luas kawasan Palsa adalah 112,271,52 hektar. Dari total areal tersebut, kini sudah menjadi penguasaan pihak ketiga. Banyak lahan yang masih menganggur namun diklaim hak guna pakai.
Dengan kewenangannya, Pemkab telah ‘merelakan’ lahan-lahan itu dikuasai dengan harapan nantinya menjadi kawasan perdagangan dan industri. Lalu bagaimana nasib masyarakat sekitar? Lama kelamaan warga akan menjadi tamu di tanah kelahirannya sendiri lantaran areal sudah banyak dikuasai pihak ketiga. Sangat kentara sekali dalam penguasaan lahan tersebut, Pemkab tak mengimbanginya dengan kebijakan strategis terhadap dampaknya kemudian hari.
Masalah krusial lainnya soal Palsa tersebut muncul karena serangkaian kerjasama dengan otorita pengembangan daerah industri Pulau Batam serta dunia usahamelalui nota kesepahaman (MoU) untuk mendukung pengembangan kawasan Palsa telah berakhir. Belum lagi kritikan tajam yang mempertanyakan status badan Palsa yang telah dibentuk dan dibiayai APBD meskipun tak termasuk dalam SOPD.
MoU yang telah berakhir itu antaralain nota kesepahaman pada Mei 2003 lalu tentang Pengembangan Potensi Investasi dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas dilanjutkan dengan surat keputusan bersama antara Bupati Sambas dengan Otorita Batam pada 3 Oktober 2003 tentang Pembentukan Tim untuk membentuk Badan Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Paloh dan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. MoU Bupati Sambas dan Kunsakti Group pada 15 Mei 2004 dalam rangka pendanaan proyek. DPRD Kabupaten Sambas pada 11 September 2003 juga telah menyetujui pengembangan pembangunan Palsa, termasuk Gubernur Kalbar yang memberi dukungan terhadap perubahan fungsi kawasan hutan produksi di Kecamatan Paloh dan Sajingan. Segudang masalah itu tak adil jika hanya dibebankan pada Pemkab Sambas sebab peran Pemprov juga tak kelihatan termasuk memperjuangkan pada forum kerjasama Sosek Malindo.*

2006-11-05T08:21:00.000-08:00

Penyakit Endemis dan Pergantian Musim

*Oleh R. Rido Ibnu Syahrie

Tersisa empat tahun kita segera memasuki masa Indonesia Sehat 2010, slogan ini begitu kerap terdengar karena menjadi sasaran Dinas Kesehatan di setiap daerah sebagai ujung tombak pencapaian program. Bidang kesehatan memang memiliki cakupan sangat luas dan menyeluruh sehingga mengharuskan semua aspek berjalan terintegrasi.
Selama ini, kesehatan hanya dipandang sebelah mata jika penyakit atau wabah belum datang. Cara pandang tersebut jelas harus digeser karena kesehatan harus dilihat sebagai kebutuhan bahkan trend. Namun yang terjadi sekarang kesehatan menjadi masalah yang pelik tanpa didukung aksi nyata pelaksanaan program. Sikap pesimis akan muncul terhadap kesiapan menyongsong Indonesia Sehat 2010.
Hal itu lantaran kompleksitas masalah tanpa penanganan yang komplek pula. Buktinya dalam menangani penyakit endemis akibat pergantian musim, kita belum dapat mengantisipasi. Padahal kedatangan musim dapat diprediksi sebelumnya dan sangat jarang meleset. Kapan musim hujan atau kemarau seharusnya diiringi strategi nyata agar tidak banyak jatuh orang sakit. Bukankah pencegahan lebih baik daripada pengobatan?
Tetapi apa yang terjadi, Kalbar baru saja diserang wabah DBD dan DHF sebagai imbas dari musim kemarau. Ditambah lagi infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) begitu membeludak di setiap klinik dan rumah sakit. Itu juga akibat kemarau yang merembet pada kebakaran hutan dan lahan.
Kini, kabut asap semakin berkurang seiring angin yang mulai kencang bertiup disertai volume curah hujan yang setiap harinya semakin meningkat.
Informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Bandara Supadio, curah hujan di wilayah Kalbar sudah hampir merata. Volume curah hujan akan lebih banyak turun di wilayah utara, barat dan timur Kalbar. Sementara untuk wilayah selatan masih kurang dan dalam waktu dekat akan sama dengan wilayah lainnya.Dalam prediksi BMG juga diperoleh keterangan bahwa pada November dan Desember bahkan banyak daerah yang akan terkena banjir.
Yang perlu diantisipasi tentu saja dampak dari pergantian musim kemarau ke musim penghujan. Biasanya penyakit endemis juga akan muncul seperti diare, disentri dan serangan nyamuk penyebab malaria dan demam berdarah. Lagi-lagi kita dihadapkan pada persoalan yang cukup besar jika beberapa penyakit yang mewabah di musim hujan ini menyerang. Pertanda itu sudah tampak ditandai dengan banyaknya pasien penyakit endemis itu di beberapa rumah sakit.(*wartawan di harian Equator Pontianak)

