Ketua Umum Menodai MABT
*Pengurus Siapkan Langkah Strategis

Oleh R. Rido Ibnu Syahrie

Garis tegas organisasi MABT yang memaklumatkan diri untuk tidak masuk dalam ranah politik ternyata ‘dinodai’ dengan sepak terjang ketua umumnya, Adhie Rumbee. MABT sempat dibawa-bawa dalam kampanye Pilkada Sambas Juni 2006 lalu. Protes dewan presidium, pembina dan para pengurusnya membuahkan hasil dengan mundurnya Adhie dari posisi ketua umum (Ketum) periode 2005-2008.
Surat tertanggal 6 November 2006 yang ditujukan Adhie kepada para pihak berisi beberapa alasan pengunduran diri. Surat itu juga sekaligus memungkasi protes selama ini dari kalangan Tionghoa yang tak rela nama MABT dibawa-bawa untuk kepentingan pribadi atau kelompok maupun parpol tertentu. Adhie bukan saja ikut berkampanye melainkan begitu percaya diri ikut ke bursa Pilkada gubernur. Tak heran kalau kemundurannya dari posisi Ketum diaminkan para pengurus.
"Itu hak beliau selaku pribadi dan tak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Saya memahami beliau sedang mempersiapkan diri untuk tampil sebagai calon wagub dalam Pilkada 2007. Ini merupakan sikap gentle yang ditunjukkan sebagai contoh bahwa beliau tidak mau membawa MABT ke dalam kancah politik dan untuk kepentingan pribadinya," kata Sekjen DPP MABT Kalbar, Ir Andreas Acui Simanjaya, Sabtu (11/10).
Artinya, jelas Acui, protes para pengurus DPP MABT selama ini mendapat respons positif sebab yang bersangkutan menyadari kesalahannya. Awal mula protes menyeruak saat Adhie Rumbee selaku ketua umum berkampanye di Sambas dengan membawa nama MABT. Ia bahkan sempat orasi dengan menyerang salah seorang calon yakni Burhanuddin AR (sekarang Bupati Sambas). Sambas selama kepemimpinannya dikatakan tidak ada prestasi dan lain-lain.
"Pernyataan Adhie jelas mengindikasikan adanya upaya memosisikan Tionghoa untuk membela kepentingan sekelompok orang atau partai politik tertentu. Ini akan menjebak Tionghoa yang pada akhirnya akan membahayakan Tionghoa. Mendukung calon pada Pilkada boleh saja tetapi jangan bawa nama MABT," ujarnya.
Ditanya soal langkah strategis menyikapi lowongnya posisi Ketum tersebut, DPP MABT Kalbar segera mempertegas posisi MABT. Organisasi ini tidak dibentuk untuk kepentingan politik melainkan suatu upaya untuk menyatukan aspirasi Tionghoa dalam berpartisipasi terhadap pembangunan di Kalbar. Juga sebagai wadah melakukan komunikasi secara internal maupun pada organisasi adat yang ada di Kalbar seperti MABM, MAD, IKAMRA, KKSS, S4 dan lainnya. "Saya selaku Sekjen belum bisa mengomentari sebab keputusan yang diambil berdasarkan rapat presidium dalam minggu-minggu ini," ujar Acui.
Namun ada beberapa hal yang bisa ditempuh seperti menunjuk salah satu di antara enam ketua untuk menggantikan posisi Ketum dan diputuskan dalam rapat presidium. Cara lainnya, momentum ini digunakan untuk re-organisasi DPP MABT dengan memilih kepengurusan baru melalui Musdalub. Dengan begitu terdapat kesempatan kepada masyarakat Tionghoa yang peduli pada MABT untuk tampil sebagai pemimpin atau pengurus.
"Selama belum ditunjuk ketua umum definitif pascapengunduran diri Adhie, diharapkan para pengurus DPP MABT Kalbar tidak bertindak sendiri-sendiri dengan mengatasnamakan DPP MABT baik lisan maupun tertulis," harap Acui.*

Kronologi Pengunduran Diri Adhie Rumbee
6 April 2006, protes keras muncul ketika Adhie R ikut berkampanye di Pilkada Sambas dan menjelek-jelekkan masa kepemimpinan Bupati Burhanuddin A Rasyid.
7 April 2006, Sekjen DPP MABT menggelar rapat menyikapi ‘penodaan’ terhadap MABT yang dilakukan Ketum MABT dan berencana menggelar Musdalub
25 April 2006, klipping koran berisi ekspos keterlibatan Adhie disebarkan pada pemilihan DPD MABT Kota Pontianak, reaksi protes makin keras
6 November 2006, Adhie mengundurkan diri