Beda Versi Kespro

Begitu banyak masalah yang wajib ditangani negara, mulai soal ekonomi, hukum, politik, sosial, budaya dan lainnya. Semuanya akan dapat diatasi jika negara memiliki pemerintahan yang berwibawa dan tegas serta cepat menyikapi setiap persoalan.

Kerangka pengaturan sebuah tatanan berbangsa dan bernegara diaplikasi oleh para pmegang kebijakan dengan mengeluarkan regulasi dan program. Dalam kaitannya dengan degradasi moral bangsa ini memang menjadi tugas pengendali negara.

Dalam seminar Kesehatan Reproduksi Remaja (Kespro), Minggu (12/7) di Aula Kampus Universitas Muhammadiyah Pontianak terungkap banyak hal yang memicu peningkatan seks bebas, aborsi dan menjamurnya tayangan serta gambar-gambar yang mengumbar syahwat. Dampaknya kepada generasi penerus bangsa.

Kajian Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyatakan Kespro yang diadopsi dari International Conference Population Development (ICPD) ternyata memicu peningkatan praktik degradasi moral remaja tersebut. Sebuah program memang harus diuji, apakah mendatangkan manfaat atau justru sebaliknya.

Saat ini fakta yang bicara dan Kespro versi Islam telah memberikan tuntutan paripurna dan menyeluruh. Memang tak selamanya program yang secara teknis dan mendetail dijabarkan mendatangkan sisi positif. Terlebih ketika penggambaran dalam sosialisasi Kespro malah dituding HTI telah menjerumuskan para remaja ke liberalisasi seks.

Ratifikasi International Conference Population Development (ICPD) di Kairo, Mesir malah dianggap program titipan negara-negara barat. Sangat jelas sekali bertentangan dengan konsep Islam dan adat serta budaya timur yang mayoritas dianut masyarakat Indonesia.

Dalam hal ini, Paus Benedictus XVI juga menolak ratifikasi ICPD karena dianggap membuka peluang terjadinya seks bebas. Pernyataan ini sempat ramai diperdebatkan karena Uni Eropa menolak pernyataan Paus tersebut.
Program Kespro tak ada salahnya ditinjau ulang dan dievaluasi untuk lebih disempurnakan. Perbedaan versi pemahaman yang ditunjang oleh fakta dari hasil program itu dapat menjadi titik tolak apakah sosialisasi Kespro sudah sesuai tuntutan syariat? Pikirkanlah…***

Kespro ICPD Picu Liberalisasi Seks

Seks pranikah menjamur. Janin korban aborsi berguguran. Hantaman teknologi mengumbar syahwat. Program Kespro digugat?