2006-11-05T07:34:00.000-08:00

Opera Sabun Kota Amoy

Banyak hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik dari kasus perselingkuhan Walikota Singkawang Drs Awang Ishak Msi dengan Anita Tjung (Ai-An). Ragam intrik dibalik peristiwa yang berawal dari kisah kasih asmara itu telah begitu menyita perhatian banyak orang dengan menyisakan catatan panjang yang tak mudah dilupakan.
Singkawang pun dalam seketika bertambah menjadi kesohor akibat perselingkuhan itu, walaupun sejak awal kota berjuluk kota amoy itu memang sudah terkenal. Ibarat sebuah lakon dalam drama, tentu akan menemukan akhir cerita sebab rentetan peristiwa telah terlanjur dipaparkan secara runut tanpa ada yang tertinggal. Semua itu lantaran ‘sang aktor’ adalah publik figur yang sedang mengendalikan sebuah pemerintahan dan kekuasaan. Akibatnya Ai secara langsung harus berhadapan dengan berbagai macam tuntutan, terlebih publik semakin cerdas dalam meneropong sepak terjang pemimpin (kepala daerah).
Karena menyangkut publik dan kepala daerah itulah maka DPRD Singkawang sebagai representasi dari masyarakat memiliki peranan penting sekaligus sebagai lembaga kontrol. Sejarah emas ditorehkan institusi tersebut yang berani menuntaskan permasalah sesuai tugas pokok dan fungsi hingga dikirimnya hasil kerja Pansus dewan ke Mahkamah Agung.
Seperti pada awal kasus –yang juga dikenal dengan sebutan Mercure Gate dengan setting sebuah hotel di Jakarta tempat pengambilan adegan mesra Ai-An— dipenuhi dengan pertentangan karena adanya usaha pembelaan dari diri Ai. Berbagai cara ditempuh untuk membelokkan masalah yang sebetulnya dapat cepat diselesaikan karena delik hukumnya sudah jelas. Bisa dibawa ke perzinahan, abortus, pelanggaran sumpah jabatan atau ternodainya etika dan nilai-nilai luhur budaya oleh seorang pemimpin.
Upaya pembelaan dengan serta merta menimbulkan high cost yang bukan saja dinilai secara nominal melainkan juga social cost karena begitu banyak warga yang harus dilibatkan guna mengaburkan masalah. Seolah-olah warga mempertahankan kepemimpinan walikota karena ada kelompok yang hendak mengkudeta atau makar. Padahal urgensinya bukan itu! Sehingga sangat wajar jika ada pihak yang akhirnya sadar merasa diperdaya dan dikotak-kotakkan.
Sejak episode pertama kasus Ai-An tak terlihat peran-peran antagonis yang muncul, namun pada babak selanjutnya ‘orang-orang disekitar kekuasaan’ mulai menyulap drama percintaan dengan balutan ‘telenovela’ alias opera sabun. Tak ayal, semakin digosok maka akan semakin berbusa dan tambah ramai diperbincangkan! Semakin panjang kisah juga akan berdampak pada berapa banyak budget yang harus dikeluarkan Ai. Jangan-jangan lilitan dugaan korupsi juga akan menyusul menjadi masalah baru yang sangat serius.
Kini, telenovela Mercure Gate sudah akan memasuki episode terakhir seiring masuknya laporan hasil Pansus ke MA. Pun demikian ‘sabun’ masih saja digosok. Terbukti dengan demonstrasi yang agak nakal mengusik legalitas para wakil rakyat. Sesekali diselingi dengan adegan sedikit menegangkan dengan aksi pelemparan rumah anggota dewan. Belum lagi sekarang beberapa pengacara yang siap menjadi bumper kendati alasan yuridis semakin tertutup untuk diterima karena jika sudah putusan MA (dalam kasus tersebut) bersifat final alias incraht. Bisa jadi para pengacara dan korlap demonstrasi yang mencaci maki dewan akan menjadi tumbal sebab telah dilaporkan ke Polres Singkawang.
Ada beberapa pilihan bagi Singkawang: Apakah telenovela akan happy ending dengan terlihatnya yang hak dan yang bathil? Ataukah busa sabun akan semakin berbuih? Sehingga ada tambahan episode dari telenovela tersebut. Yang pasti, pelajaran berharga telah didapat warga Singkawang tentang sosok kepemimpinan ideal yang bagaimana yang layak memimpin. Pelajaran lainnya, publik diajak menyelami arti hubungan antara pemerintahan-politik-hukum dan moral.***

