Polarisasi Gerakan Mahasiswa Kalbar

Yel-yel, teriakan dan desakan dalam menanggapi aneka persoalan menjadi hal biasa bagi mahasiswa. Insan akademis berjuluk agen pembaharu (agent of change) itu malah tak segan-segan untuk turun ke jalan dengan memobilisasi massa dari kampus.
Jumlah massa mahasiswa dalam setiap aksi turun ke jalan memang tidak begitu ramai dalam menyikapi permasalahan di tingkat lokal. Hanya beberapa saja kekecualian pada saat aksi sporadis yang lingkupnya sudah menasional atau lingkup dunia internasional. Jumlah bukanlah ukuran karena masih banyak mahasiswa yang tak memiliki nilai ‘plus’ lantaran sekadar memenuhi rutinitas perkulihan. Ya, bolak-balik dari kampus-rumah atau tempat kos ke kampus.
Gerakan mahasiswa secara sporadis—atau paling tidak membuat jejaring dengan setiap aktivis lintas universitas dan perguruan tinggi lain—telah banyak terbukti dikabulkannya desakan atau tuntutan memperjuangkan kepentingan rakyat. Paling penting adalah bagaimana menyikapi sebuah isu dengan kejelasan gerakan agar aksi mahasiswa tidak terpolarisasi.
Dalam hal penegakkan hukum di Kalbar, momentum pergantian jabatan Kajati Kalbar tak luput dari kritikan mahasiswa yang langsung menohok dengan memberikan ‘ayam jantan’ kepada Amrizal Syahrin. Itu bukan ayam sembarang ayam, tetapi ayam yang bisa membuat Kajati lebih ‘jantan’ dalam menuntaskan kasus korupsi dan kasus-kasus lainnya.
Gelombang aksi mahasiswa ke kantor Kejati juga disusul dengan kehadiran Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat rakyat (Solmadapar) dan Sentra Informasi Kajian dan Demokrasi (Sikad). Masalah yang diangkatpun lebih spesifik yakni upaya pemberantasan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik. Mereka menyampaikan lima poin penting untuk Kajati Kalbar yang terindikasi tidak mampu dalam menuntaskan kasus korupsi pejabat publik.
Demi memberikan keyakinan atas respon tuntuan tersebut, Solmadapat dan Sikad berusaha mengirimkan faks berisi tuntutan tersebut ke Kejaksaan Agung sebagai instansi yang lebih tinggi dibandingkan kejati. Bisa jadi pola tersebut menandakan Solmadapar dan Sikad telah krisis kepercayaan kepada Kajati yang sebelumnya sudah diberi hadiah ayam jantan.
Dua aksi mahasiswa tersebut merupakan gambaran sedikit saja dari dinamika yang kaum intelektual kampus yang menaruh perhatian pada lingkungan di luar kampus. Pergerakan mahasiswa dikenal sejak dulu saat para aktivis meneriakan di jalan-jalan untuk melawan kesewenangan dan ketidakadilan pemerintah atau penguasa. Masing-masing gerakan tersebut sesuai era dan fasenya seperti aktivis 66, perlawanan orde lama-orde baru yang hingga kini telah memasuki tahap pasca reformasi. Bukan berarti selesai sampai disitu sebab segudang persoalan masih menumpuk, baik di tingkat lokal maupun nasional
Solmadapar dan Sikad—dianggap representasi gerakan mahasiswa—cukup cerdik memanfaatkan momen saat para pejabat publik berlomba-lomba meraih simpatik calon pemilih dalam Pilgub mendatang. Jelas sudah dapat mendatangkan efek domino pada cita-cita mulia agar gubernur dan wakil gubernur Kalbar yang akan dipilih harus bersih dari perilaku korupsi.
Logikanya sangat sederhana saja, jika penegakkan hukum oleh Kajati tersebut berjalan sesuai koridor. Maka para kandidat yang akan maju dari kalangan pejabat publik dan terindikasi korupsi akan memiliki peluang tipis. Namun, apakah Kejati Kalbar cukup berani memproses pengaduan dan temuan korupsi itu yang konon sudah dilidik bahkan ditetapkan tersangkanya. Apakah Kajati dapat menggunakan ‘kacamata kuda’ sehingga tak belok kiri dan kanan, hanya memandang jernih lurus ke depan berdasar materi hukum dan rasa keadilan masyarakat. Yang sangat dikhawatirkan malah sebaliknya, masih tengok kiri dan kanan. Terlebih label Muspida peninggalan orde baru yang tetap melekat meski bukan Muspida tidak dilembagakan.
Sedangkan dari sisi aksi mahasiswanya, polarisasi gerakan juga patut diwaspadai agar tidak berpeluang disusupi kelompok kepentingan. Kemurnian gerakan diharapkan tetap terjaga tanpa tendensi apapun sehingga krisis kepercayaan masyarakat tidak terjadi. Tetaplah menjadi agen pembaharu dan eksis memperjuangkan kepentingan masyarakat bukan kepentingan orang perorang maupun kelompok.***