Pemaparan kesehatan reproduksi (Kespro) terkesan ilmiah dan diyakini dapat membendung aktivitas seks bebas. Namun fakta menyebutkan sosialisasi Kespro berpotensi menjerumuskan kaum remaja kepada liberalisasi seks.
“Sosialisasi Kespro sama saja menyuruh remaja melakukan seks bebas,” tegas anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), DR Rini MSi ketika menyampaikan materi pada seminar Kesehatan Reproduksi Remaja, Minggu (12/7) di Aula Kampus Universitas Muhammadiyah Pontianak.
Seminar dengan tema Kespro versi International Conference Population Development (ICPD) versus Kespro Islam itu diprakarsai Muslimah HTI. Puluhan peserta seminar yang semuanya Muslimah hanyut dalam perdebatan seputar manfaat dan mudarat Kespro versi ICPD.
Dijelaskan Rini, sejak Indonesia meratifikasi hasil ICPD tahun 1994, banyak terlihat kegagalan Kespro dalam mengatasi masalah seks bebas di kalangan remaja. “Pelaksanaan hasil konferensi Kairo itu justru membawa banyak dampak negatif bagi remaja,” tegasnya.
Jika ditinjau dari data survey Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) tahun 2008 di 33 Provinsi Indonesia, apa yang diungkapkan Rini itu sangat masuk akal. Selama 14 tahun atau bersamaan dengan diberlakukannya hasil ICPD, pelaku seks bebas di kalangan remaja (usia 10-19 tahun) mencapai 26,23 juta atau meningkat sebesar 32,7 hingga 52,7 persen dari data tahun 1994.
Fakta lain tak kalah miris dari hasil survey KNPA menyebutkan 97 persen remaja usia SMP dan SMA pernah menonton film porno. Dari jumlah tersebut, 93,7 persen di antaranya pernah berciuman, melakukan simulasi genital dan oral seks.
“Sekitar 25 persen atau 7 juta remaja yang melakukan seks pranikah ini mengakhiri nyawa janinnya di meja aborsi. Jika dibandingkan tahun 2002, angka ini meningkat lebih dari 50 persen,” ujar Rini sembari mengatakan bahwa para remaja tersebut rentan terinfeksi penyakit menular seksual.
Menurut wanita berjilbab itu, peningkatan jumlah remaja pelaku seks bebas ini tak terlepas dari pengetahuan seksualitas dan kesehatan reproduksi yang didapat melalui sosialisasi Kespro versi ICPD. Para remaja dijelaskan tentang alat kelamin, kehamilan dan cara pencegahan kehamilan tak diinginkan, aborsi aman, homo dan lesbi yang seolah-oleh dilegalkan.
“Sekilas dalam pemaparannya, mungkin terkesan ilmiah. Namun bila dicermati, isi dan ilustrasi yang diberikan tidak berbeda dengan tayangan porno yang jauh dari kata pantas dan layak dijelaskan kepada remaja SMP, SMA maupun remaja yang belum menikah. Sebab, sebagai manusia yang normal, bisa saja setelah mendapat penjelas itu akan terbentuk persepsi seksual yang merupakan stimulator munculnya keinginan seksual,” sesal Rini.
Bersamaan dengan itu, lanjut Rini, remaja dicekoki berbagai fakta yang mengotori benaknya dengan persepsi seksual yang membangkitkan nafsu syahwat. Remaja tidak lagi sulit menemukan perempuan berpakaian seksi, adegan mesum di angkutan umum dan tempat-tempat umum, buku, video game, hand phone, acara TV hingga internet.
“Arus pembangkitan syahwat itu sangat deras mengotori negeri ini. Associated Press bahkan menobatkan Indonesia sebagai negara terporno kedua di dunia setelah Rusia,” tandasnya.
Tak habis di situ, pemaparan Kespro versi ICPD ini juga sering dilandasi dengan paham kebebasan. Maksudnya setiap individu memiliki kendali terhadap organ vitalnya, melalui pilihan yang dipahami. Termasuk melakukan hubungan seks yang seolah-oleh dibungkus dengan kemasan bertanggung jawab.
“Parahnya lagi, persepsi tentang aborsi juga dikaburkan. Aborsi sering dibedakan dengan aborsi yang aman dan tidak aman. Padahal, tidak ada aborsi aman. Rahim seorang ibu laksana sutra yang sangat halus dan mudah rusak. Jadi jangan pernah memaksa cabang bayi untuk keluar. Biarkan cabang bayi itu melorot dengan sendirinya,” ingat Rini.
Dijelaskannya, Kespro versi ICPD ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. “Islam tidak mengenal kata pacaran, apalagi mojok atau sebagainya. Kalau memang sudah ingin berduaan, langsung kawin saja,” sarannya.
Berbeda dengan Rini. Pemateri dari Badan Pemberdayaan Perempuan Kota Pontianak, Dr Darmanelly MKes justru menyarankan agar anak-anak balita sudah harus diajarkan mengenali organ seksual mereka.
Menurut Nelly, pengetahuan tentang organ seks sejak dini sangat dibutuhkan bagi personal anak saat dewasa kelak. “Minimal remaja akan mengerti ada masa haid. Sehingga darah haid tidak dimainakannya atau berceceran ke mana-mana,” katanya.
Pemerhati remaja, Shabrina Karimah SPd mengatakan, kerusakan terhadap mental generasi muda dipengaruhi oleh tiga faktor. Yakni faktor individu, faktor masyarakat serta faktor negara.
“Faktor invividu adalah kerusakan mental karena personal. Faktor masyarakat adalah kerusakan mental remaja karena lingkungan tempat tinggal. Sementara faktor negara adalah kerusakan mental generasi mudah karena pemerintah kurang tegas mengawasi segala hal yang berbau pornografi,” singkatnya. (bdu)

Equator, 13 Juli 2009

Fenomena Alam dan Kiamat

Siapa pun tak ada yang tahu kapan kiamat terjadi. Namun gejala-gejala kiamat atau hancurnya bumi dan alam semesta dapat diketahui. Umur bumi saat ini diperkirakan 4,5 miliar tahun. Sebuah umur yang cukup renta dan telah banyak kerusakan di darat, laut dan udara akibat ulah manusia.