Judi

2006-11-05T06:29:00.000-08:00

Memberangus Perjudian

*Oleh R. Rido Ibnu Syahrie

Mengundi nasib, peruntungan atau lebih dikenal dengan sebutan judi dipahami sebagai penyakit masyarakat yang sudah mengurat-akar. Mulai dari desa hingga ke kota-kota besar kerap dijumpai tindak kejahatan ini menggunakan cara-cara konvensional maupun melalui penerapan teknologi tinggi.
Pemandangan lazim yang sering ditemui, aparat membubarkan lalu menangkap para pemain judi seolah tak asing lagi. Demikian pula pada kesempatan lain ketika didapati aparat hanya mampir ke lokasi judi dan mengambil setoran kemudian pulang, juga pemandangan yang sudah lazim.
Disisi lain, para pengusaha ‘hitam’ beramai-ramai membuka bisnis perjudian hingga mereka membentuk sebuah imperium yang cukup kuat. Tak heran jika ditemukan aneka permainan ketangkasan seperti dingdong, bola ketangkasan atau bingo, mickey mouse, kasino, jackpot dan roulette hingga praktik perjudian secara on-line. Dengan lokasi yang strategis dan sarana representatif, sering membuat pengunjung terkecoh karena para pengusaha judi tersebut membungkusnya dengan aspek hiburan. Padahal itu hanya kedok belaka meskipun banyak pula pengunjung yang memang sengaja datang dengan niat awal berjudi.
Apapun bentuk dan jenisnya, judi dalam pandangan hukum merupakan tindak pidana yang dilarang berdasarkan peraturan perundangan. Antaralain pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis KUHP jo UU Nomor 7 tahun 1974, semua bentuk perjudian adalah kejahatan.
Selain itu PP No 9/1981 jo Inmedagri No 5/1981 yang ditujukan pada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota, agar menghapus/mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun sejak 1 April 1981. Semua aturan itu dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang perjudian. Pun demikian pasal ini selalu dicari titik lemah sebagai celah hukum sehingga kerap menjadi alasan pembenar bagi pihak penyelenggara judi dalam menjalankan modus kejahatannya.
Pada kasus digrebeknya tempat permainan mesin ketangkasan Venus Wonderland (VW) di Jalan Gajah Masa Pontianak cukup mengangetkan kita. Betapa tidak, VW menjadi kasus yang ditangani Poltabes Pontianak dan dalam tahap pemberkasan. Pada saat proses hukum sedang berjalan, ternyata VW beroperasi kembali, diketahui saat Kamis (2/11), satuan Reserse Kriminal Poltabes Pontianak hendak mengambil 48 mesin dingdong yang disegel sebagai barang bukti pada penggerebekan Maret 2006 lalu.
Belakangan ini barang bukti pun bertambah berupa 65 mesin dingdong dan kini Her, pemilik dan pengelola VW ditahan di Rutan Kelas II A Pontianak dengan dua kali berbuat tindak pidana serupa. Pada kasus ini tentu saja menjadi banyak pertanyaan karena hanya untuk mengurus satu kasus dengan terdakwa Her saja memakan waktu cukup lama. Mengapa berkas lama dilimpahkan ke kejaksaan, mengapa begitu lama disidangkan lalu divonis? Padahal kasus perjudian lain begitu gampangnya diproses dan tidak ada yang istimewa sebab barang bukti telah ada, tersangka dan saksi-saksi juga sudah komplit. Kita tidak ingin kasus ini hanya mondar-mandir antara kepolisian dan kejaksaan kemudian dengan dalih habis masa perpanjangan penahanan dianggap kasus tersebut kadaluarsa.
Harapan besar tertuju pada aparat penegak hukum dalam lingkaran criminal justice system. Dalam masalah ini perlu satu kata bahwa perjudian dalam berbagai bentuk harus diberangus. Kita juga tak menginginkan pemerintah daerah ditingkat kota-kabupaten maupun provinsi justeru berseberangan dalam hal penegakkan hukum. Sebab terkadang pengoperasian permaianan ketangkasan dan lain-lain yang terkategori judi mendapat ijin operasi. Sebuah pengalaman berharga jika penerbitan ijin operasi tersebut betul-betul perlu dikaji ulang sebab para pengusaha judi kerap menggunakan celah hukum dengan bersembunyi dibalik bisnis hiburan. (*wartawan di harian Equator Pontianak)

Asap

2006-11-05T06:23:00.000-08:00

Asap = As Soon As Possible

*Oleh R Rido Ibnu Syahrie

Bencana alam yang telah menyebabkan kerugian harta benda serta nyawa masih belum cukup menjadi pelajaran berharga. Kerusakan alam di darat, air dan udara menjadi isu global yang patut direnungkan. Dalam tema hari lingkungan hidup tahun telah digaungkan ‘cegah kerusakan lingkungan’ namun hanya sebatas jargon dan slogan saja.
Asap yang sekarang menjadi trend kerusakan alam di Kalbar juga dianggap biasa saja padahal menjadi bagian dari bencana alam. Betapa tidak, sudah banyak keluhan warga yang kesehatannya terganggu akibat asap mulai dari sesak nafas, mual, muntah-muntah dan jarak pandang terbatas. ‘Save the Earth’ nampaknya hanya menggantang di langit tanpa ada aksi untuk mencegah bencana yang disebabkan oleh ulah tangan manusia. Alam pada dasarnya selalu bersahabat asalkan keseimbangannya tidak diganggu.
Dari tahun ke tahun, masalah asap selalu terulang tetapi tidak ada upaya jitu untuk pencegahan. Masih lekang dalam ingatan kita, puluhan warga di Kecamatan Paloh terpaksa mengungsi dari rumahnya akibat kebakaran lahan perkebunan. Di Kota Sambas, beberapa hari ini matahari hanya terlihat seperti ‘telur mata sapi’ karena terhalang oleh pekatnya asap di lokasi tersebut.
Kualitas udara di Kota Pontianak Senin (2/10) makin memburuk dan pada posisi sangat tidak sehat hingga berbahaya. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bappedalda) Kalbar mengungkapkan indeks standar pencemaran udara (ISPU) Kota Pontianak pada Selasa (2/10) pukul 00.00-03.30 berada pada posisi sangat tidak sehat (295 ppm). Sejak pukul 04.00-06.00 dan pukul 07.00-08.00, ISPU berada pada posisi berbahaya (832 ppm). Asap di Kota Pontianaktersebut merupakan kiriman dari Kalteng dan Kabupaten Ketapang.
Banyak warga juga mengeluhkan kesehatannya terganggu. Secara periodik, asap kembali datang seiring menurunnya intensitas curah hujan. Jika kondisinya sudah seperti ini maka mulai dirasakan, karunia udara yang bersih ternyata sangat mahal harganya. Sementara aktivitas pembakaran lahan yang menjadi akar masalah pokok tak dapat diberhentikan. Alasan klasik land clearing menjadi cara cepat dan ekonomis untuk membuka lahan perkebunan dibandingkan cara lain yang ramah lingkungan harus memakan biaya tinggi.
Sudah bukan rahasia lagi, munculnya asap selalu dikaitkan dengan pembukaan lahan. Tah heran jika Bappedalda Kalbar berdasarkan hasil uji Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan IPB Bogor mengungkap empat perusahaan, masing-masing PT. MSIP di Kabupaten Bengkayang, PT. MAR di Kabupaten Pontianak, PT. W dan PT. BC melakukan land clearing dengan cara membakar. Terungkap pula kerugian yang ditimbulkan akibat pembakaran berkisar Rp 910 M dengan rincian kerugian Rp 210 M serta kerugian pemulihan sekitar Rp 700 M.
Meskipun penerapan aspek pencegahan telah kecolongan, kita tinggal berharap adanya tindakan represif bagi para perusak lingkungan agar diseret ke ranah hukum. Kita begitu tercengang dengan Polda Kalteng yang berani menetapkan belasan tersangka dari kasus pembakaran lahan tersebut. Disamping untuk menimbulkan efek jera juga menjadi langkah dari penyelematan lingkungan jika tak ingin sustainable development hanya sekedar konsep saja. Gebrakan Bappedalda dan Polda Kalbar sangat ditunggu demi kelangsungan dan keseimbangan alam.
Disisi lain, ada masalah dilematis bagi pihak perusahaan perkebunan yang menjadi bagian dari investor lokal dan mancanegara. Mereka jelas membuka lapangan pekerjaan dan berkontribusi bagi peningkatan taraf hidup masyarakat. Hanya karena kecerobohan dengan mengambil jalan pintas yang dianggap mereka pantas. Konsekuensinya, perusahaan akan jera dan investor lain akan berpikir dua kali untuk menanamkan sahamnya di Kalbar lewat perkebunan.
Tetapi harus ada ketegasan dalam memilih yang terbaik, sebab lingkungan menjadi prioritas untuk diselamatkan agar ekologi tidak terganggu atau nafas kita harus dijejali asap yang berdampak negatif bagi kesehatan. Bagaimanapun, asap adalah bencana yang disengaja dan harus ditangani dengan ASAP alias As Soon As Possible (secepat mungkin), semoga.(*wartawan di harian Equator Pontianak)