Umur bumi itu diperkirakan sejak ditemukannya materi radioaktif. Bumi berotasi dari barat ke timur dengan periode 23 jam 56 menit. Akibatnya benda-benda langit beredar semu dari timur ke barat. Bumi juga berevolusi mengelilingi matahari dengan periode 365,3 hari.

Rotasi dan revolusi bumi itu terus menerus selama bermiliar-miliar tahun. Logikanya, sebuah benda yang berputar pada porosnya saja akan bergeser dan aus. Demikian pula bumi. Belum lagi diperparah oleh kerusakan dimana-mana antara lain efek rumah kaca (pemanasan global), menipisnya ozon, keluarnya semburan-semburan gas dari perut bumi, penghancuran habitat laut oleh aksi penangkapan ikan, gundulnya hutan akibat illegal logging, illegal mining, pembakaran lahan dan lain-lain.

Dalam tiga tahun terakhir ini saja, begitu banyak bencana alam. Semburan gas berlumpur Lapindo Jawa Timur makin meluas, disusul semburan serupa di Carenang Provinsi Banten. Kecelakaan transportasi udara akibat faktor cuaca juga semakin banyak. BMG pun sering kesulitan memprediksi cuaca.

Pada bulan ini saja, biasanya musim kemarau. Namun kenyataannya hujan (Equator, 11/7/2009). Musim sudah tak bisa diperkirakan lagi dan berpengaruh kepada pola musim tanam bagi petani. Apakah ini tanda-tanda alam untuk memperingatkan manusia? Bisa jadi iya. Apalagi alam tak dijadikan sahabat karena sering dirusak.

Dengan mengatasnamakan ‘memanfaatkan alam’ untuk kebutuhan manusia, namun sering eksplorasi berlebihan dan tak bertanggung jawab. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan pola sustainable development diabaikan. Kita memang tak boleh pasrah melihat kondisi bumi yang telah renta ini. Mulailah menjadikan bumi ini sebagai sahabat dan berharap es di kutub utara dan selatan tidak segera mencair. Save our planet, demi anak cucu.***

Tugas Berat KPU

Pelaksanaan Pilpres telah menguras tenaga, biaya dan perhatian publik. Maklum saja, momentum tersebut merupakan pesta lima tahunan yang menentukan sejarah perjalanan bangsa ini.

Meskipun para capres-cawapres beserta tim sukses dan Parpol pengusungnya sibuk, namun ada yang lebih sibuk lagi yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilpres. Kesibukan bertambah ketika ditemukan berbagai macam masalah selama pelaksanaan Pilpres dan hari H pemungutan suara.

KPU dengan segenap perangkatnya mulai pusat hingga kabupaten/kota boleh dibilang sukses, meskipun tak terlalu sukses amat. Di sana sini terdapat banyak kekurangan. Harap maklum, tak ada gading yang tak retak. Tinggal dilihat saja, apakah retaknya banyak atau sedikit.

Protes kuat mulai menohok kinerja jajaran KPU sejak pelaksanaan pemungutan suara, Rabu (8/7). Kondisi keamanan memang masih terkendali. Hanya komplain dan ketidakberesan teknis saja yang ditemukan di setiap TPS.

Tugas KPU masih panjang menjelang penetapan rekapitulasi hasil Pilpres hingga penetapan capres-cawapres terpilih. Masih memungkinkan ada sengketa Pilpres. Dalam hal ini diperlukan kedewasaan berdemokrasi agar tak cedera akibat munculnya persoalan. Semua ada mekanisme sebagai rule of the game.

Bagaimanapun, apresiasi patut ditujukan kepada KPU pusat hingga KPU kabupaten/kota. Karena merekalah, Pilpres dapat berjalan seperti saat ini. Momentum ini memang milik rakyat Indonesia dan menjadi sorotan dunia internasional juga. Untuk itu, KPU jangan dibuat tambah pusing. Karena hanya akan menambah ‘populasi uban’ di kepala para personelnya sehingga akronim KPU diplesetkan sebagai ‘Kepala Penuh Uban’.***